Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat buka puasa bersama dengan Pimpinan Lembaga Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019). Pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan kembali tentang rencana pemindahan ibu kota negara.
JAKARTA, KOMPAS - Untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo menyampaikan keseriusan pemerintah menyiapkan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa kepada ketua dan pimpinan lembaga negara. Rencana pemindahan ibu kota ke suatu tempat yang pasti akan kembali dikonsultasikan dengan lembaga negara terkait.
Di hadapan ketua dan pimpinan lembaga negara, dalam acara buka puasa pada hari pertama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019), Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri menyatakan, pemindahan ibu kota akan dilakukan tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Presiden Jokowi, mengutip diskusinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, APBN yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota tidak akan menjadi masalah sepanjang tak dikeluarkan dalam satu tahun anggaran.
”Artinya, anggaran kita siap untuk jalankan keputusan itu (pemindahan ibu kota). Tetapi, saya sampaikan ke Menkeu supaya tak bebani APBN sehingga kita akan cari skema khusus agar ibu kota (baru) jadi, tetapi APBN tak terbebani,” ujarnya.
Google Maps
Peta Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Presiden tidak merinci alokasi APBN yang akan digunakan untuk perpindahan ibu kota. Namun, informasi yang diterima Kompas di Istana, dibutuhkan Rp 466 triliun jika tak ada rightsizing (perampingan). Sebaliknya, jika ada rightsizing, dibutuhkan Rp 324 triliun.
Acara itu dihadiri antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar dan Ahmad Basarah, Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono, serta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Lebih jauh, Presiden Jokowi menegaskan, pemindahan perlu karena Pulau Jawa terlampau padat penduduk. Jakarta juga dinilai tidak layak lagi sebagai ibu kota karena berada di cincin api dan kerap banjir. Belum lagi masalah ketersediaan air bersih sebagian wilayahnya yang belum teratasi.
Bambang Soesatyo mengatakan, DPR akan mendukung sepanjang ada kajian matang.
”Kita sambut baik apa yang dikaji, tinggal pelaksanaannya betul-betul hati-hati karena memindahkan ibu kota bukan hal mudah,” tuturnya.
Sementara itu, saat diskusi di Kantor Staf Presiden, yang dihadiri sejumlah gubernur yang daerahnya bakal dijadikan ibu kota, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah belum mengumumkan daerah yang akan menjadi ibu kota karena masih menyusun kriteria ideal. Salah satunya, daerah tersebut tidak terlalu jauh dari pantai.
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Listrik mulai menyala menjelang malam di metropolitan Jakarta, Kamis (28/2/2019). Indonesia masih sangat bergantung pada energi primer jenis batubara. Padahal, potensi energi terbarukan sangat beragam dan melimpah, seperti tenaga surya, bayu, panas bumi, dan hidro. Dalam sistem pembangkit listrik, porsi batubara sebagai sumber primer pembangkit masih terbesar, mencapai 60,5 persen (2018). Sementara porsi gas 22,1 persen, energi terbarukan 12,4 persen, dan bahan bakar minyak 5 persen. Khusus bahan bakar minyak terjadi penurunan signifikan sejak 2014, yang porsinya sebesar 11,8 persen.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F20190506_LEMBAGA-NEGARA_B_web_1557150695.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F20190301_MENJELANG-MALAM-HARI_C_web_1551427164.jpg){kind=logo}
