PSI Siap Jadi Oposisi Bagi Pemprov DKI

KOMPAS/LASTI KURNIA

Para pimpinan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan sejumlah kotak berisi dokumen verifikasi KPU pada konferensi pers tentang rencana penjaringan calon wakil rakyat PSI di kantor DPP PSI di Jakarta, Minggu (27/8).

JAKARTA, KOMPAS-- Meski tidak mendapat jatah kursi di Senayan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpeluang untuk lolos masuk dalam jajaran legislatif di DPRD DKI Jakarta. Parpol yang baru mengikuti Pemilu 2019 ini berjanji akan menjadi oposisi yang konstruktif bagi Pemprov DKI dengan menjunjung prinsip anti korupsi dan memperjuangkan asas toleransi.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara KPU, Selasa (07/05/2019), PSI mendapat perolehan suara sebanyak 5,88 persen dalam Pileg DPRD Provinsi DKI. Dengan perolehan tersebut, DPW PSI DKI Jakarta optimis bisa mendapat jatah minimal 8 kursi dari 106 kursi yang diperebutkan di DPRD DKI.

"Kami masih menunggu hasil akhir penghitungan suara di KPU, minimal kami menargetkan delapan kursi dan maksimal sepuluh kursi. Jika kami sudah masuk sebagai anggota DPRD, kami akan menjadi oposisi yang konstruktif bagi Pemprov DKI," ujar Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (07/05/2019).

Victor menjelaskan, saat ini sangat jarang ada partai yang menjadi oposisi bagi Pemprov DKI. Menurut Michael, PSI akan banyak memberikna masukan konstruktif terkait kebijakan dan program Gubernur Anies Baswedan. "Tentunya yang kami sampaikan adalah kritik yang membangun. Apalagi Pemprov DKI telah menganggarkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan DKI Jakarta dalam jangka panjang. Kami akan mengawal pembangunan tersebut," ucapnya.

Baca juga : Pesan Damai dari Balai Kota Jakarta

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tandatangani Raperda Perubahan APBD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Berdasarkan rencana, Pemprov DKI membutuhkan biaya sebesar Rp 571 triliun untuk pembangunan sejumlah infrastruktur di DKI Jakarta selama 10 tahun ke depan. Michael mengatakan, dengan memegang prinsip anti korupsi, PSI ingin agar biaya tersebut digunakan secara efektif untuk membangun infrastruktur.

"Selain itu, kami juga akan membangun kepercayaan masyarakat melalui aplikasi di gawai, sehingga masyarakat bisa menilai kinerja anggota DPRD dari Fraksi PSI. Dalam aplikasi tersebut kami sampaikan sejumlah hasil rapat dan masyarakat bisa memberi saran maupun masukan melalui aplikasi ini," katanya.

Menurut Michael, nantinya PSI juga akan mengawal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta agar penyerapan anggaran serta program bisa berjalan maksimal. Menurut ia, sebagai Ibu Kota, Jakarta memiliki masalah yang kompleks untuk diselesaikan.

Baca juga : DPRD Desak DKI Segera Tata Sungai

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Anak-anak bermain air luapan Sungai Ciliwung di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta, Jumat (26/4/2019). Banjir ini disebabkan hujan deras yang mengguyur Bogor dan sekitarnya yang mengalir ke Ciliwung.

"Seperti persoalan banjir yang harus diselesaikan, kami akan bentuk program dan akan kami usulkan kepada Pemprov DKI. Selain itu, sebagian anggota kami yang akan masuk ke DPRD DKI sudah pernah ada yang menjadi staf BasukinTjahja Purnama serta bekerja di Balai Kota sebelumnya," ucapnya.

Siap Berkolaborasi

Sebagai parpol baru, PSI siap berkolaborasi dengan parpol-parpol lain yang sudah lebih dahulu menduduki DPRD DKI. Menurut Michael, saat ini isu toleransi di Jakarta juga harus menjadi perhatian, sehingga PSI siap membahas permasalahan ini bersama parpol-parpol lain.

"Kami berharap sejumlah parpol yang ada di DPRD DKI mampu menjunjung tinggi nilai-nilai tolerasni. Jika tidak, kami siap untuk bersebrangan dengan parpol yang tidak memiliki komitmen menjalankan nilai toleransi di masyarakat," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif menyambut baik kedatangan PSI sebagai partai baru di parlemen. Menurut ia, selama PSI mau memperjuangkan hak warga Jakarta, Fraksi Gerindra tentunya siap untuk menjalankan gagasan yang dibangun PSI.

"Meskipun di tataran pusat, koalisi PSI berseberangan dengan koalisi Gerindra, namun di tataran provinsi hal tersebut belum tentu berlaku. Dalam DPRD, koalisi yang terbentuk akan sangat cair dan semu parpol di DPRD DKI memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan hak warga Jakarta," ujarnya.

Saat ini dalam penghitungan suara DPRD DKI, partai Gerindra mendapat perolehan suara sementara sebesar 17,37 persen, bersaing ketat dengan PKS yang mendapat suara sebesar 17,34 persen. PDI-P masih menjadi partai yang paling banyak memperoleh suara yaitu 19,06 persen.

Dihubungi terpisah, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, fraksi partainya akan memantau dahulu kinerja PSI di DPRD DKI. Menurut ia, sebagai partai baru, PSI harus mampu menunjukan eksistensinya di parlemen.

"Terkait koalisi di DPRD nanti, kami masih menunggu arahan dari DPP PDI-P, karena penghitungan suara masih berjalan. Semua partai masih menunggu hasil resmi dari KPU dan komposisi anggota di DPRD nanti," ucapnya.

Gembong mengatakan, karena kemunculan PSI, perolehan suara parpol di DKI terpecah dan cenderung turun pada pemilu kali ini. Hal ini disebabkan karena banyaknya swing voter yang ada di DKI Jakarta. "Masyarakat yang awalnya tidak tahu ingin memilih parpol apa akhirnya beralih pada partai baru yaitu PSI, Sehingga PSI bisa mendapat suara dan lolos di DPRD DKI," katanya.