Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Diperlukan untuk Mitigasi

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Warga mengangkut padi yang diambil dari leuit (lumbung) yang tertimbun longsor di Kampung Garehong, Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (8/1/2019).

BANDUNG, KOMPAS – Lebih kurang 40 juta warga Indonesia tinggal di daerah rawan longsor. Pemetaan wilayah sebagai bentuk pengenalan perlu dilakukan sebagai mitigasi dan adaptasi sehingga dapat menimimalisir kerugian dan korban jiwa.

Kepala Bidang Mitigasi Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Agus Budianto menyatakan, jutaan warga tersebut umumnya tinggal di lereng-lereng perbukitan dan tanah yang masuk ke dalam zona patahan gempa. Wilayah-wilayah tersebut di antaranya sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, perbukitan di sepanjang Selatan Jawa Barat serta daerah lainnya.

Agus memaparkan, curah hujan ekstrim yang meningkatkan potensi longsor  dapat diprediksi. Dari curah hujan tersebut, pola aliran air perlu diperhatikan karena menjadi faktor penentu pergerakan tanah. Selain itu, faktor lain seperti persebaran lahan hijau juga berperan sebagai penyerap air sehingga memengaruhi pergerakan.

Menurut Agus, pemetaan dari faktor-faktor tersebut menjadi suatu bentuk adaptasi di daerah rawan bencana secara keilmuan. Namun, kurangnya kemampuan pemahaman pemetaan wilayah membuat mitigasi bencana di daerah rawan menjadi tidak maksimal.

Perubahan Iklim, tutur Agus, membuat masyarakat perlu lebih waspada, karena air menjadi salah satu pemicu terjadinya pergerakan tanah dan longsor. Perubahan lahan hijau juga perlu diwaspadai karena akan memengaruhi pergerakan air karena tangkapan air berkurang.

“Kalau masalah kebumian, semua harus paham potensi bencananya. Pemerintah dan warga perlu mengenali daerahnya, seperti jalur air, lahan dan kemiringan tanah. Mulai dari peta, semua akan tergambar,” ujarnya.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Warga mengamati longsoran di Dusun Sindangsari, Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (11/11/2018). Lebih dari lima rumah rusak diterjang longsor pada Selasa (6/11) dini hari. Longsor ini juga memutus akses dari kecamatan ke beberapa dusun lainnya.

Tidak hanya untuk pemangku kebijakan, pengenalan wilayah kebencanaan juga diperlukan masyarakat. Menurut Agus, pemahaman dari masyarakat akan membuat mereka lebih siap menghadapi bencana, mulai antisipasi bencana hingga hidup dalam kondisi tersebut.

Kalau masalah kebumian, semua harus paham potensi bencananya. Pemerintah dan warga perlu mengenali daerahnya, seperti jalur air, lahan dan kemiringan tanah. Mulai dari peta, semua akan tergambar

Agus menambahkan, PVMBG telah mengeluarkan peta prakiraan gerakan tanah yang dapat diakses melalui laman resmi badan tersebut. Dia menuturkan, peta tersebut akan terus diperbarui setiap bulan sehingga pengguna bisa melihat perkembangan potensi gerakan tanah sebagai modal mitigasi.

“Saatnya masyarakat berpikir secara geologi, kebumian. Semuanya terjadi sebagai bentuk fenomena bumi, seperti gempa dan kerentanan wilayah di daerah miring. Semua harus tahu di mana mereka berada,” ujarnya.

Pendidikan

Pemahaman kebencanan ini, tutur Agus, bisa dilakukan di sekolah-sekolah dengan memaksimalkan setiap materi Ilmu Pengetahuan Alam karena semuanya saling berkaitan. Para siswa juga diharapkan bisa mendalami potensi bencana di wilayahnya sehingga memiliki pola pikir mitigasi yang ditanamkan dari dini.

“Yang paling penting, anak-anak tahu potensi bencana apa yang ada di sekitarnya melalui setiap pelajaran yang ada. Bagiamana pelapukan batuan terjadi, reaksi kimia dan lainnya. Ajak mereka ke lapangan, kenalkan mereka bagaimana kondisi bumi di sekitarnya,” tutur Agus.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Kepala BNPB Doni Monardo (tiga dari kiri) dan Gubernur Jawa Barat (tiga dari kanan) memegang papan peringatan yang akan dipasang di beberapa titik zona Patahan Lembang dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) di Lembang, Jumat (26/4/2019).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memaparkan, pendidikan dini terkait pengenalan bencana sangat diperlukan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meminimailisir kerugian. Peningkatan kapasitas masyarakat, tuturnya, membutuhkan kerjasama antar elemen sehingga dapat meningkatkan kapasitas warga dan infrastruktur dalam menghadapi bencana.

“Selama tahun 2018, Indonesia mengalami bencana hingga 2.572 kali dan menelan korban jiwa hingga 4.814 orang. Tidak hanya itu, kerugian negara akibat bencana mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Karena itu, mitigasi diperlukan agar korban dapat diminimalisir,” ujarnya.