Pemindahan Dikonsultasikan dengan DPR

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin jalannya Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) untuk membahas pemindahan Ibu Kota Negara yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/4/2019). Presiden menyampaikan bahwa proses pemindahan Ibu Kota negara membutuhkan persiapan yang matang dengan memperhatikan aspek geopolitik-geostrategis kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan. Gagasan

Dalam tiga tahun ke depan, pemerintah akan mengkaji   tiga daerah di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi sebagai calon ibu kota negara pengganti Jakarta.

TANGERANG, KOMPAS - Tiga daerah di luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat, terus dikaji pemerintah untuk dijadikan calon ibu kota negara pengganti Jakarta. Namun, sebelum diputuskan, pemerintah akan mengundang para tokoh untuk dimintai pendapat, selain juga akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan   Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo setelah mengunjungi           pabrik sepatu di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019). ”Ini ada tiga kandidat (daerah), tetapi memang belum diputuskan. Kita harus cek dahulu. Tiga tahun ini kita terus ke sana, bagaimana lingkungan dan daya dukungnya, airnya, kebencanaannya, banjir atau gempa bumi. Kemudian juga pengembangan untuk ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Semua kalkulasi itu harus dirampungkan dan disampaikan lagi ke saya, baru saya putuskan,” kata Presiden Jokowi.

Ditanya tiga daerah mana saja yang akan menjadi calon ibu kota, Presiden Jokowi menjawab, ”Bisa di Sumatera, tetapi yang timur jauh. Di Sulawesi agak di tengah, tetapi ke arah barat kurang. Dan, Kalimantan di tengah-tengah. Ini ada tiga kandidat, tetapi memang belum diputuskan.”

Menurut Presiden Jokowi, karena gagasan pemindahan ibu kota negara   menyangkut sebuah visi besar ke depan, semua aspek utama hingga teknis akan didalami. ”Nanti semuanya, baik kajian hukum, sosial, maupun politik. Kalau sudah matang, nanti diputuskan. Tapi, ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR,” ujar Presiden.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin jalannya Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) untuk membahas pemindahan Ibu Kota Negara yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/4/2019). Presiden menyampaikan bahwa proses pemindahan Ibu Kota negara membutuhkan persiapan yang matang dengan memperhatikan aspek geopolitik-geostrategis kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan. Gagasan

Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpinnya dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta menteri terkait pada Senin (29/4/2019) lalu, prinsip perpindahan ibu kota ke lokasi yang tepat sudah disetujui. Namun, lokasi dan cara serta biaya pemindahan belum diputuskan (Kompas, Selasa, 30/4/2019).

Hindari kolusi

Dalam kesempatan terpisah, Wapres Kalla menyatakan,   dalam kerangka ekonomi sekarang ini pemindahan ibu kota negara sesungguhnya mendorong kewenangan pusat untuk mengoordinasikan pembangunan di daerah-daerah menjadi lebih baik pada masa datang.

”Jakarta sendiri akan menjadi kota dagang seperti New York di Amerika Serikat. Adapun ibu kota negara yang baru Indonesia akan seperti Washington DC, ibu kota AS, yang fokus sebagai pusat pemerintahan,” ujar Wapres Kalla.

Dengan adanya pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, Wapres Kalla menilai hal itu menjadi lebih baik lagi. Sebab, akan bisa lebih dihindari kolusi antara pemerintah dan pihak dagang. Namun, peranan pemerintah di daerah akan lebih kuat.

Google Maps

Peta Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Tentang pilihan perpindahan ibu kota mengarah ke luar Jawa, Wapres Kalla menambahkan, hal itu akan mendorong penyebaran kegiatan ekonomi, yang tidak hanya terpusat di Jawa. ”Maka, diputuskan bahwa untuk memenuhi syarat itu, ya, di luar Jawa. Jadi, tujuannya dulu kita putuskan untuk lebih memeratakan ekonomi bangsa dan pemerintah yang lebih fokus dan juga lebih nyaman,” tuturnya.

Terkait   Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang disebut-sebut sebagai lokasi yang akan dijadikan   ibu kota negara, Wapres menilainya sebagai lokasi yang tepat. Sebab, kedua lokasi itu tidak hanya berada di tengah-tengah Indonesia, tetapi juga relatif aman dari bencana.

”Asalkan, lokasinya bukan di pesisir selatan, atau di Sumatera yang termasuk dalam jalur cincin api,” ujarnya.

Adapun Sulawesi mungkin saja memenuhi syarat. ”Namun, tidak ada lahan kosong seluas 40.000-60.000 hektar yang siap digunakan untuk pembangunan kota dan pengembangannya di wilayah tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh Wapres Kalla menyatakan, setelah rapat terbatas, pemerintah akan melakukan studi lanjutan sekaligus menghasilkan rekomendasi lokasi bakal ibu kota negara yang memenuhi syarat.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Listrik mulai menyala menjelang malam di metropolitan Jakarta, Kamis (28/2/2019). Indonesia masih sangat bergantung pada energi primer jenis batubara. Padahal, potensi energi terbarukan sangat beragam dan melimpah, seperti tenaga surya, bayu, panas bumi, dan hidro. Dalam sistem pembangkit listrik, porsi batubara sebagai sumber primer pembangkit masih terbesar, mencapai 60,5 persen (2018). Sementara porsi gas 22,1 persen, energi terbarukan 12,4 persen, dan bahan bakar minyak 5 persen. Khusus bahan bakar minyak terjadi penurunan signifikan sejak 2014, yang porsinya sebesar 11,8 persen.