Melerai Dua Kutub Ekstrem Teologi

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Adrianus Sunarko dikukuhkan sebagai guru besar ke-11 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Sabtu (11/5/2019) di Jakarta.

”Indonesia Raya” tiga stanza membuka sidang terbuka senat pengukuhan Adrianus Sunarko sebagai Guru Besar Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Sabtu (11/5/2019), di Jakarta. Dalam pidato ilmiahnya, Uskup Pangkal Pinang itu berikhtiar menghadirkan alternatif lain bagi dua kutub ekstrem dalam teologi.

Pidato berdurasi satu jam itu berjudul ”Agama di Zaman Post-Sekular: Tersingkir Atau Mendominasi Politik?” ”Sebuah tema yang semoga tidak terlalu eksklusif teologis sehingga dapat kita ikuti bersama,” katanya, mulai mendaras risalah setebal 35 halaman itu.

Post-Sekular berpijak pada pemikiran filsuf Jerman, Jurgen Habermas, yang merevisi pandangannya ihwal agama di zaman modern. Gejala modernisasi dimulai pada Zaman Pencerahan (abad ke-17 dan ke-18). Sejumlah pemikir kondang waktu itu memprediksi agama bakal kehilangan eksistensi. Dunia sepenuhnya bakal sekuler.

Kenyataannya tidak demikian. Agama tetap mengisi ruang publik, bahkan tetap eksis hingga abad ke-21. Sejarah mencatat gerakan keagamaan berupa protes, upaya turut menyetir kebijakan publik, desakan ajakan agama diakui pemerintah, anti-pornografi, hingga rentetan aksi teror dan kekerasan dengan motif pendirian negara agama.

Dalam bahasa Habermas, agama kembali dipanggil oleh sejumlah pemikir untuk menyelamatkan proyek bernama modernisasi.

Post-Sekular, kata Sunarko, tidak ingin kembali kepada absolutisme agama seperti zaman pra-modern. Masyarakat Post-Sekular merujuk pada hadirnya kaum beragama di ruang publik, tetapi tidak untuk mendominasi dan memaksakan kehendak. Kaum agama dan kaum sekuler bersedia berkomunikasi, berdialog, dan saling belajar satu sama lain.

”Fanatisme agama perlu dihindari dengan terbuka pada kritik akal budi,” kata Sunarko.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Adrianus Sunarko dikukuhkan sebagai guru besar ke-11 STF Driyarkara, Sabtu (11/5/2019), di Jakarta.

Namun, di sisi lain, kaum sekuler juga harus menyadari bahwa terlalu memuja rasio dapat terjebak patologi-patologi modernitas. Patologi itu mewujud dalam sistem totalitarianisme, perang dunia, dan pembantaian massal.

Di Indonesia, lanjut Sunarko, Post-Sekular sudah hadir secara normatif. Ini dapat ditinjau dari perdebatan tokoh bangsa ketika merumuskan dasar negara.

Dalam risalah pidato Pancasila Satu Juni 1945, Bung Karno menyebut rakyat Indonesia harus ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan meniadakan egoisme agama. Dalam bahasa sederhana, ini disebut sebagai kebebasan beragama.

Secara umum, Indonesia bukan sebagai negara sekuler dan juga bukan negara agama. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Mochtar Pabottingi, mengilustrasikannya sebagai berikut.

”Kita memerlukan kehidupan agama yang menghormati mekanisme dan kebajikan demokrasi. Kita juga memerlukan demokrasi yang menghargai ritus, amal, dan terutama kebajikan agama.”

Oleh sebab itu, Indonesia perlu menghindari dua kutub ekstrem dalam teologi. Pertama, kaum fundamentalis yang hanya menerima tafsiran harfiah tentang kitab suci.

Kedua, kelompok yang hendak menyesuaikan bahkan mengubah sumber wahyu dan iman agar sesuai dengan tuntutan dunia modern. Sunarko mengkritisi kedua kutub ekstrem itu.

”Mudah-mudahan bagi teologi masih ada jalan tengah di antara kedua pilihan ekstrem tersebut,” kata lulusan Albert-Ludwig University of Freiburg, Jerman, ini.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengajar STF Driyarkara, Franz Magnis-Suseno (kiri), bersama budayawan Jaya Suprana.

Mantan Guru Besar STF Driyarkara, Franz Magnis-Suseno, berpendapat, pidato guru besar teologi itu penting untuk keamanan negara. Kedua belah pihak, kaum agama dan kaum sekuler, diminta menjalankan tugas tanpa saling mencampuri dan menegasi. Ini bagian dari kebebasan beragama.

Dia menilai, ini merupakan satu-satunya jalan yang harus dilalui pemeluk Katolik di Indonesia. Meski tidak begitu terdengar, masih ada kelompok Gereja Katolik yang menolak kebebasan beragama. Akan tetapi, mereka terikat oleh dokumen Vatikan II tentang kebebasan beragama.

”Umat Katolik sebagai minoritas kecil dan bagian dari bangsa Indonesia justru merasakan betapa tepat ketentuan itu,” katanya.

Budayawan Fransiskus Xaverius Mudji Sutrisno SJ menyatakan, pidato ilmiah Uskup Pangkal Pinang itu seolah menjelaskan keterbatasan filsafat dan teologi di Indonesia. Teologi dinilai terlalu abstrak, dogmatis, dan tekstual. Padahal, masa kini membutuhkan teologi yang kontekstual, yang bisa menjawab persoalan manusiawi. Persoalan ini membentang, dari menebas jarak yang kaya dan yang miskin hingga memberantas hoaks.

”Umat Katolik kalau tidak hati-hati, bisa tertutup sendiri. Tidak terbuka,” ucapnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Budayawan FX Mudji Sutrisno SJ

Dalam zaman Post-Sekular, lanjut Mudji, agama harus berdialog dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Akan tetapi, dialog itu tidak perlu sampai membuat orang menjadi liberalis ekstrem.