Sengketa Lahan Belum Usai, Perusahaan Diminta Hentikan Aktivitas

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Wardian (63) menunjukkan badan kapal setengah jadi yang sudah 10 tahun tak lagi dikerjakan karena bahan baku yang sulit didapat di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Kamis (30/8/2018).

PALANGKARAYA, KOMPAS – Perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah yang bekerja di lahan sengketa diminta untuk berhenti beroperasi. Seperti di lahan sengketa hutan Batu Gadur, Desa Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang sampai hari ini masih terus dibuka.

Hutan Batu Gadur merupakan salah satu kawasan terakhir yang tersisa di sekitar Danau Sembuluh, danau terbesar di Kalteng dengan luas mencapai 7.832,5 hektar. Tanah itu merupakan kawasan area penggunaan lain (APL). Sedikitnya terdapat 10 perusahaan perkebunan sawit di sekitar danau itu.

Salah satu kawasan yang saat ini terus bersengketa adalah hutan Batu Gadur yang selama bertahun-tahun menjadi ladang milik warga sekitar. Salah satunya adalah Wardian (64), warga Desa Sembuluh.

Wardian terpaksa harus ke Jakarta karena merasa terintimidasi atas upayanya mempertahankan Batu Gadur atas pembukaan yang dilakukan oleh PT Salonok Ladang Mas (SLM). Ia mengaku tanah tersebut bukan hanya miliknya tetapi juga warga Sembuluh lainnya yang ikut berjuang bersamanya.

“Sudah mediasi berkali-kali, bahkan waktu ada pihak kepolisian mereka sudah sepakat untuk tidak ada aktivitas di sana sampai persoalannya selesai, tetapi sampai sekarang tak kunjung usai,” ungkap Wardian saat dihubungi dari Palangkaraya, Rabu (15/5/2019).

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Wardian, warga Desa Smebuluh, Kabupaten Seruyan meratapi kebunnya yang digusur perusahaan perkebunan pada Agustus 2018 lalu. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit di Kalteng masih tinggi.

Di Jakarta Wardian melaporkan persoalan tersebut ke beberapa lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kantor Staf Presiden (KSP), dan lembaga negara lainnya.

“Saya berupaya untuk mencari keadilan, tetapi tanah saya di sana masih terus digarap perusahaan,” ungkap Wardian.

Saya berupaya untuk mencari keadilan, tetapi tanah saya di sana masih terus digarap perusahaan

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian CSR, Community, Development and Operation PT SLM Sahmidi Sadio mengungkapkan, perusahaan masih tetap pada pendiriannya dan tetap beraktivitas karena sudah mengantongi izin yang lengkap. Pihaknya juga mengklaim bahwa ganti rugi sudah diberikan ke pemilik lahan yang menurutnya bukan Wardian.

PT SLM memiliki total wilayah yang sudah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) seluas 17.000 hektar atau  perusahaannya bekerja. Total luas perusahaan tersebut dalam HGU sebesar lebih kurang 17.000 hektar atau hampir sama dengan luas wilayah Jakarta Timur.

“Sengketa ini harusnya sudah selesai karena dokumennya lengkap semua, izin dan ganti rugi lahan sudah ada,” kata Sahmidi.

Sengketa ini harusnya sudah selesai karena dokumennya lengkap semua, izin dan ganti rugi lahan sudah ada

Sahmidi menegaskan, pihaknya sudah melakukan pembukaan lahan sejak lama. Bahkan di beberapa lokasi sudah mulai penanaman dan hal itu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia memprotes pengecualian data hak guna usaha (HGU) kebun kelapa sawit.

“Ada beberapa warga termasuk Pak Wardian yang mengklaim itu tanah mereka, padahal sudah dijual ke kami. Beliau juga tidak memiliki hak milik atas tanah yang diklaimnya,” kata Sahmidi.

Hentikan aktivitas

Direktur Save Our Borneo (SOB) Safrudin, yang mendampingi Wardian dan warga Sembuluh, mengungkapkan, pihaknya meminta perusahaan berhenti melakukan aktivitas di Batu Gadur sampai persoalannya selesai. Ia juga meminta perusahaan untuk membuka data dan dokumen terkait proses ganti rugi.

“Sampai saat ini Wardian gak pernah tahu siapa yang jual tanah mereka. padahal jauh sebelum perusahaan ada Wardian dan warga lainnya itu sudah mengelola Batu Gadur,” ungkap Safrudin.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Perkebunan sawit mulai mendekat di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Kamis (30/8/2018). Air danau surut karena mulai musim kemarau, namun banyak ikan yang ditemukan mati di pinggir danau dan campuran minyak pada air danau.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Dimas Novian Hartono. Saat ini Dimas dan beberapa staf Walhi mendampingi Wardian terkait persoalan intimidasi yang warga dapat dalam mempertahankan tanahnya.

“Dalam waktu dekat kami akan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan persoalan perebutan lahan itu,” kata Dimas.