JAKARTA, KOMPAS — Sembilan undang-undang harus direvisi untuk bisa merealisasikan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Jika tidak, pemindahan akan menabrak undang-undang. Revisi undang-undang seperti diketahui tak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan DPR [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses