Gerakan Kedaulatan Rakyat Kurang Relevan Jika Bertujuan Menolak Hasil Pemilu

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais, dalam acara deklarasi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di Rumah Perjuangan Rakyat, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengganti istilah people power dengan gerakan kedaulatan rakyat. Namun, istilah dari gerakan tersebut dinilai kurang relevan karena bertujuan menolak hasil Pemilihan Umum 2019 yang berjalan baik dan demokratis.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais, mengatakan, gerakan ini dilakukan sebagai respons atas kecurangan dalam proses Pemilu 2019 yang dinilai sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Hal tersebut disampaikan Amien dalam deklarasi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Dalam acara tersebut, turut hadir anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, putri Presiden ke2 RI, Soeharto; Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi Tedjo Edhy Purdijatno; mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai; Koordinator Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi Lieus Sungkharisma; dan puluhan pendukung pasangan Prabowo-Sandi.

Amien menyatakan, jauh sebelum pemungutan suara pemilu digelar pada 17 April lalu, pihaknya telah menyatakan tidak akan mengakui keputusan KPU jika terjadi kecurangan. Dia juga menegaskan akan melakukan seruan mengajak rakyat yang disebut people power.

Terkait perubahan dari people power menjadi gerakan kedaulatan rakyat, hal itu disampaikan Amien dalam acara Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5) lalu. Amien mengganti istilah tersebut untuk menghindari tuduhan makar.

Dalam orasinya, Amien meminta pemerintah agar berhati-hati dalam menyikapi gerakannya. Dia meminta pemerintah tidak menakut-nakuti rakyat dengan perlengkapan militer maupun kekerasan.

Tedjo mengatakan, gerakan kedaulatan rakyat bukan sebuah gerakan untuk menurunkan pemerintahan yang sah atau makar. Tedjo mengklaim, gerakan ini menuntut keadilan, kebenaran, dan kejujuran dari penyelenggara pemilu.

Kedewasaan berpolitik

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai, perubahan istilah people power menjadi gerakan kedaulatan rakyat memang bertujuan untuk memperhalus aksi mereka. Sebab, BPN Prabowo-Sandi menyadari bahwa beberapa tokoh yang sempat menggunakan istilah people power telah ditetapkan sebagai tersangka makar.

Meski demikian, Arya melihat bahwa istilah gerakan kedaulatan rakyat yang dicetuskan Amien Rais kurang relevan karena bertujuan menolak hasil pemilu yang demokratis. Padahal, kata Arya, pemilu serentak 2019 sudah dilaksanakan dengan baik, adil, jujur, dan transparan serta hasilnya akan segera ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Peneliti CSIS, Arya Fernandes.

Selain itu, Arya menekankan bahwa kedewasaan dalam berpolitik dan menerima kekalahan juga harus dipegang dalam proses demokrasi. Arya pun mendorong agar ketidakpuasan terkait hasil pemilu dapat diselesaikan melalui jalur konstitusi dan hukum yang telah ditetapkan yakni dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau hanya mengungkapkan narasi KPU curang tetapi buktinya lemah atau bahkan tidak ada, itu sebenarnya pernyataan yang kosong. Untuk membuktikan adanya kecurangan harusnya semua sudah diselesaikan dalam proses rekapitulasi suara atau jika masih belum puas bisa dibuktikan di pengadilan dengan data yang akurat," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, pihaknya tidak akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke MK karena hilangnya kepercayaan terhadap institusi hukum negara. Hal ini berkaca pada pengalaman Pilpres 2014. Saat itu, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dinilai tidak mendapat keputusan yang obyektif meski sudah menggugat ke MK.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Saksi dari partai politik menyelesaikan penandatangan dokumen rekapitulasi suara dalam rapat pleno rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 2019 untuk Provinsi Jawa Barat yang digelar Komisi Pemilihan Umum di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dahnil menjelaskan, tidak mengajukan gugatan ke MK terkait hasil pemilu juga merupakan sebuah langkah konstitusional. Oleh karena itu, BPN Prabowo-Sandi akan menyerahkan kepada rakyat hasil Pemilu 2019 yang ditetapkan KPU pada 22 Mei mendatang.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin Abdul Kadir Karding menilai, meski ada beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu, KPU dan Bawaslu telah bekerja independen, profesional, dan sesuai tahapan atau aturan yang ada. Karding juga menyayangkan sikap BPN Prabowo-Sandi yang tidak membuka data-data untuk menunjukkan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang mereka tuduhkan.

Rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan berjenjang, kata Karding, seharusnya digunakan oleh BPN Prabowo-Sandi untuk mengadu data perolehan suara. “Lebih baik apabila BPN Prabowo-Sandi datang dan membawa data-data yang mereka punya, termasuk temuan-temuan yang disebut ada kecurangan,” katanya.