Presiden Joko Widodo (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan rombongan bersama Presiden China Railways Corperation Sheng Guangzu (kedua kanan) dan Penasihart Presiden Republik Rakyat Tiongkok Wang Yong melihat maket kereta cepat saat peletakan batu pertama mega proyek transportasi massal itu dan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta Bandung di Perkebunan Teh Mandalawangi Bagian Maswati di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016).
BEIJING, KOMPAS — Sebanyak 23 proyek kerja sama antara Indonesia dan China segera direalisasikan menyusul penandatanganan nota kesepahaman di antara pengusaha dari kedua negara di Beijing, China, Jumat (26/4/2018). Pelaksanaan proyek yang masuk dalam skema Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) itu disebutkan tidak menimbulkan utang baru karena kerja sama dilakukan antara perusahaan Indonesia dan China.
Proyek kerja sama ditandatangani seusai pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-2 Prakarsa Sabuk dan Jalan yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut rencana, proyek kerja sama dilaksanakan di koridor Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, dan Bali.
Sementara proyek kerja sama, antara lain, meliputi pembangunan kawasan industri serta infrastruktur penunjang di Tanah Kuning (Kalimantan Utara) dan pembangunan taman teknologi di Pulau Kura-kura (Bali). Total komitmen investasi dalam kerja sama antarpengusaha Indonesia-China itu mencapai 14,215 miliar dollar AS.
Wapres yang menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman mengharapkan seluruh kerja sama bisa segera direalisasikan. ”Itu bukan hanya untuk seremonial, melainkan juga harus dilaksanakan secara baik dan konsisten dalam bentuk B to B (business to business),” katanya di hadapan sekitar 400 pengusaha RI dan China.
Turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menristek dan Dikti M Nasir, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, serta Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun.
Tidak ada utang
Luhut menyatakan, tidak ada utang baru yang ditanggung negara dengan pelaksanaan proyek kerja sama itu di Indonesia. Kerja sama justru mendatangkan investasi dan lapangan kerja baru. ”Kita tidak ada urusan dengan debt atau utang nasional karena sistem kerja samanya B to B,” katanya.
Pemerintah Indonesia juga tetap selektif dalam memberikan izin usaha. Setidaknya ada lima syarat yang harus dipenuhi investor asing sebelum diizinkan menanamkan modal di Tanah Air. Syarat tersebut, antara lain, penggunaan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal, adanya nilai tambah, kesediaan melakukan transfer teknologi,dan bersifat ramah lingkungan.
Kalla juga mengingatkan para pengusaha bahwa prinsip penting yang harus diutamakan dalam kerja sama investasi adalah kesetaraan dan saling menguntungkan. Keputusan para pengusaha China untuk berinvestasi di Indonesia dinilainya tepat.
Alasannya, seluruh kerja sama investasi RI-China selalu menguntungkan kedua belah pihak. Hal tersebut setidaknya terlihat dari tidak adanya keluhan dari para pengusaha China yang sudah terlebih dahulu menanamkan modal di Indonesia.
Dukungan
Dukungan sejumlah negara di Benua Eropa dan Amerika terhadap Prakarsa Sabuk dan Jalan terlihat dalam pertemuan puncak. Negara Eropa yang mengirimkan perwakilan ke KTT itu antara lain Inggris, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Italia bahkan telah menjadi negara besar pertama di Uni Eropa yang ambil bagian dalam megaproyek Prakarsa Sabuk dan Jalan.
Presiden China Xi Jinping, saat membuka KTT, menyatakan, BRI harus sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas tinggi bagi semua orang. Untuk itu, pihaknya mengaku mematuhi konsep seperti keterbukaan, keberlanjutan, tahan risiko, dan penetapan harga yang wajar. (AFP/REUTERS/AYU/BEN)
