272.209 Rumah Tangga di Aceh Belum Miliki Rumah

Sebanyak 272.209 keluarga dari total 1.208. 932 keluarga di Provinsi Aceh belum memiliki rumah. Dari jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sebanyak 236.709 merupakan keluarga miskin dan 36.000 adalah keluarga berpendapatan rata-rata.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Pembangunan rumah oleh pengembang di kawasan Jeulingke, Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (11/5/2019). Sebanyak 272.209 keluarga dari total 1.208. 932 keluarga di Provinsi Aceh belum memiliki rumah.

BANDA ACEH, KOMPAS – Sebanyak 272.209 rumah tangga dari total 1.208. 932 rumah tangga di Aceh belum memiliki rumah. Dari jumlah itu sebanyak 236.709 rumah tangga tergolong miskin dan 36.000 rumah tangga lainnya berpendapatan rata-rata atau di bawah Rp 4 juta per bulan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Mirzuan, Sabtu (11/5/2019) mengatakan, Pemprov Aceh memiliki program pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin. Setiap tahun dibangun sebanyak 6.000 unit.

“Target kami dalam lima tahun, periode gubernur saat ini (2017-2022) terbangun 30.000 unit,” kata Mirzuan.

Pembangunan rumah layak huni hanya untuk keluarga miskin. Sedangkan, keluarga berpendapatan rata-rata dapat memanfaatkan program kredit pemilikan rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang.

Mirzuan mengatakan, jumlah warga yang belum memiliki rumah tergolong tinggi. Hal ini sesuai dengan angka kemiskinan di Aceh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyebutkan pada September 2018 sebanyak 831.000 orang atau 15,68 persen.

Mirzuan mengatakan, agar tidak salah sasaran calon penerima bantuan rumah diseleksi dengan ketat. Keluarga tersebut tergolong miskin dan mampu menyediakan sebidang tanah untuk tapak rumah. Sebab, pemerintah hanya membangun rumah dan tidak membantu tanah.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Pembangunan rumah oleh pengembang di kawasan Jeulingke, Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (11/5/2019). Sebanyak 272.209 keluarga dari total 1.208. 932 keluarga di Provinsi Aceh belum memiliki rumah.

Muliana (31), warga Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh yang berprofesi sebagai pemulung menuturkan, belum mampu membangun rumah karena penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dia pernah mengirim permohonan ke pemerintah tapi karena tidak mampu menyediakan sepetak tanah, dia urung mendapatkan bantuan.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Azhari Hasan mengatakan, selain membangun rumah layak huni, pemerintah memiliki program pemberdayaan ekonomi, beasiswa pendidikan bagi anak yatim dan miskin, dan program jaminan kesehatan Aceh.

Program tersebut, kata Azhari, secara tidak langsung mengurangi pengeluaran warga sebab sebagian biaya ditanggung pemerintah. “Dengan mengurangi pengeluaran, mereka mampu memenuhi kebutuhan lain, termasuk perumahan,” kata Azhari.

Kata Azhari dengan memaksimalkan penggelolaan dana otonomi khusus angka kemiskinan semakin turun. Pemprov Aceh menargetkan, selama 2017-2022 angka kemiskinan turun 5 persen atau 1 persen per tahun.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Pembangunan rumah oleh pengembang di kawasan Jeulingke, Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (11/5/2019). Sebanyak 272.209 keluarga dari total 1.208. 932 keluarga di Provinsi Aceh belum memiliki rumah.

KPR subsidi

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Wilayah Aceh Nauval mengatakan, untuk keluarga berpenghasilan rata-rata dapat memiliki rumah melalui program KPR subsidi. Sejak 2016 hingga 2018 pengembang telah membangun 9.100 unit rumah KPR subsidi.

“Saat ini masih ada 36.000 masyarakat berpenghasilan rata-rata di Aceh belum punya rumah,” kata Nauval.

KPR subsidi rumah tipe 36 dijual sekitar Rp 130 juta per unit. Dengan mengajukan kredit ke perbankan, besaran cicilan antara Rp 800.000 hingga Rp 1 juta per bulan tergantung lama waktu peminjaman.

Kata Nauval, saat ini program KPR subsidi masih terfokus di perkotaan, padahal di kecamatan banyak pegawai negeri golongan rendah yang belum memiliki rumah. Nauval berharap ada kebijakan pemerintah memperluas program KPR subsidi hingga ke kecamatan.