Sopir mobil yang mengangkut dokumen C1 yang diduga palsu dikenai tilang oleh polisi. Tilang diberikan lantaran sopir itu melawan arah.
Oleh
Ratih P Sudarsono
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sopir mobil yang mengangkut dokumen C1 yang diduga palsu dikenai tilang oleh polisi. Tilang diberikan lantaran sopir itu melawan arah.
Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan, Selasa (7/5/2019), mengatakan, temuan itu berawal dari kecurigaan tim polisi lalu lintas yang bertugas di lokasi, yakni di kawasan Menteng.
”(Saat itu) sedang ada kegiatan nasional pemilu sehingga polisi lebih waspada dalam mengamati dan mengamankan lokasi yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya.
Pada saat itu, anggota polisi lalu lintas gabungan Polsek Metro Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat sedang melakukan patroli wilayah. Mereka melihat laju mobil tersebut mencurigakan dan nomor polisi kendaraan itu bukan dari Jakarta. Mobil itu lalu diberhentikan ketika berbelok ke jalur yang dilarang di lintasi karena menjadi lawan arus.
”Mobil dihentikan. Gerak-gerik sopirnya mencurigakan. Tadinya disangka salah jalan atau apa gitu karena berbelok ke arah yang salah. Anggota jadi makin curiga, apalagi dekat KPU. Naluri polisi, diperiksalah mobil itu. Ditemukan kardus di dalam mobil itu. Sopir kena tilang karena melanggar rambu lalu lintas,” ujar Harry.
Dokumen C1 yang ditemukan di mobil, lanjut Harry, diserahkan ke Bawaslu. ”Karena itu mirip dokumen kepemiluan, kami serahkan ke Bawaslu. Kami tinggal tunggu hasil penelitian Bawaslu, apa ada pidana pemilu atau pidana umum, atau bagaimana selanjutnya,” kata Harry.
Terpisah, Ketua KPU Jakarta Pusat Iman Hidayat mengatakan, temuan ribuan dokumen C1 di Menteng sama sekali tidak berpengaruh pada proses sidang pleno penghitungan suara di kecamatan dan pleno rekapitulasi.
”Temuan dokumen C1 bukan milik KPU Kota Jakarta Pusat, tetapi punya wilayah lain, kalau tidak salah Boyolali, yang kebetulan ditemukan di wilayah Kota Jakarta Pusat. Jadi itu bukan milik kami,” katanya.
Ia memastikan, pada Selasa sore rekapitulasi suara tuntas. Saat dihubungi, kemarin, masih ada dua kecamatan, yaitu Kemayoran dan Tanah Abang yang belum dihitung.
”Yang sudah selesai dihitung enam kecamatan, yakni Menteng, Cempaka Putih, Johar Baru, Senen, Sawah Besar, dan Gambir. Target kami, malam ini selesai tuntas. Jadi, Rabu hasilnya kami serahkan ke KPU Provinsi DKI,” tuturnya.
Menurut Imam, sebagaimana sidang pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan, sidang pleno rekapitulasi juga berjalan aman, lancar, dan kondusif. Pihaknya sebagai penyelenggara dan pada pihak peserta, juga aparat keamanan, bekerja terbuka, saling paham tugas masing-masing, dan bekerja sesuai pedoman peraturannya.
”Jadi, persoalan itu diselesaikan di tingkat bawah atau awal, jangan sampai naik. Kalau ada keberatan, semua tahu harus dicatat di formulir B2. Ternyata tidak ada yang keberatan, jadi penghitungan dan rekapitulasi berjalan lancar-lancar saja,” tuturnya.
Imam Hidayat juga mengapresiasi aparat pemerintah kota dan aparat keamanan. Pemilu kali ini dinilainya sangat berat sehingga kalau semua pihak tidak kuat fisik dan kesabarannya, bisa ambruk. Anggota penyelenggara yang sakit 10 orang dan pemerintah kota menangani pengobatannya di RSUD dengan baik.
”Jujur saya sangat bersyukur dengan aparat keamanan, Polri dan TNI. Dukungan mereka sangat luar biasa. Kami paham dan lihat mereka sudah menunjukkan netralitas. Dukungan mereka menjaga keamanan luar biasa, mulai kedatangan surat suara, pelipatan surat suara, menjaga kotak suara, gudang logistik, sampai penghitungan, semua dilakukan dengan profesional. Kami, KPU Jakarta Pusat, hanya bisa mengucapkan terima kasih,” katanya.
Menurut Imam, seperti KPU dan Bawaslu, target Polres Metro Jakarta Pusat dalam pemilu ini adalah bagaimana pemilu berjalan lancar, aman, dan Jakarta Pusat tetap kondusif, tidak peduli siapa yang menjadi pemenangnya.
Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan mengatakan, situasi kamtibmas Jakarta Pusat kondusif. ”Pengamanan memang ada peningkatan karena ada kegiatan pemilu dan di sini banyak obyek vital negara dan pemerintahan. Jadi, wajar saja ada penambahan personel pengamanan,” katanya.