Lepas dari segala kekurangan, menurut saya, Pemilu 2019 sangat berhasil dan patut diacungi jempol. Pemilu berlangsung aman, tertib, dan damai. Namun, ada banyak petugas yang jadi korban sehingga kita perlu evaluasi menyeluruh ihwal pelaksanaan pemilu.
Saya juga tidak sependapat dengan usulan agar pemilu dipisahkan kembali antara pilpres dan pileg. Sebaiknya pilpres dan pileg tetap menjadi satu, tetapi metode pelaksanaannya diperbaiki.
Pencetakan surat suara di tingkat kabupaten. File surat suara dikirim via internet dari KPU pusat ke KPUD kabupaten. Buat program yang bisa membatasi jumlah pencetakan surat suara sesuai kebutuhan tiap kabupaten plus 10 persen cadangan. File hanya bisa diakses sekali. Kalau perlu lebih dari satu kali, minta akses ke KPU.
Perhitungan surat suara memakai sistem scanning sehingga mengurangi keterlibatan manusia. Hasil scanning langsung dikirim ke komputer KPUD kabupaten dan provinsi, yang akan mengirim ke KPU pusat.
Surat suara dan kotak suara dari daerah sulit jangan dikirim oleh manusia, tetapi diangkut dengan drone. Demikian juga surat suara tercoblos dan kotak suaranya diangkut kembali dari TPS daerah terpencil ke KPUD kabupaten memakai drone. Percayailah teknologi.
Kembangkanlah sistem e-voting dan e-counting. Memilih capres dan pileg cukup melalui komputer. Pemilih memasukkan NIK dan menempelkan sidik jari ke layar monitor. Atas dasar itu surat suara ditampilkan di layar komputer dan pemilih bisa memilih di layar. Tiap pemilih hanya bisa mengakses surat suara satu kali saja. Buat akses ke surat suara hanya berlaku satu hari.
Hasil pemilihan langsung dikirim ke server di KPUD kecamatan dan atau kabupaten. Dengan demikian, keterlibatan manusia bisa diminimalisasi dan korban petugas pemilu dapat ditiadakan. KPUD kabupaten mengirim hasil pemilihan ke KPU pusat.
Sekali lagi mulailah memercayai kemajuan teknologi, orang lain sudah sampai ke Bulan masa kita masih berkutat mempermasalahkan C1 sah atau curang. Sekali lagi mulailah dengan saling percaya, berhentilah menyebar hoaks, belajarlah berpolitik dengan etika.
Warman Kelapa Gading, Jakarta Utara
