Umat Islam Jangan Terpancing Gerakan ”People Power”
Sejumlah ulama di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, meminta umat Islam tidak mudah terpengaruh atau terpancing oleh ajakan untuk terlibat dalam gerakan ”people power” atau gerakan turun ke jalan. Gerakan ini bertujuan menggugat hasil perhitungan suara di KPU.
Oleh
REGINA RUKMORINI
·3 menit baca
MAGELANG, KOMPAS — Sejumlah ulama di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, meminta umat Islam tidak mudah terpengaruh atau terpancing oleh ajakan untuk terlibat dalam gerakan people power atau gerakan turun ke jalan. Gerakan ini bertujuan menggugat hasil perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum.
Selain karena merupakan gerakan nonproduktif yang mengganggu ketenangan hidup bersama, gerakan tersebut tidak semestinya diikuti karena tidak berimbas atau berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pendukung.
”Urusan kalah atau menang itu sepenuhnya urusan calon yang maju dalam pemilu atau pilpres. Masyarakat pendukung tidak perlu bereaksi berlebihan karena toh mereka hanya bertugas membantu perolehan suara,” ujar KH Ali Qoishor, Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Timur, Watuncongol, Kecamatan Muntilan, Selasa (14/5/2019).
Urusan kalah atau menang itu sepenuhnya urusan calon yang maju dalam pemilu atau pilpres. Masyarakat pendukung tidak perlu bereaksi berlebihan karena toh mereka hanya bertugas membantu perolehan suara.
Segenap masyarakat yang semula terpecah dalam kubu calon presiden 01 dan 02, menurut dia, diharapkan bersikap dewasa dan memahami bahwa pilpres adalah sebuah kompetisi, harus ada yang kalah dan yang menang.
”Jika sebelumnya memang berkeinginan untuk melakukan pemilihan langsung, maka semestinya setiap orang pun menyadari bahwa kalah menang adalah konsekuensi yang harus diterima,” ujarnya.
KH Yusuf Chudlori, Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, mengatakan, kehidupan masyarakat di tingkat bawah sebenarnya saat ini sangat kondusif. Pada bulan Ramadhan, warga di desa-desa lebih banyak berkonsentrasi pada ibadah dan menyiapkan segala kebutuhan Lebaran.
Namun, di tengah situasi ini, dia pun khawatir adanya kelompok elite politis tertentu yang mencoba merusak suasana dengan memancing, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan anarkistis menggugat hasil perhitungan suara di KPU.
”Masyarakat memang masih bisa terpancing. Oleh karena itu, kami sungguh berharap agar tidak ada pihak tertentu yang kemudian merusak situasi saat ini demi kepentingan politis,” ujarnya.
Mendinginkan suasana
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Irjen W Herry Wibowo mengatakan, polisi saat ini terus berupaya melakukan banyak kegiatan kemanusiaan sebagai bentuk cooling system atau upaya mendinginkan suasana menjelang pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU yang dijadwalkan 22 Mei 2019.
Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan antara lain dengan melakukan pengobatan gratis atau memberikan bantuan kepada warga lansia, warga yang sakit, terutama mereka yang bertempat tinggal di daerah-daerah yang terpetakan sebagai daerah rawan konflik terkait pemilu.
Kegiatan-kegiatan ini, menurut dia, diharapkan dapat mengetuk hati masyarakat untuk tidak sembarangan terlibat dalam gerakan anarkistis.
”Dengan menyentuh warga dengan kebaikan, diharapkan nantinya warga pun selalu dalam situasi perasaan yang tenang, tidak mudah terpancing, sehingga akhirnya tidak mau terlibat dalam gerakan-gerakan yang tidak benar,” lanjutnya. Kegiatan kemanusiaan tersebut dilakukan rutin dua kali dalam seminggu.
Dengan menyentuh warga dengan kebaikan, diharapkan nantinya warga pun selalu dalam situasi perasaan yang tenang, tidak mudah terpancing, sehingga akhirnya tidak mau terlibat dalam gerakan-gerakan yang tidak benar.
Herry mengatakan, Polri saat ini sudah memetakan daerah-daerah berpotensi konflik terkait pilpres di seluruh Indonesia. Menyikapi hal itu, polisi mulai dari kepolisian daerah hingga kepolisian sektor diminta untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.
Wakil Kepala Kepolisian Resor Magelang Komisaris Eko Mardiyanto mengatakan, pihaknya terus melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh ulama serta meminta mereka untuk membantu mengimbau masyarakat agar tidak terpancing ikut dalam gerakan people power di Jakarta atau di sejumlah tempat lain.