Banyak bukti adanya perubahan aspek meteorologis, tetapi cuaca ekstrem bukanlah faktor tunggal penyebab banjir dan longsor. Respons daerah belum banyak berubah.
JAKARTA, KOMPAS Sepekan terakhir, banjir dan longsor melanda banyak daerah yang diawali hujan berjam-jam. Di tengah kekalutan pascabencana, anomali cuaca sering dijadikan biang utama bencana. Hingga Minggu (5/5/2019), sejumlah daerah masih dilanda banjir, seperti Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Masyarakat di sejumlah daerah juga masih merasakan dampak yang mulai surut, seperti di Bengkulu Tengah (Bengkulu), Pulau Sembilan (Kalimantan Selatan), serta sejumlah kabupaten di Sulawesi, seperti Sigi, Manado, Jeneponto, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, dan Selayar. Bahkan, di Sentani, Jayapura, warga masih mengungsi akibat luapan Danau Sentani.
Di sejumlah daerah, posko- posko pengungsian didirikan dan disiapkan. ”Untuk penanganan keseluruhan, termasuk pemulihan pascabanjir, masih kami susun,” kata Wakil Bupati Tana Toraja Viktor Datuan Batara. Banjir di Toraja akibat meluapnya Sungai Saddang.
Sejumlah daerah hingga kini masih kewalahan menangani bencana dan pascabencana. Para pengambil kebijakan daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat, khususnya menyangkut pendanaan.
Harus diwaspadai
Di tengah berbagai penanganan kedaruratan yang kedodoran serta rehabilitasi dan rekonstruksi, fenomena cuaca di wilayah Indonesia masih harus diwaspadai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, hujan lebat masih akan mengguyur wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua hingga Selasa besok. Hal itu disebabkan sirkulasi angin di sekitar Laut Banda.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), periode Januari- April 2019, tercatat 1.586 kejadian bencana di Indonesia yang menewaskan 325 orang, menyebabkan 113 orang hilang dan 1.439 warga luka-luka, serta mengakibatkan 996.143 orang mengungsi. Itu belum termasuk kerugian berupa infrastruktur publik dan rumah warga yang rusak.
Lebih dari 98 persen kejadian terkait banjir, banjir bandang, longsor, dan puting beliung. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, frekuensi bencana naik 7,2 persen. ”Jumlah korban jiwa meningkat 192 persen dan korban luka meningkat 212 persen,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (4/5), di Jakarta.
Secara alamiah, frekuensi dan dampak bencana hidrometeorologi memang meningkat. Itu dikaitkan dengan pemanasan global yang mengubah pola hujan ekstrem dan menguatkan intensitas siklon tropis yang kian berisiko. Namun, bencana juga terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang.
Menurut peneliti iklim yang juga Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto, pola hujan di Indonesia saat ini cenderung berubah. Hujan lebat hingga ekstrem meningkat pesat pada 1961-2010 sekalipun rata-rata tahunannya cenderung sama, bahkan menurun.
Sekalipun banyak bukti adanya perubahan aspek meteorologis, kata Siswanto, bencana juga terkait kerentanan wilayah. Itu tergantung perubahan tata guna lahan, pertumbuhan populasi, urbanisasi, sampah dan sedimentasi, serta budaya masyarakat.
Kondisi hulu
Di Kabupaten Sigi, banyaknya gelondongan kayu yang hanyut dan menghancurkan sejumlah rumah mengindikasikan kerusakan kawasan hulu. ”Saya tidak bilang ada pembalakan liar, tetapi setelah saya cek, ada bekas potongan. Berarti ada sesuatu yang terjadi,” kata Bupati Sigi Irwan Lapatta.
Kerusakan di kawasan hulu juga terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, Sulawesi Selatan, yang memicu banjir besar akhir Januari 2019. Kerusakan hulu Pegunungan Cycloop, Papua, juga terkait banjir bandang di Sentani yang menewaskan 100 jiwa lebih.
Akhir Maret lalu, giliran sejumlah wilayah Bengkulu dilanda banjir besar setelah diguyur hujan lebat beberapa jam. Sejumlah pihak menengarai terjadi kerusakan DAS Bengkulu karena kini berdiri permukiman, perkebunan, dan pertambangan di kawasan DAS.
Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ida Bagus Putera Parthama mengatakan, sebagian besar DAS rentan bencana karena topografi, lokasi di atas megathrust dan cincin api, serta kondisi tata ruang dan perilaku pemanfaatan lahan.
Kombinasi salah tata kelola di kawasan hulu serta kesalahan tata ruang dan faktor alam karena bentang alam jadi penyebab mematikan. ”Hujan bukan faktor tunggal,” ujarnya.
Persoalan lain yang memprihatinkan adalah mitigasi bencana yang kurang optimal. Banjir dan longsor di sejumlah daerah adalah kejadian berulang. Namun, respons dari setiap kejadian tak banyak berubah.
Di Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, banjir akibat hujan lebat kembali melumpuhkan lalu lintas di Jalan Raya Porong, jalan utama penghubung Kota Surabaya-Pasuruan. Banjir pekan lalu itu yang kedua tahun ini setelah banjir pada Januari lalu.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah beberapa kali mengadakan rapat yang dihadiri, antara lain, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dan Dinas Pengairan Jatim. Para pihak berkomitmen menanggulangi banjir di Sidoarjo sesuai dengan kewenangan masing-masing, seperti menormalisasi Sungai Ketapang. Namun, banjir terus terulang.
Perubahan terjadi di Kota Surabaya. Kota tetangga Sidoarjo itu berbenah dengan penataan saluran drainase, pengerukan rutin sungai, dan membuat tanggul.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, sembilan tahun terakhir, banjir di kota itu berkurang drastis. Normalisasi sungai adalah salah satu langkah mengurangi risiko banjir di wilayah perkotaan.
(AIK/ICH/FLO/RAM/VDL/OKA/REN/NIK/SYA/ETA)
