Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong kerja sama berbagai pihak guna mengembangkan badan usaha milik desa. Kerja sama antara perbankan, swasta, pemerintah kabupaten, dan desa diharapkan menumbuhkan ekonomi lokal untuk mengurangi angka kemiskinan.
Oleh
DAHLIA IRAWATI
·3 menit baca
MALANG, KOMPAS — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong kerja sama berbagai pihak guna mengembangkan badan usaha milik desa. Kerja sama antara perbankan, swasta, pemerintah kabupaten, dan desa diharapkan menumbuhkan ekonomi lokal untuk mengurangi angka kemiskinan.
Hal itu dikatakan Khofifah di sela-sela Jambore Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peresmian Klinik BUMdes di kawasan wisata Boon Pring, Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (4/5/2019). Jambore desa adalah ajang berkumpulnya BUMDes di Jatim untuk saling bertukar ilmu mengenai usaha mereka.
”Format kerja sama antara dunia perbankan, dunia usaha, industri, pemerintah kabupaten, dan desa seperti di kawasan Boon Pring ini bisa menjadi referensi terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi skala desa. Bahwa dengan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, pusat ekonomi desa akan tumbuh dan menyejahterakan masyarakat,” kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, aktifnya BUMDes akan menjadi spirit masyarakat desa untuk bisa hidup dengan sejahtera. ”Ini secara perlahan akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat,” katanya.
Saat ini, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Malang, menurut dia, adalah 10,3 persen. Adapun angka kemiskinan di Jatim sebesar 10,85 persen. Secara kuantitatif, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang sekitar 288.000 orang.
”Jumlah itu secara kuantitatif masih terbesar dibandingkan dengan kabupaten lain. Harapannya, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi desa seperti ini bisa menjadikan masyarakat lebih sejahtera,” ucapnya.
Salah satu BUMDes yang dikelola dengan baik, lanjut Khofifah, adalah kawasan wisata Boon Pring, Turen. Nilai pendapatan asli daerah (PAD) dari kawasan wisata tersebut mencapai Rp 460 juta setahun.
”BUMDes seperti ini tidak hanya mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Ini juga menyumbang PAD bagi desanya,” katanya.
Khofifah berharap, BUMDes mandiri dan mampu menyumbang PAD terhadap desanya akan terus berkembang di banyak wilayah di Jatim. ”Sekarang kampus banyak program untuk lakukan pendampingan, dunia usaha juga. Sinergitas seperti itu perlu terus dilakukan. Jambore BUMDes ini bisa dijadikan salah satu format membangun ekonomi dari desa dengan pertumbuhan produktif yang berangkat dari desa dengan memanfaatkan potensi desa,” kata Khofifah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Timur Mohammad Yasin mengingatkan, butuh dua hal penting apabila BUMDes ingin sejahtera, yaitu analisis kelayakan usaha serta kepemimpinan. Harus diakui, ujarnya, masyarakat banyak belum tahu analisis bisnis BUMDes. Karena itu, perencanaannya belum maksimal.
”Ditambah lagi, biasanya tidak semua desa memiliki kepemimpinan yang mendukung,” ujar Yasin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang Suwadji mendorong agar ke depan antar-BUMDes bisa bekerja sama. Hal itu dinilai akan menjadikan desa-desa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung pada produk dari luar. Saat ini di Kabupaten Malang sudah ada 233 BUMDes.
”Di Kabupaten Malang sudah dibangun komunitas atau paguyuban BUMDes. Paguyuban ini arahnya adalah bisa suplai produk dan berkolaborasi untuk pengembangan desa masing-masing,” kata Suwadji.
Ia mencontohkan, saat ini BUMDes wisata kafe sawah di Pujon Kidul, Kabupaten Malang, didorong mendapatkan kopi dari wilayah Dampit. ”Akan lebih baik kopinya dari BUMDes lain. Ini akan lebih bermanfaat untuk desa daripada kopinya berasal dari luar,” ujarnya.