Tim Kaji Lokasi Ibu Kota
Pemerintah terus mengkaji sejumlah daerah yang dicalonkan untuk menjadi lokasi ibu kota negara. Lokasi ibu kota negara yang baru itu akan ditentukan tahun ini.
PALANGKARAYA, KOMPAS Presiden Joko Widodo akan membentuk tim besar dan tim kecil untuk mengkaji semua wilayah yang dicalonkan menjadi ibu kota negara. Tim kecil akan datang ke daerah-daerah tersebut tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.
”Nanti tim itu akan melaporkan kepada saya soal kajian yang dibuat. Saya ini ke lokasi-lokasi itu tujuannya hanya satu, mencari feeling-nya supaya kalkulasinya bisa lebih mudah,” kata Presiden saat mengunjungi lokasi yang dicalonkan sebagai ibu kota negara di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). Ikut mendampingi Presiden, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang
Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan sejumlah pejabat daerah.
Pemindahan ibu kota, menurut Presiden Jokowi, merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia masuk sebagai negara maju. ”(Pemindahan ibu kota) ini merupakan rencana jangka panjang, bisa 50 atau 100 tahun lagi,” katanya. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi melihat langsung kawasan di Desa Tumbang Talaken yang disiapkan pemerintah daerah di
Kabupaten Gunung Mas. Lokasi itu sebagian besar merupakan hutan sekunder dan sebagian lagi ditanami beberapa komoditas pertanian, seperti karet dan pohon sawit.
Kabupaten Gunung Mas masuk dalam ”segitiga emas” yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kalteng untuk menjadi ibu kota dengan total luas lahan 300.033,66 hektar. Rinciannya, 112.279,85 hektar di Kabupaten Katingan, 121.049,83 hektar di Kabupaten Gunung Mas, dan 66.703,96 hektar di Kota Palangkaraya.
Di lokasi itu, Presiden Jokowi juga berdiskusi dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Bupati Gunung Mas Arton Dohong. Beberapa yang dibahas persoalan infrastruktur dan sumber air.
”Secara geografis di Kalimantan lebih siap karena daerahnya luas sekali. Namun, kalau melihat infrastrukturnya harus mulai dari nol lagi,” katanya.
Jarak Desa Tumbang Talaken dari ibu kota Kalteng, Kota Palangkaraya, mencapai 143 kilometer dengan waktu tempuh lebih kurang tiga jam. Sepanjang perjalanan memasuki desa tersebut banyak sekali jalan berlubang. Selain itu, jalan di sekitar desa juga masih banyak yang belum beraspal.
Desa ini juga berbatasan langsung dengan beberapa perusahaan perkebunan sawit serta Sungai Katingan dan Sungai Kahayan. Menurut warga setempat, desa yang berada di antara bukit-bukit itu tidak pernah dilanda banjir.
Syamsudin (45), warga Tumbang Talaken, mengungkapkan, selain persoalan jalan, warga sudah sering kali mengajukan permohonan untuk kestabilan listrik.
Di desa itu listrik biasanya menyala bergantian siang atau malam. ”Warga pakai genset karena listriknya (PLN) tidak bisa diprediksi. Kadang hanya menyala di siang hari, kadang malam hari. Sering juga pemadaman bergilir,” katanya.
Target penentuan
Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kajian dan penentuan lokasi pemindahan ibu kota ditargetkan selesai tahun ini. Pihaknya mencari lokasi yang sesuai dengan peruntukkan dan bukan milik pihak swasta.
”Kami mencari lokasi yang bisa dikuasai pemerintah tanpa ganti rugi yang berlebihan. Kami lihat peruntukannya dan kendali ada di tangan siapa. Kalau di tangan pemerintah, tentu lebih mudah,” katanya.
Bambang juga mencermati persoalan tata ruang di Kalteng yang memiliki banyak masalah. Menurut dia, urusan tata ruang harus diselesaikan sebelum ibu kota dipindahkan. Pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan terebut.
”Itu (tata ruang), kan, tugas daerah dan kami masih belum memilih. Kami kaji dulu dan targetnya tahun ini sudah ditentukan lokasinya,” katanya.
Sehari sebelumnya, Presiden mengunjungi Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasi itu juga dicalonkan sebagai ibu kota negara. (IDO/INA)