Indonesia Jadi Presiden DK PBB, Isu Pasukan Perdamaian-Palestina Jadi Fokus

KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi (tengah) di depan anggota Dewan Keamanan PBB, di Markas Besar PBB di New York, Rabu (23/1/2019), menyampaikan dukungan Indonesia atas proses perdamaian di Kolombia.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia mengajukan isu pasukan perdamaian dan Palestina secara khusus dalam masa kepresidenan atau kepemimpinan Indonesia pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masa kepemimpinan Indonesia di DK PBB berlangsung pada 1-31 Mei 2019.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan, kepemimpinan Indonesia pada DK PBB merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap peran kepemimpinan internasional Indonesia. Masa kepemimpinan itu sekaligus memberikan peluang bagi Indonesia untuk menciptakan warisan ataupun jejak yang bermanfaat bagi dunia internasional.

”Secara sinergis presidensi akan dimanfaatkan untuk semakin meningkatkan jumlah pengiriman misi pemeliharaan perdamaian (atau pasukan perdamaian) Indonesia. Selain itu untuk mendukung kampanye pencalonan keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM (hak asasi manusia) periode 2020-2021,” kata Febrian dalam sesi penjelasan khusus tentang kepemimpinan Indonesia di DK PBB di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Masa kepemimpinan Indonesia pada DK PBB telah dimulai dengan penyelenggaraan pembahasan kerja dalam sarapan (working breakfast) di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (1/5/2019) waktu setempat. Acara itu menjadi bentuk dukungan resmi DK PBB terhadap kepemimpinan Indonesia.

Febrian menyatakan, isu-isu yang dibawa Indonesia dalam masa kepemimpinannya di DK PBB sejalan dengan keinginan untuk memajukan kepentingan nasional Indonesia. Hal itu melatarbelakangi pemilihan isu terkait pasukan penjaga perdamaian PBB dan isu Palestina. Jumlah pengiriman pasukan perdamaian PBB asal Indonesia diharapkan bertambah dan agar perhatian dunia terhadap Palestina tetap ada, tidak tertutup oleh pembahasan isu lain, misalnya Suriah dan Yaman.

Pasukan perdamaian PBB asal Indonesia saat ini berjumlah total 3.080 personel, 106 personel di antaranya adalah perempuan. Jumlah perempuan pasukan perdamaian asal Indonesia saat ini tertinggi secara internasional. Dari sisi jumlah total pasukan, pasukan perdamaian asal Indonesia berada di peringkat delapan terbanyak dari total 124 negara pengirim pasukan perdamaian PBB. Pasukan perdamaian PBB saat ini tersebar di delapan lokasi yang tersebar di Mali, Sudan, Sahara Barat, Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Afrika Tengah.

”Target 2019 ini kita bisa mengirim 4.000 anggota pasukan perdamaian. Kita juga mendorong peningkatan kapasitas dan pelatihan atas pasukan perdamaian itu. Kita membuka wacana bagi seluruh pihak, termasuk negara donor pasukan perdamaian itu,” kata Febrian.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo berfoto bersama Satuan Tugas (Satgas) RDB Kontingen Garuda XXXIX-A Kongo dan Satgas MTF Kontingen Garuda XXVIII-K Lebanon di Lapangan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/8/2018). Sebelumnya, Presiden melepas para prajurit yang akan segera bertugas dalam misi perdamaian bersama pasukan PBB di Kongo dan perairan Lebanon.

Sementara itu, isu Palestina akan diusung Indonesia selama masa kepemimpinannya dalam bentuk diskusi formal ”Arria Formula” yang bakal digelar pada 9 Mei. Fokus pembahasan adalah tentang pembangunan berbagai kawasan permukiman ilegal oleh Israel yang menjarah tanah milik rakyat Palestina. Hal itu akan dikhususkan pada kaitannya dengan aspek hukum dan kemanusiaan dengan penekanan pada Resolusi DK PBB 2334 Tahun 2016 tentang desakan diakhirinya permukiman Israel di tanah milik rakyat Palestina.

”Membawa isu palestina itu tidak mudah, tetapi diupayakan semaksimal mungkin. Inisiasi formal itu tidak ada hasilnya sebagai hasil DK PBB. Namun, kita mendorong hal itu agar ada komitmen baru sekaligus mengingatkan lagi tentang masalah yang ada terkait Palestina,” kata Febrian.