Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan kunjungan kehormatan ke Wakil Presiden China Wang Qishan di Istana Wapres China di Kota Beijing, Kamis (25/4/2019).
Indonesia mengajukan isu pemerataan dan kemakmuran bersama menjadi bagian dari misi Prakarsa Sabuk dan Jalan. Untuk itu perlu memperkuat sinergi dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.
BEIJING, KOMPAS —Usulan kemitraan yang dibangun dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative (BRI) diharapkan dapat menghilangkan ketimpangan di semua negara anggota. Kerja sama pembangunan yang dilaksanakan di seluruh koridor jalan sutra baru juga harus ditujukan untuk memakmurkan rakyat.
”Salah satu concern-nya pemerataan dan inilah yang harus sama-sama kita perbaiki,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Ke-2 BRI di Beijing, China, Sabtu (27/4/2019).
Ketimpangan, kata Kalla, bukan hanya persoalan yang dihadapi negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi rendah. Negara maju seperti China juga mengalami persoalan ketimpangan.
Lebih lanjut, Kalla mengatakan, terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, hal itu tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan didasari prinsip kesetaraan dan didasarkan pada kepentingan nasional sebuah negara, bukan keinginan negara donor atau pemberi pinjaman.
Tawaran Indonesia
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan, upaya untuk mewujudkan kemakmuran bersama itu menjadi salah satu usulan Indonesia dalam sesi diskusi meja bundar di International Convention Center, Danau Lake, Beijing.
”Konektivitas dalam konteks Belt and Road Initiative itu bagaimana kita bisa memperdekat jarak antarnegara demi kemakmuran bersama,” kata Retno.
KTT Ke-2 BRI berakhir pada Sabtu petang. Pertemuan para petinggi negara BRI selama dua hari itu menghasilkan komunike bersama. Menurut Retno, setidaknya terdapat lima poin yang dirumuskan menjadi komunike, yaitu penguatan strategi kebijakan pembangunan, mempercepat konektivitas pembangunan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, memperkuat kerja sama praktis, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Retno mengatakan, dokumen komunike bersama sudah disiapkan sejak lama. Pemerintah RI telah berkali-kali melakukan negosiasi selama tiga kali putaran negosiasi.
Terkait BRI, sebanyak 23 proyek BRI antara Indonesia dan China segera direalisasikan. Menurut rencana, proyek kerja sama itu akan dikerjakan di koridor Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, dan Bali. Total komitmen investasi dalam kerja sama antarpengusaha Indonesia-China itu mencapai 14,215 miliar dollar AS atau setara Rp 201,68 triliun.
Hati-hati
Pada kesempatan yang sama, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan sejumlah negara tetap berhati-hati dalam pelaksanaan proyek kerja sama Prakarsa Sabuk dan Jalan yang digagas China. Proses pengadaan proyek dan penilaian risiko harus dilakukan secara transparan untuk menghindari lonjakan utang.
”Sejarah sudah mengajarkan kita. Jika tidak dikelola secara hati-hati, investasi infrastruktur dapat menyebabkan peningkatan utang yang problematik,” kata Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde di hadapan 40 pemimpin dan pejabat tinggi dunia dalam KTT Ke-2 BRI.
Lagarde berharap proyek kerja sama itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terjadi lonjakan utang pemerintah dan korporasi. Risiko akibat peningkatan utang saat ini cukup tinggi mengingat pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan makin lambat.
”Seperti yang saya katakan sebelumnya, agar sepenuhnya berhasil, pelaksanaan BRI seharusnya hanya dilakukan di tempat yang diperlukan dan berkelanjutan dalam segala aspek,” kata Lagarde.
Sebelumnya, IMF memperingatkan potensi perlambatan ekonomi global bisa lebih tajam. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah peningkatan utang pemerintah dan korporasi serta kenaikan penyaluran kredit berisiko.
Meredakan keprihatinan banyak pihak terkait isu utang, Presiden China Xi Jinping memastikan proyek-proyek di jalur sutra dikerjakan dalam prinsip berkelanjutan. ”Kami berkomitmen mendukung pembangunan terbuka, bersih, dan hijau serta menolak proteksionisme,” katanya.
”Kami menekankan pentingnya keberlanjutan proyek secara ekonomi, sosial, fiskal, keuangan, dan lingkungan,” kata Xi di akhir forum.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FIMG-20190425-WA0034_1556165831.jpg){kind=logo}
