Periode Kedua, Wali Kota Padang Fokus Tingkatkan Daya Saing

KOMPAS/YOLA SASTRA

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno (kanan) membacakan isi sumpah jabatan untuk Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dan wakilnya Hendri Septa yang dilantik di Padang, Sumbar, Senin (13/5/2019).

PADANG, KOMPAS -  Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah beserta wakilnya Hendri Septa dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Padang, Senin (13/5/2019). Mahyeldi yang menjabat untuk periode kedua berjanji melanjutkan program yang sudah dirintis dengan meningkatkan daya saing.

Mahyeldi-Hendri memenangi Pilwakot Padang untuk periode 2019-2024 pada Pada 27 Juni 2018. Pasangan itu unggul atas Emzalmi-Desri Ayunda dengan perolehan suara 212.526 suara (62,92 persen) berbanding 125.238 suara (37,08) persen. Emzalmi merupakan Wakil Wali Kota Padang periode 2014-2019.

“Sesuai visi misi, kami masih konsentrasi pada pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Namun, untuk periode kedua, dinaikkan tingkatnya, yaitu berdaya saing,” kata Mahyeldi seusai dilantik di Auditorium Gubernuran Sumbar.

Acara pelantikan dihadiri oleh beberapa tokoh dan pejabat publik. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, tampak hadir Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Hamdani, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, anggota DPR Asli Chaidir, anggota DPD Leonardi Harmainy, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta sejumlah bupati dan wali kota di Sumbar.

Mahyeldi memaparkan, di bidang pendidikan, peningkatan daya saing akan dicapai melalui pembenahan sarana-prasana pendidikan dan peningkatan kompetensi guru. Untuk sarana-prasarana, pemerintah kota menargetkan penambahan 500 ruang kelas baru untuk tingkat SD dan SMP sehingga semua kelas menjadi satu shift.

Sesuai visi misi, kami masih konsentrasi pada pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Namun, untuk periode kedua, dinaikkan tingkatnya, yaitu berdaya saing

Dalam pemberdayaan generasi muda, pemerintah kota akan menghadirkan Youth Center, mulai dari tingkat kecamatan dan kota. Youth Center akan memfasilitasi generasi muda yang menguasai bidang masing-masing untuk berdiskusi dan berdialog secara intens dan maksimal sehingga sumber daya manusia di Kota Padang semakin bagus.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah (dua dari kiri) dan wakilnya Hendri Septa (dua dari kanan) berfoto setelah acara pelantikan didampingi istri masing-masing di Padang, Sumatera Barat, Senin (13/5/2019).

Sementara itu, di bidang perdagangan, pemerintah kota terus menggenjot Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas produk. Sinergi dengan kalangan milenial pun diperkuat, misalnya dengan menggarap pemasaran melalui daring. Begitu pula dengan pembenahan pasar.

Membangun sinergi

“Kami membangun sinergi dengan kota-kota di luar negeri, seperti Selangor di Malaysia, Ba Ria Vung Tau di Vietnam, Freemantle di Australia, dan Chennai di India. Kemarin, sudah sempat komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di Adis Ababa, Ethiophia. Rupanya di sana potensi perdagangan UMKM juga besar,” ujar Mahyeldi.

Adapun dari segi pariwisata, pemerintah kota terus membenahi objek-objek wisata yang ada. Kata Mahyeldi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menyatakan kesediaan dalam melengkapi sarana dan prasarana di Pantai Air Manis dan objek wisata lainnya. PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur juga segera menambah pembangunan di kawasan Pelabuhan Muaro.

Selain itu, pemerintah kota juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata dengan membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis). Dengan kelompok itu, kesadaran dan keterlibatan masyarakat akan lebih maksimal.

“Kota Padang memiliki kelengkapan, budaya, pantai, pulau, perbukitan, udara, dan kuliner. Mudah-mudahan wisata kota padang akan lebih meningkat lagi,” ujar Mahyeldi.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Masyarakat mengisi libur tahun baru, Selasa (1/1/2019) dengan mengunjungi berbagai obyek wisata salah satunya seperti Pantai Air Manis di Kota Padang.

Hendri sebagai wakil wali kota menyatakan siap bersinergi dengan Mahyeldi untuk memenuhi program yang telah mereka canangkan. Sebagai wakil yang baru menjabat, Hendri akan berupaya menyesuaikan diri secepatnya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sementara itu, Irwan mengingatkan agar Wali Kota Padang beserta wakilnya yang baru dilantik tidak lupa dengan janji pada masa kampanye. Janji-janji tersebut mesti dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diprogramkan, dan dianggarkan sehingga bisa menyejahterakan masyarakat.

“Selain itu, Padang sebagai ibukota Sumbar adalah pintu gerbang dan pusat kota. Oleh sebab itu, Padang harus bisa menggambarkan sebagai kota yang bersih, tertata, cantik, aman, dan nyaman. Baiknya ibukota, baiknya provinsi. Jeleknya ibukota, jeleknya provinsi,” kata Irwan.

Sejumlah catatan

Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Padang Afriva Khaidir berpendapat, secara umum Mahyeldi (dan Emzalmi) cukup berhasil membangun Kota Padang pada periode pertama kepemimpinannya sebagai wali kota. Beberapa prestasi Mahyeldi  antara lain menata objek wisata, seperti Pantai Padang dan Pantai Air Manis, serta membenahi Pasar Raya Padang yang sekarang menjadi lebih rapi.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Pengunjung berfoto dengan latar tugu Padang IORA di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat, Kamis (20/12/2018). Kawasan Pantai Padang, Pantai Air Manis, dan Bungus akan menjadi magnet liburan akhir tahun di daerah tersebut.

Meskipun demikian, ada sejumlah catatan yang mesti dibenahi Mahyeldi-Hendri pada kepemimpinan periode sekarang. Menurut Afriva, daerah pinggiran kota kurang tersentuh oleh pembangunan. Kawasan Siteba, misalnya, masih sering direndam banjir dan diwarnai kemacetan lalu lintas.

Selain itu, Padang sebagai ibukota Sumbar adalah pintu gerbang dan pusat kota. Oleh sebab itu, Padang harus bisa menggambarkan sebagai kota yang bersih, tertata, cantik, aman, dan nyaman. Baiknya ibukota, baiknya provinsi. Jeleknya ibukota, jeleknya provinsi

Catatan lain adalah konsistensi pemerintah kota dalam menjalankan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Di kawasan Khatib Sulaiman, yang diproyeksikan sebagai kawasan pusat pemerintahan provinsi, masih dikeluarkan perizinan pendirian mal dan bangunan lainnya yang tidak sesuai RTRW.

“(Pembangunan yang tidak sesuai RTRW) itu akan menjadi simpul kemacetan yang mengganggu kawasan sekitarnya. Ini sebetulnya sebuah blunder juga dari pemerintah kota dalam memberikan izin,” kata Afriva.