Provinsi di Jawa-Bali Tanda Tangani Komitmen Eliminasi Malaria

Puncak Hari Malaria Sedunia 2019 tingkat nasional diperingati di Desa Budaya Kertalungu, Kota Denpasar, Bali, Senin (13/05/2019). Tema peringatan tahun ini adalah ”Bebas Malaria Prestasi Bangsa”.

KOMPAS/AYU SULISTYOWATI

Tujuh provinsi di Jawa-Bali tandatangani komitmen jaga eleminasi malaria di daerahnya, di acara peringatan Hari Malaria Sedunia 2019, di Denpasar, Bali, Senin (13/5/2019). Komitmen menuju bebas malaria tahun 2030.

DENPASAR, KOMPAS — Puncak Hari Malaria Sedunia 2019 tingkat nasional diperingati di Desa Budaya Kertalungu, Kota Denpasar, Bali, Senin (13/5/2019). Tema peringatan tahun ini adalah ”Bebas Malaria Prestasi Bangsa”.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan menargetkan Indonesia bebas malaria pada 2030. Saat ini, kondisi eliminasi (bebas) malaria di Indonesia masih mencapai 91 persen atau di 285 kabupaten/kota di 29 provinsi dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Eliminasi malaria adalah komitmen global yang disepakati pada Sidang Majelis Kesehatan Sedunia atau World Health Assembly 2007. Mulai 2007, Indonesia secara bertahap akan mencapai eliminasi malaria. Selambat-lambatnya pada 2030, Indonesia ditargetkan mencapai tahap eliminasi dengan melibatkan semua jajaran dengan lintas sektor pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat.

Guna menjaga eliminasi di 29 provinsi, terutama Jawa-Bali, pada 2023 tujuh provinsi di dua pulau membacakan dan menandatangani komitmen menjaga eliminasi malaria dalam kesempatan ini. Gubernur Bali Wayan Koster yang mewakili para gubernur membacakan komitmen tersebut.

Selain penandatanganan komitmen tujuh provinsi, juga dibacakan komitmen bupati untuk mencapai eliminasi malaria tahun 2030. Pembacaan dan penandatanganan diwakili 11 kabupaten/kota.

Selain Koster, hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Gubernur DI Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, dan perwakilan Gubernur Banten.

KOMPAS/AYU SULISTYOWATI

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Koster mengatakan, mereka akan bersama-sama mencapai eliminasi tingkat provinsi paling lambat tahun 2022. Selanjutnya, akan dibuat regulasi daerah untuk pencapaian eliminasi dan pemeliharaan anggarannya.

”Selanjutnya adalah penguatan komitmen kepentingan untuk mencapai perlindungan masyarakat dan pemeliharaan bebas malaria. Hal itu meliputi survei malaria dan penguatan diagnosis dini malaria. Pengobatan yang tepat, penguatan dalam munculnya kasus baru malaria, serta penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan malaria dan pengendalian faktor risiko juga akan dilakukan,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi komitmen kepala daerah menjaga eliminasi malaria di daerah. ”Provinsi harus mampu mengawasi kabupaten/kota agar tetap menjaga komitmen ini. Isu-isu pusat, seperti bebas malaria, harus bisa dilanjutkan gubernur di setiap daerahnya dengan maksimal,” katanya.

Ia menyinggung, 10 tahun terakhir merupakan prestasi ratusan kabupaten/kota melakukan eliminasi malaria. Target bebas malaria tahun 2030 untuk dunia harus bisa tercapai dengan kebersamaan. Komitmen bersama tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga dunia usaha serta masyarakat semua harus terlibat bersama-sama.

Dia mengatakan, beberapa praktik di luar Pulau Jawa dan Bali telah dilakukan di Sumatera Selatan. Berdasarkan penjelasan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, rencana akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel, misalnya, mengeluarkan eliminasi kabupaten/kota serta memasukkan dalam peta eliminasi tahun 2014-2020.

”Ini betul-betul langkah konkret yang kami harapkan untuk semua provinsi dan kabupaten/kota dalam rancangan akhir RPJMD-nya. Hal ini juga merupakan langkah konkret provinsi, khususnya dalam melakukan pengelolaan RPJMD kabupaten/kota, untuk memperhatikan isu-isu strategis nasional,” ungkap Tjahjo.

KOMPAS/AYU SULISTYOWATI

Menteri Kesehatan Nila Moeloek

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, tidak mudah bagi  Indonesia menyatakan bebas malaria dengan cepat. Alasannya, Indonesia memiliki wilayah geografis yang sulit. Karena itu, ia berusaha memaksimalkan regional Jawa-Bali agar mempertahankan eliminasi malaria.

”Persoalan malaria ini terus diperangi sejak Presiden Soekarno tahun 1959. Hingga sekarang memang susah tuntas,” kata Moeloek.

Maka, ia berharap semua kalangan bersama-sama berperang dengan malaria. Ia mengapresiasi daerah-daerah yang berinovasi dan dapat menjadi contoh daerah lainnya.