JAKARTA, KOMPAS — Wacana mengevaluasi sifat keserentakan pemilihan umum akan diseriusi melalui tindak lanjut revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu pada periode mendatang. Pembenahan sistem itu dinilai mendesak untuk mengatasi beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu yang lalu serta [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses