Prabowo Akan Kumpulkan Sejumlah Ahli Teknologi Informasi

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, akan mengumpulkan ahli teknologi informasi (TI) dari sejumlah universitas. Langkah itu dilakukan untuk menanggapi proses penghitungan Pemilu 2019. Adapun pandangan mereka akan diumumkan kepada publik minggu depan.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, ditemani sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional memberikan konferensi pers di kediamannya di Jakarta, Selasa (8/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, akan mengumpulkan ahli teknologi informasi dari sejumlah universitas. Langkah itu dilakukan untuk menanggapi proses penghitungan Pemilu 2019. Adapun pandangan mereka akan diumumkan kepada publik minggu depan.

”Kami akan mengkaji dan meneliti seilmiah mungkin dan akan kami paparkan kepada publik pada hari yang tepat, minggu depan,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Selasa (8/5/2019).

Dalam kesempatan itu, Prabowo ditemani Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto; anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Amien Rais; Ketua BPN Djoko Santoso; Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan; dan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Yusuf Muhammad Martak.

Sebagai catatan, berdasarkan data terakhir Komisi Pemilihan Umum (KPU)  pukul 19.00, dari 72,65 persen suara yang masuk, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 62.541.213 suara atau 56,17 persen. Sementara pasangan Prabowo-Sandi meraih 48.799.215 suara atau 43,83 persen.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyapa para pendukungnya dalam acara doa bersama dan sujud syukur di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Prabowo mengimbau kepada seluruh pendukungnya untuk tidak mengambil langkah-langkah inkonstitusional dalam menyikapi proses penghitungan Pemilu 2019. Menurut dia, proses pemilu harus disikapi secara santai dan sejuk, tanpa ada ketegangan.

”Kami imbau setiap pihak untuk tetap sejuk, tenang, tidak emosional, tidak mengambil tindakan-tindakan di luar hukum. Percaya bahwa kita lakukan semua tindakan yang tidak dengan grusa-grusu (terburu-buru), tetapi dengan ketenangan, dengan selalu memikirkan yang terbaik,” kata Prabowo.

Tiga sudut pandang

Secara terpisah, Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting Sirojudin Abbas menilai, ada tiga sudut pandang terkait rencana Prabowo yang akan memanggil ahli teknologi informasi (TI).

Pertama, rencana itu dapat dikatakan usul yang baik dalam upaya memperbaiki cara kerja KPU. ”Bisa saja kehadiran ahli-ahli itu memberi banyak masukan kepada KPU supaya memperbaiki teknologi rekapitulasi dan mempercepat proses penghitungan suara,” kata Abbas.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Suasana hitung cepat Pemilu 2019 di Kantor Kompas Gramedia di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Hitung cepat dilakukan Litbang Kompas dengan mengambil sampel dari 2.000 TPS di seluruh Indonesia.

Kedua, pemanggilan ahli-ahli TI itu sebenarnya dapat digunakan untuk mentriangulasi kualitas penghitungan suara. Triangulasi selama ini hanya dilakukan tiga pihak, yaitu  KPU, pihak yang berkompetisi, dan tim ahli independen dari luar.

”Kalau itu yang terjadi, kita juga harus melihat apakah tim-tim ahli TI milik Prabowo ini bisa dipercaya, independen, dan jujur? Apakah tim ini obyektif dan benar-benar ahli dan tidak dikuasai kepentingan tertentu? Jangan sampai itu hanya untuk membenarkan asumsi sendiri saja,” ujar Abbas.

Baca juga: KPU Percepat Rekapitulasi Perolehan Suara

Rencana itu dapat dilihat sebagai upaya BPN untuk menciptakan keraguan publik terhadap kinerja KPU. Apalagi, selama proses penghitungan suara oleh KPU ini, BPN selalu mendiskreditkan kerja KPU dan membangun opini seolah-olah ada kecurangan yang direncanakan oleh KPU, baik pada level proses penghitungan suara maupun penggunaan TI KPU.

”Kalau itu yang terjadi, upaya delegitimasi KPU ini saya kira sangat berbahaya dan sangat keterlaluan, terlalu berlebihan. Sebab, itu akan dilihat sebagai upaya yang tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan pemilu,” katanya.