JK: ”People Power” Takkan Terjadi

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga berswafoto dengan latar gapura hias di sekitar TPS 44, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara pada Pemilihan Presiden, Rabu (17/4/2019). Hiasan nuansa pedesaan in dibuat untuk menyemarakkan Pilpres 2019 dan mendorong warga untuk aktif memilih.

GENEVA, KOMPAS — Ancaman people power dan rencana penolakan hasil Pemilu Presiden 2019 menjadi buah bibir banyak warga Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla malah tak terlampau khawatir dengan ancaman tersebut.

Saat berbuka puasa bersama sekitar seratus warga Indonesia di Geneva dan sekitarnya, Kamis (16/5/2019) malam waktu setempat, Wapres Kalla berbicara panjang lebar soal pemilu di Indonesia. Acara ini diselenggarakan di Wisma Wakil Tetap RI di Geneva, Swiss, pukul 21.00-22.30.

Salah satu isu pemilu yang dibicarakan adalah ancaman adanya people power seperti disampaikan Amien Rais. Selain itu, Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02, menyatakan akan menolak hasil pemilu yang ditetapkan KPU melalui rekapitulasi manual. Hal ini membuat sebagian warga merasa ada bahaya di Tanah Air.

Pasalnya, segelintir orang menilai KPU tidak adil dan tidak mau menerima hasil pemilu. Padahal, menurut JK, jika hasil pemilu tak diakui, tak ada pula anggota DPR yang bisa dilantik, termasuk para pendukung Prabowo.

People power, yakin tidak akan terjadi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sejumlah warga mengenakan topeng bergambar wajah calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/8/2018). Hal tersebut untuk memeriahkan awal rangkaian pesta demokrasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2019.

Wapres Kalla meyakini tak cukup penyebab untuk people power terjadi. Dia mencontohkan dua pengalaman di Indonesia, yakni tahun 1965 dan 1998 menunjukkan hal tersebut. Pemerintah jatuh karena demo yang terus-menerus. Namun, hal ini akibat dua krisis, yakni krisis ekonomi yang berkelindan dengan krisis politik.

Pada 1965, inflasi mencapai 600 persen, harga beras dan minyak serta bahan pokok lain mahal dan sulit diperoleh. Krisis ekonomi juga terjadi saat 1998. Krisis ekonomi bersamaan dengan krisis politik sehingga people power pun terjadi.

Namun, saat ini tak ada krisis ekonomi, hanya terjadi hiruk-pikuk politik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih cukup baik, berkisar 5,1-5,2 persen, bahkan lebih baik ketimbang pertumbuhan negara-negara maju. ”Juga karena media makin maju, omongan si A menjadi viral, tapi insya Allah enggak (terjadi people power),” tuturnya.

Wapres Kalla pun menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 cukup baik. Sebab, kendati hiruk-pikuk terjadi di media sosial, masyarakat sesungguhnya baik-baik saja. Konflik pemilu juga tak menimbulkan aksi kekerasan.

Hal ini perlu disyukuri. Kalla pun berharap semua berjalan baik pada 22 Mei, saat KPU menetapkan hasil Pemilu 2019.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ekspresi Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama anggota KPU Ilham Saputra (kiri) dan Evi Novida Ginting Manik seusai menutup rapat pleno rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 2019 untuk Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (16/5/2019). Secara keseluruhan KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2019 untuk 27 dari 34 provinsi. Adapun rekapitulasi suara untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang seharusnya dijadwalkan setelah Provinsi Jawa Barat ditunda hingga Jumat (17/5).