Para tokoh politik muda berkumpul dan bersepakat menebarkan pemikiran positif dan menghindari perpecahan akibat perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2019.
BOGOR, KOMPAS — Seluruh elemen bangsa diharapkan bersama-sama menjaga situasi dan kondisi Indonesia agar tetap damai pasca-pemilihan umum tahun 2019. Berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan perpecahan selayaknya dihindari, termasuk upaya inkonstitusional dalam bentuk apa pun.
Upaya untuk menjaga perdamaian salah satunya ditunjukkan dengan pertemuan para tokoh politik muda di Museum Balai Kirti, Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (15/5/2019) petang. Mereka adalah Wali Kota Bogor Bima Arya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi M Azwar Anas, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Hadir pula putra Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti, dan putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Zannuba Arifah Chafsoh.
Kesepuluh tokoh muda itu bersilaturahmi sambil berdiskusi mengenai persoalan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, termasuk situasi kebangsaan menjelang penetapan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei. Para tokoh muda itu sama-sama memiliki kecintaan terhadap perdamaian serta keinginan untuk menjaga Indonesia tetap damai.
Salah satu caranya adalah dengan menghormati seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk proses rekapitulasi suara.
”Kami semua sepakat untuk menunggu proses yang berjalan sesuai dengan konstitusi. Hasil penghitungan pada 22 Mei nanti kami hormati sebagai keputusan yang konstitusional,” kata Bima seusai pertemuan.
Para tokoh muda itu pun sepakat mendorong penggunaan cara-cara konstitusional dalam menyikapi hasil pemilu. Pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Protes terhadap hasil pemilu jangan sampai dilakukan dengan cara-cara inkonstitusional. Sebab, hal itu justru berpotensi menimbulkan perpecahan.
”Kami menyepakati pada hari-hari menjelang 22 Mei, kami terus mengokohkan kebersamaan dan meminimalkan ruang-ruang yang berpotensi menimbulkan terjadinya perpecahan,” ujar Bima.
Protes terhadap hasil pemilu jangan sampai dilakukan dengan cara-cara inkonstitusional. Sebab, hal itu justru berpotensi menimbulkan perpecahan.
Agus menambahkan, perbedaan pandangan serta pilihan politik di negara demokrasi merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, selayaknya perbedaan pilihan politik itu tidak sampai membuat elite maupun masyarakat terpecah belah.
Politikus Partai Demokrat itu pun berharap semua pihak tetap melakukan tindakan berdasarkan konstitusi. Ini termasuk para kader Partai Demokrat yang sudah diminta untuk tidak turut serta dalam tindakan-tindakan inkonstitusional.
Sebarkan pemikiran positif
Sementara itu, Ganjar menjelaskan, silaturahmi para tokoh politik muda itu digelar karena melihat situasi dan kondisi Jakarta yang kian memanas pasca-pemungutan suara Pemilu 2019. ”Justru karena sikon (situasi dan kondisi) Jakarta yang seperti ini maka kami semua berkumpul,” katanya.
Silaturahmi digelar untuk menunjukkan bahwa kerukunan dan perdamaian lebih penting dibandingkan dengan pertikaian akibat kontestasi politik. Perbedaan pilihan politik semestinya tidak membuat masyarakat terkotak-kotak, apalagi sampai terpecah belah.
Karena itu para tokoh muda itu pun sepakat untuk menebar semangat perdamaian kepada masyarakat. Sebab, menurut Ridwan Kamil, saat ini muncul fenomena kegelisahan yang sama akan situasi dan kondisi bangsa pasca-pemilu.
Para pemimpin daerah berkomitmen untuk menggelar forum-forum yang sama demi menjaga kerukunan dan perdamaian.
”Kami akan mengisi ruang-ruang informasi dengan informasi yang menyejukkan dari pemimpin untuk melawan informasi yang terlalu tegang yang belakangan ini banyak beredar,” kata Ridwan. Dari pertemuan itu juga muncul komitmen untuk memberikan pendidikan demokrasi yang baik bagi generasi ke depan.