Presiden Ketiga RI BJ Habibie meminta semua pihak menjaga kemajuan bangsa. Polarisasi masyarakat akibat Pemilu 2019 juga perlu segera diakhiri.
JAKARTA, KOMPAS - Presiden Ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie berpesan agar kemajuan bangsa yang sudah dicapai, termasuk kemerdekaan dan kebebasan, harus mampu dipertahankan seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, kontestasi Pemilu 2019 sepatutnya tidak memundurkan kemajuan yang telah dicapai.
”Ada bangsa yang merdeka, tetapi tidak bebas, dan ada bangsa bebas, tetapi tidak merdeka. Kita bersyukur bisa mewujudkan amanat UUD 1945 untuk menjadi bangsa yang merdeka dan bebas,” kata Habibie saat silaturahmi bersama sejumlah tokoh, Rabu (1/5/2019), di Jakarta.
Tokoh yang hadir antara lain Mahfud MD, Sinta Nuriyah Wahid, Salahuddin Wahid, Franz Magnis-Suseno, Quraish Shihab, dan Dahlan Iskan. Setelah pertemuan, Mahfud menuturkan, Habibie mengingatkan agar kemajuan bangsa Indonesia 20 tahun terakhir setelah penerapan demokrasi terus dijaga. Pemilu 2019 sepatutnya tidak memundurkan kemajuan yang telah dicapai bangsa.
Mahfud juga mengatakan, Habibie meminta seluruh elemen bangsa bersatu lagi, sekaligus mengingatkan dua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, untuk menenangkan pendukung masing-masing.
”Pak Habibie telah bertemu keduanya dan berpesan untuk menunggu Komisi pemilihan Umum. KPU akan menentukan. Kalau ada ketidakberesan atau kecurangan, sampaikan di sana. Kalau tidak puas lagi, masih ada MK (Mahkamah Konstitusi). Itu prosedur hukumnya,” kata Mahfud.
Dari data Situng KPU, Rabu pukul 20.30, Jokowi-Amin mendapat 56,02 persen suara, sedangkan Prabowo-Sandi 43,98 persen. Data didapat dari data 491.342 TPS yang sudah masuk atau 60,4 persen dari total 813.350 TPS.
Isu kecurangan
Dalam rapat akbar buruh di Lapangan Tenis Indoor, Senayan, Prabowo mengatakan, demokrasi membutuhkan sikap patuh kepada aturan main. Jika aturan main tak dipatuhi, biasanya hasil pertandingan itu tidak diakui.
Di Bogor, Jabar, Rabu, diselenggarakan Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional 3. Acara ini diinisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Alumni Aksi 212, dan Front Pembela Islam. Prabowo turut hadir dalam acara tersebut.
Pimpinan Sidang Pleno Yusuf Martak dalam konferensi pers mengatakan, Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional 3 menilai ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di Pemilu 2019. Karena itu, pihaknya mendorong Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengajukan keberatan lewat mekanisme legal prosedural.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin menunjukkan ruang penghitungan hasil perolehan suara pemilihan presiden di Pemilu 2019 kepada 50 awak media asing yang meliput pemilu. Mereka diberi akses melihat war room TKN di Gedung High End, Jakarta, Selasa.
Menurut Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir, dalam siaran persnya, kegiatan ini merupakan keterbukaan TKN untuk menunjukkan tidak ada kecurangan seperti yang sering dituduhkan kepada mereka.
”Di sini semua awak media bisa melihat, hasil perhitungan kami yang menunjukkan Jokowi-Amin unggul dalam real count dan tidak jauh berbeda dengan perhitungan KPU. Bahkan, perhitungan kami tak jauh berbeda dengan quick count beberapa lembaga survei,” kata Erick.