Pimpinan MPR Terbuka untuk Oposisi

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Spanduk besar tentang partai-partai politik yang ikut dalam Pemilu Serentak 2019 terpampang di salah satu sudut Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/8/2018). Sebanyak 20 parpol yang 4 diantaranya adalah partai lokal Aceh, akan bersaing agar bisa lolos dari ambang batas parlemen yang telah ditetapkan sebesar 4 persen.

PDI-P kemungkinan besar menyiapkan Puan Maharani sebagai ketua DPR 2019-2024. Terkait   pimpinan MPR, parpol anggota koalisi Jokowi-Amin siap membahasnya dengan parpol anggota koalisi Prabowo-Sandi.

JAKARTA, KOMPAS -  Koalisi partai politik pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin membuka kerja sama dengan partai politik di luar anggota koalisi mereka untuk mengisi kursi pimpinan MPR dan alat kelengkapan DPR.

Untuk posisi ketua DPR, kemungkinan besar akan dijabat   Puan Maharani. Sebab, PDI-P, parpol asal Puan, hampir pasti jadi pemilik kursi terbanyak di DPR periode mendatang.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kursi pimpinan DPR diisi secara proporsional sesuai urutan kursi hasil pemilu legislatif (pileg). Posisi ketua DPR diberikan kepada parpol pemilik kursi terbanyak di DPR. Empat parpol pemilik kursi terbanyak berikutnya berhak atas kursi wakil ketua DPR.

Sementara itu,   penentuan kursi pimpinan MPR lewat sistem paket yang akan dipilih oleh anggota MPR, yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (13/5/2019), di Jakarta menjamin, isi dari UU MD3 itu tidak akan direvisi hingga DPR periode 2014-2019 mengakhiri jabatannya.

”Saya sebagai Ketua DPR memastikan tidak akan ada revisi lagi. Semua sepakat, pemenang pileg jadi ketua, sementara pimpinan MPR secara musyawarah. Jadi, partai koalisi atau non-koalisi bisa punya kesempatan,” kata Bambang.

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Puan Maharani menyampaikan pidato pada acara Deklarasi Damai Alumni SLTA Solo Raya Bersatu di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Minggu (31/3/2019).

Puan ketua DPR

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga menuturkan, DPP PDI-P akan menggelar rapat pleno pada Juli atau Agustus mendatang untuk menentukan posisi ketua DPR. ”Kalau melihat faktor-faktor yang ada, (Puan) salah satu yang paling memungkinkan. Namun, itu nanti akan diputuskan dalam rapat pleno internal DPP PDI-P,” ujarnya.

Menurut Eriko, Puan memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan DPR, yakni memiliki jam terbang dan memahami dinamika parlemen. Puan juga dinilai bisa menjalin hubungan dengan parpol lain dan pemerintah.

Sementara terkait pengisian pimpinan MPR dan alat kelengkapan DPR, Eriko menegaskan, partai-partai akan mulai bernegosiasi setelah KPU mengumumkan hasil pemilu 22 Mei mendatang. Meski diprediksi memiliki mayoritas kursi di parlemen, parpol anggota koalisi pendukung Jokowi-Amin tidak akan mendominasi pengisian kursi di legislatif. ”Kami tidak akan mengambil semua. Akan ada negosiasi dan lobi-lobi,” ujarnya.

Partai politik anggota koalisi Jokowi-Amin yang diprediksi mendapat kursi DPR adalah PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Para sekjen parpol pendukung pasangan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin mendatangi KPU pada Senin (20/08/2018) dengan menggunakan motor gede (moge) seperti yang digunakan Jokowi dalam pembukaan Asian Games.

Adapun empat parpol lain yang diprediksi masuk DPR adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Empat parpol itu masuk koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pilpres.

Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pintu gotong royong dibuka dengan parpol anggota koalisi Prabowo-Sandi dalam pengisian pimpinan MPR dan alat kelengkapan DPR.

Menurut Johnny, dalam konteks pengisian kursi pimpinan legislatif, dinamikanya cenderung lebih cair dibandingkan eksekutif. Kursi kabinet menjadi hak prerogatif Jokowi, sedangkan kursi pimpinan legislatif menjadi domain parpol. Pengisian kursi kabinet juga perlu memperhatikan aspek soliditas dan masukan partai anggota koalisi.

”Dalam politik ada reward and punishment. Dalam konteks pembentukan kabinet, reward harus diperhatikan. Tidak mungkin atas pertimbangan gotong royong, presiden lalu melupakan soliditas koalisi. Hal yang lucu jika Pak Jokowi dan koalisinya menjadi pemenang, tetapi kabinet dari koalisi Pak Prabowo,” katanya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan pada Sidang Kabinet Paripurna dengan topik ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). Presiden menekankan bahwa kedepan belanja modal akan diperkuat dan belanja barang akan dikurangi. Selain itu Presiden meminta prioritas di setiap kementrian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, semua pihak harus fokus menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Ramadan dan Idul Fitri.