Budi Waseso Minta Aturan Presiden Segera Terbit

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso

JAKARTA, KOMPAS — Sebagai bentuk kepastian hukum, Direktur Utama Perum Bulog meminta penerbitan aturan untuk menjadi pemasok tunggal beras program bantuan pangan nontunai. Hal ini dapat memperlebar kanal penyaluran sehingga penyerapan gabah dari masyarakat pun dapat dioptimalkan.

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo telah meminta kementerian/lembaga mempertimbangkan beras yang dikelola Bulog sebagai prioritas dalam bantuan pangan nontunai (BPNT). ”Saya harap keputusan presiden atau peraturan presiden terkait dapat terbit tahun ini,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam acara buka bersama pemimpin redaksi di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Keputusan presiden atau instruksi presiden tersebut dapat memperkuat implementasi prioritas beras Bulog dalam program BPNT. Budi mengatakan, saat ini pihaknya belum menyalurkan beras dalam program BPNT.

Berdasarkan kalkulasi, Budi menyebutkan, Bulog memiliki potensi penyaluran sebanyak 150.000 ton beras per bulan jika mendapatkan prioritas dalam program BPNT. Dia juga menjamin kualitas beras yang mumpuni untuk disalurkan.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Pekerja mengangkut karung beras di gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Stok beras di Buloq dipastikan mencukupi untuk menghadapi hari raya Idul Fitri 1440 H.

Apabila Bulog bisa mendapatkan kepastian penyaluran sebanyak 150.000 ton tersebut, Budi mengatakan, penyerapan di tingkat petani dapat lebih optimal. Dampaknya, harga gabah di tingkat petani dapat lebih stabil dan tidak anjlok.

Penyerapan

Jika dibandingkan, Bulog menyalurkan 1,2 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) untuk beras sejahtera atau rastra. Namun, Bulog berpotensi menyalurkan 350.000 ton CBP untuk rastra pada 2019. Penurunan ini disebabkan oleh peralihan dari rastra menjadi BPNT.

Hal ini turut berdampak pada penyerapan beras untuk pengadaan CBP yang ditugaskan pada Bulog. Penyerapan beras pada Januari-April 2019 mencapai 321.123 ton, sedangkan pada Januari-April 2018 sebanyak 599.076 ton.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi berpendapat, pemerintah harus menjadikan Perum Bulog sebagai pemasok tunggal dalam program BPNT. Dengan adanya prioritas pemasok tersebut, penugasan Bulog dapat terintegrasi dari hulu ke hilir, dari penyerapan hingga penyaluran.