Keluar dari Kemelut
Hendak ke mana demokrasi kita menuju? Pertanyaan reflektif seperti itu sulit terlintas dan terpikirkan oleh elite politik dan ilmuwan pengamat hari ini karena mengidap problem rabun jauh.
YUDI LATIF
Urusan demokrasi sekadar ritual perebutan kekuasaan lima tahunan dengan obsesi kemenangan sebatas memecundangi lawan di pemilihan umum. Dilupakan tujuan teleologisnya sebagai wahana pencapaian tujuan nasional demi kemenangan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Apabila diletakkan dalam bingkai tujuan nasional dan kemenangan bersama, secercah cahaya kesadaran akan menerangi penglihatan. Betapa praktik pemilu yang kita jalani dengan ongkos finansial dan sosial yang begitu mahal itu hanya melahirkan kemenangan semu.
Pemerintahan terpilih memang bisa melahirkan capaian tertentu, tetapi harus dibayar mahal oleh banyak kerusakan. Apabila tujuan nasional adalah mencapai perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, kita bisa mengukurnya satu per satu. Demokrasi yang terus melibatkan rakyat secara langsung dalam pemilihan anggota legislatif dan eksekutif di segala tingkat menempatkan sejarah bangsa tidak di jalur menuju pembebasan masa depan, tetapi jalur putaran balik ketidakbebasan yang ditimbulkan oleh kebangkitan fanatisisme tribalisme dan bentrokan antaridentitas.
Persatuan nasional retak dengan pembelahan sosial yang sulit dipertemukan. Modal sosial sebagai basis kerja sama dan kemajuan bersama pudar. Rasa saling percaya lenyap. Kesediaan berinteraksi dengan yang berbeda mengerut. Setiap pihak memandang pilihan yang berbeda sebagai lawan. Apa pun tindakan dan argumen pihak lawan dipandang salah.
Biaya politik yang mahal melambungkan biaya ekonomi seraya menurunkan produktivitas. Modal pembangunan lebih bergantung pada penetrasi modal asing. Pendalaman pengaruh asing dalam perenggangan integrasi nasional bisa menggoyahkan kedaulatan.
Energi nasional yang terlalu terkuras oleh kontestasi politik menurunkan perhatian politik pada urusan memakmurkan bangsa. Konsentrasi politik pada kontestasi kekuasaan mengabaikan esensi politik sebagai institusi pengawal tata kelola dan kebijakan publik yang sehat. Berbagai keluhan muncul menyoal hambatan kemakmuran yang ditimbulkan oleh gejala deindustrialisasi, defisit perdagangan dan pembayaran, perangkap pendapatan menengah, serta jebakan ekonomi ekstraktif. Namun, nyaris tak ada perhatian politik dan kebijakan strategis menyangkut pilihan industrialisasi serta transformasi menuju perekonomian berbasis pengetahuan.
Semua itu terjadi karena perkembangan demokrasi kita terperangkap pada kesadaran palsu bahwa praktik demokrasi (”liberal”) yang berjalan selama ini sebagai kemestian yang tak bisa dihindari. Meminjam Timothy Snyder (2018), ”politik ketakterelakkan” membutakan mata pada alternatif lain, yang memunculkan ekspresi ketidakbertanggungjawaban: penolakan terhadap ide-ide solutif, mencacatkan kebijakan, serta menormalisasi ketidakadilan dan kesenjangan.
Ekspresi ”politik ketakterelakkan” yang kerap muncul antara lain pernyataan/penerimaan jika demokrasi memang mahal; melibatkan rakyat secara langsung untuk segala jenis pemilihan itu lebih baik dan lebih maju; popular vote jadi satu-satunya modus pemilihan; bentuk pemerintahan hanya boleh presidensial atau parlementer—tak bisa semi-parlementer atau semi-presidensial; dan terakhir, kematian ratusan petugas KPPS dan otoritas lainnya dianggap sebagai kewajaran.
Politik ketakterelakkan berujung pada ”politik kekekalan”, dengan terus mempertahankan hal-hal buruk. Masalah yang muncul tidak dicari solusinya yang tepat, tetapi dielakkan dengan jalan pabrikasi krisis dan manipulasi emosi. Untuk mengalihkan perhatian publik dari ketidakmampuan dan ketidaksediaan elite politik untuk memperbaiki demokrasi, para ”elite kekekalan” meninabobokan rakyat dengan pencitraan atau hasutan permusuhan.
Praktik demokrasi seperti itu tak akan mendatangkan kemaslahatan dan keselamatan hidup bersama. Kalaupun kita bisa lolos dari ujian sejarah kemelut pemilu saat ini, akan semakin sulit menghindari retakan dan malapetaka sosial yang lebih buruk pada masa depan.
Untuk keluar dari kemelut, kita harus mengevaluasi desain tata kelola demokrasi. Demokrasi punya prinsip universal, tetapi memiliki model yang beragam. Untuk bisa tumbuh subur, pilihan pohon demokrasi harus disesuaikan dengan lahan yang ada. Para pendiri bangsa dengan keleluasaan pengetahuan, kedalaman penghayatan, dan ketulusan perjuangan telah mengambil pilihan visioner, dengan mengidealisasikan demokrasi ”sistem sendiri”.
Disebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan kekurangpahaman, demokrasi ”sistem sendiri” itu lantas dilucuti secara serampangan tanpa kejernihan pikir untuk memilah mana hal-hal fundamental yang harus dipertahankan, mana pula yang instrumental yang bisa disesuaikan. Padahal, kita tidak bisa membebaskan ”lebah-lebah” terbang dengan membakar sarangnya. Demokrasi yang stabil dan sehat memerlukan derajat kesetiaan pada rumah bersama, dengan menjaga tradisi, institusi, dan konsensus baik yang diwarisi dari masa lalu.
