Megawati merupakan tokoh senior yang ikut mengendalikan negeri ini. Menurutnya, Mega berpesan agar semua pihak mematuhi konstitusi.
Oleh
INSAN ALFAJRI
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan meminta elite politik berbagi peran. Hal itu menjadi bagian dari rekonsiliasi setelah Pemilu 2019 usai.
Pada Jumat (17/5/2019), rombongan Gerakan Suluh Kebangsaan, yang dipimpin Mahfud MD, mengunjungi kediaman Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Mahfud ditemani rohaniwan Franz Magnis-Suseno dan Benny Susetyo. Hadir juga putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alissa Wahid.
Mahfud mengatakan, kedatangan Gerakan Suluh Kebangsaan ke rumah Megawati merupakan upaya untuk membangun rekonsiliasi seusai Pemilu 2019. ”Rekonsiliasi itu artinya kita berbagi peran politik, kita akan menyampaikan itu kepada presiden kelima,” katanya saat hendak memasuki rumah Megawati.
Pertemuan bertajuk ”Silaturahim Kebangsaan” itu berlangsung sekitar dua jam. Setelah pertemuan, tokoh bangsa itu keluar tanpa didampingi Megawati.
Mahfud mengutarakan, Megawati merupakan tokoh senior yang ikut mengendalikan negeri ini. Menurut dia, Mega berpesan agar semua pihak mematuhi konstitusi.
”Pada akhirnya kita akan menyelenggarakan negara ini secara gotong royong. Tidak bisa yang menang mengambil seluruhnya. Terus yang kalah tersingkir seluruhnya. Itu tidak biasa di Indonesia,” kata Mahfud.
Rekonsiliasi
Benny Susetyo meyakini rekonsiliasi politik akan berjalan. Ketegangan politik hanya di tingkat elite, tidak sampai ke tingkat akar rumput. ”Indonesia tidak pernah politiknya betul-betul panas karena ada power sharing. Itulah yang akan menyelamatkan bangsa ini,” katanya.
Power sharing itu, menurut dia, mewujud dalam berbagi peran di pemerintah dan di DPR. ”Ini badai kecil, kok. Bangsa ini akan bisa mengatasinya,” katanya.
Sebaliknya, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai Indonesia justru mengalami pembelahan sosial politik. Karena itu, ia menyarankan agar rekonsiliasi politik digagas tokoh bangsa yang tidak terlalu berpihak kepada kedua kubu. Dalam pemilu kali ini Joko Widodo kembali bertemu dengan Prabowo Subianto.
”Jadi, silaturahmi kebangsaan atau apa pun namanya, harus bersifat lintas perkubuan politik,” katanya.
Jalur konstitusi
Menanggapi hal itu, Mahfud menyatakan bahwa semua tokoh harus memiliki kesadaran yang sama untuk rekonsiliasi. Dia menilai tidak usah mengotak-ngotakkan tokoh bangsa.
”Sulit mencari yang benar-benar di tengah. Mari kita yang punya kesadaran untuk mendorong rekonsiliasi,” katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengimbau elite politik untuk memilih jalur konstitusi. Sebab, agenda ketatanegaraan harus terus berjalan.
Pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil pemilu. Pihak yang menolak hasil pemilu bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
”Jika tiga hari setelah pengumuman tidak ada gugatan, 26 Mei 2019 Indonesia sudah punya presiden baru,” katanya.