Pola Kerja Lama Ditinggalkan

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A

Presiden Joko WIdodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri) disaksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis (9/5/2019). Musrenbangnas 2019 tersebut untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta menyiapkan strategi menuju negara peringkat kelima ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045.

Presiden Jokowi   merasa tidak mempunyai beban politik   sehingga   mengajak jajaran pemerintahannya meninggalkan pola dan cara kerja lama agar Indonesia berpeluang jadi negara empat atau lima besar.

JAKARTA, KOMPAS  - Indonesia berpeluang   menjadi empat atau lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Namun, hal itu hanya terjadi jika semua pihak bekerja sama membangun Indonesia. Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga tak bisa dilepaskan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Pesan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Jakarta, Kamis (9/5/2019). Selain pimpinan lembaga negara, hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, menteri dan para gubernur, serta sejumlah bupati/wali kota.

”Untuk masuk ke sana (negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia) tak mudah. Banyak tantangan yang harus diselesaikan. Jangan dipikir (kerja) biasa-biasa, tahu-tahu masuk empat besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia,” tutur Presiden Jokowi.

Selain akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur secara merata, serta reformasi struktural dan birokrasi, Presiden Jokowi juga menegaskan akan meninggalkan pola-pola kerja dan tradisi lama yang   memperumit birokrasi selama ini. ”Stop, kita harus berhenti. Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban (politik). Saya sudah enggak bisa nyalonkan (presiden) lagi. Oleh karena itu, apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan,” tuturnya.

Untuk maju dan menjadi bagian dari negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia, pemerintah pusat dan daerah diharapkan tak boleh terjebak pada rutinitas. ”Berani berubah jadi keharusan. Tanpa itu, Indonesia akan terjebak sebagai negara dengan penghasilan menengah,” kata Presiden Jokowi.

Lebih jauh, Presiden menyatakan, sinergi pemerintah pusat dan daerah yang tak bisa dilepaskan memerlukan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sebab, sebanyak 51 persen tenaga kerja Indonesia lulusan sekolah dasar. Pelatihan meningkatkan keterampilan harus dilakukan besar-besaran. Pemerintah daerah perlu mendorong, termasuk memberikan beasiswa mahasiswa di daerah untuk kuliah.

ANTARA/WAHYU PUTRO A

Presiden Joko WIdodo (kanan) menerima buku rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis (9/5/2019). Musrenbangnas 2019 tersebut untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta menyiapkan strategi menuju negara peringkat kelima ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia pada 2045 diharapkan bisa menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi dengan PDB terbesar kelima di dunia. Indonesia juga akan mempunyai SDM   unggul, berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi merata dan inklusif, serta jadi negara demokratis yang kuat dan bersih.

Oleh karena itu, menurut Bambang, empat pilar pembangunan perlu disiapkan. Tak hanya   pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga ekonomi berkelanjutan,   pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Utamakan keutuhan

Saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dipimpin Megawati Soekanoputri, anggota Dewan Pengarah BPIP Syafii Maarif menyatakan keprihatinannya dengan pemilu yang dipolitisasi agama sehingga mengakibatkan keterbelahan di masyarakat. Oleh sebab itu, selain rekonsiliasi, para pemimpin bangsa juga harus memberi contoh sebagai patriot dan mengutamakan keutuhan bangsa.

”Pemilu kemarin, bangsa ini terbelah, jadi ada warna merah, ada putih, itu harus diantisipasi. Jangan sampai terbelah oleh politik,” tutur Syafii Maarif.

Adapun anggota Dewan Pengarah   BPIP lainnya, Said Aqil, menyatakan, politisasi agama telah memecah-belah masyarakat di sejumlah negara Islam di Timur Tengah. Jangan sampai hal itu terulang kembali di Indonesia.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Anggota Polisi dan TNI bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat kampung adat dan ormas berkumpul bersama dalam Apel Kebangsaan di Halaman Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017). Dalam apel ini dideklarasikan sikap kebangsaan dengan menjunjung tinggi Pancasila serta kebhinekaan bangsa untuk keutuhan dan kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.