Daerah Terisolasi akibat Bencana Alam Bengkulu Jadi Prioritas

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo berharap, daerah terisolasi akibat banjir dan longsor Bengkulu segera dibuka 1-2 hari ke depan. Tujuannya, guna memberikan pelayanan lebih lanjut kepada penyintas banjir di daerah itu.

MALANG, KOMPAS — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo berharap daerah terisolasi akibat banjir dan longsor Bengkulu segera dibuka 1-2 hari ke depan. Tujuannya, memberikan pelayanan lebih lanjut kepada penyintas banjir di daerah itu.

Banjir dan longsor melanda Bengkulu sejak beberapa hari lalu. Akibatnya, banyak akses transportasi terputus. Salah satu yang vital ada di Kecamatan Merigi Sakti dan Pagar Jati di Bengkulu Tengah. Data BNPB menyebutkan, kejadian ini menyebabkan 29 orang meninggal dan 19 orang hilang hingga Senin (29/4/2019).

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Banjir setinggi hingga 2 meter merendam sejumlah wilayah di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Minggu (28/4/2019). Banyak warga yang mengungsi karena tempat tinggalnya terendam. Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat, setidaknya ada 10 korban tewas dan 8 korban hilang akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi. Kerugian akibat kerusakan infrastruktur pun mencapai Rp 138 miliar.

”Saat ini, prioritas utama adalah pengungsi. Mereka membutuhkan tempat aman dan nyaman, makanan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi memadai,” kata Doni seusai acara peringatan Hari Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Jawa Timur 2019 di Lapangan Rampal, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

Doni menyebutkan, saat ini, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja mewujudkan hal itu. Ia memperkirakan, akses transportasi menuju daerah yang terisolasi bakal kembali normal dalam 1-2 hari ke depan.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Kepala BNPB Doni Monardo

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, banjir juga masih membayangi sejumlah daerah di Jatim. Penyebabnya beragam, mulai dari tingginya curah hujan hingga tidak adanya kanalisasi air ke laut.

”Debit air Sungai Welang di Pasuruan, Sungai Kemuning di Sampang, sungai-sungai di Bojonegoro dan Jember harus dialirkan ke laut. Masalahnya, jika intensitas hujan di hulu tinggi, tidak ada kanalisasi air ke laut. Di Jakarta, ada Kanal Timur dan Barat. Kanal seperti itu harus kita bikin,” tuturnya.

Khofifah mengatakan akan membuat perencanaan terukur. Tujuannya, agar  pembebasan lahan dan talut banjir bisa tertangani dengan baik.

”Nanti, kita minta tolong bupati untuk membebaskan lahan pembebasan dengan dana APBD. Untuk talut akan mendapat pembiayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” kata Khofifah.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Selain itu, membangun sudetan atau kanal, menurut Khofifah, dinilai merupakan solusi terbaik. Sebab, jika hanya memompa, pemerintah tetap akan kesulitan membuang air.

Namun, Khofifah menyadari, tidak semua pemerintah kabupaten di Jatim mampu segera merealisasikan anggaran untuk pembebasan lahan guna membuat kanal banjir secepatnya.

”Hal ini butuh kerja sama dari kabupaten berupa pembebasan lahan untuk sudetan ke laut. Kabupaten Bojonegoro katanya sudah ada anggarannya, tapi bagaimana dengan Sampang, Pasuruan, dan Jember,” ucap Khofifah.