Masyarakat Sipil Khawatir Tim Asistensi Hukum Diskriminatif

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan pernyataan pers usai rapat terbatas yang dihadiri antara lain oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Wakil Kapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, pada Senin (6/5/2019) pagi di Jakarta. Rapat tersebut membahas tentang potensi perkara hukum yang muncul dalam gelaran Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS  - Tim asistensi hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tengah menyusun mekanisme menilai ucapan tokoh dalam kerangka kebebasan berpendapat tetapi juga tidak melanggar undang-undang. Namun, elemen masyarakat sipil khawatir tim ini berpotensi membungkam kritik dan melakukan diskriminasi.

”Hari Senin ini kami akan rapat soal mekanismenya. Yang dinilai bukan orang, melainkan ucapan-ucapannya. Semua boleh bebas berpendapat, tetapi dibatasi oleh undang-undang,” kata anggota tim asistensi hukum, Romli Atmasasmita, Sabtu (11/5/2019).

Pekan lalu, Menko Polhukam Wiranto membentuk tim asistensi hukum yang bertugas mengkaji narasi di ruang publik yang dianggap berpotensi menghasut munculnya tindakan melanggar hukum.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Menko Polhukam Wiranto disaksikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua dari kiri) menyematkan tanda komando pengamanan Pemilu kepada anggota TNI-Polri dan komponen masyarakat dalam Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (22/3/2019). Apel tersebut digelar untuk memeriksa kesiapan TNI, Polri dan komponen masyarakat dalam rangka pengamanan kampanye terbuka dan pemungutan suara Pemilu 2019.

Romli menolak jika tim ini dinilai bertujuan memberangus ekspresi oposisi. ”Selama ini saya lihat semua pihak diproses oleh Polri,” kata Romli.

Sementara itu, Amnesty International Indonesia menilai pembentukan tim ini bisa menunjukkan seolah pemerintah antikritik. Pengawasan narasi tokoh tersebut rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik warga negara terhadap pemerintah.

”Jika hal ini benar, akan merusak kultur politik oposisi yang sehat dan dibutuhkan kehidupan sosial politik kita,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Sementara itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam pernyataannya, salah satunya menyampaikan bahwa tim asistensi hukum berpotensi melakukan diskriminasi karena akan menggunakan instrumen penegakan hukum hanya terhadap pihak atau kelompok tertentu saja.

Terkait itu, anggota tim asistensi hukum, Indriyanto Seno Adji, menyatakan, tim memberikan nasihat hukum agar tidak ada kesan terjadi kriminalisasi politik.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, mantan Kapolri, mantan Panglima TNI, dan perwira tinggi TNI dan Polri foto bersama di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Sebelumnya Presiden memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2019 di Istana Negara.