Menjaga Demokrasi agar Tak Membusuk

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Suasana lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, lengang saat pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Dua hari lalu sambil ngabuburit menanti waktu berbuka puasa, saya menonton film The Boy Who Harnessed Wind (2019). Film tentang memoar William Kamkwamba (kelahiran 1987), seorang inovator, insinyur, dan penulis   di Malawi. Dalam keterbatasan, tekadnya justru membaja untuk berkontribusi terbaik buat masyarakat. Berbekal peralatan bekas dia nekat membangun turbin angin yang dapat menjadi energi listrik. Dengan bersumber tenaga angin itu, akhirnya air bisa mengalir di kampungnya di Wimbe, 32 kilometer sebelah timur Kasungu.

Tanah-tanah kering yang semula gersang akhirnya basah dan subur. Bibit-bibit tumbuh menjadi pepohonan hijau dan rindang. Sungguh, film ini begitu impresif. Akan tetapi, ada sekelebatan adegan yang amat mengentak dan terus terngiang-ngiang di telinga. Ketika ada iring-iringan sekelompok massa yang menyongsong pemilu, ayah William, Trywell Kamkwamba (diperankan oleh Chiwetel Ejiofor), merespons pendek,

”Demokrasi seperti singkong impor yang cepat membusuk.”

Kata-kata Kamkwamba senior di pelosok Afrika itu menyadarkan apa yang terjadi hari-hari ini di Tanah Air. Pesta demokrasi yang digelar pada 17 April 2019 bukannya menggembirakan dan memberikan harapan untuk masa perpolitikan mendatang, tetapi justru terjadi sebaliknya. Panggung politik malah makin menggelisahkan publik. Hari-hari hanya disesaki dengan perang kata-kata yang tidak produktif. Hanya saling tuding dan saling tangkis. Perdebatan politik tidak membangun demokrasi makin kokoh, malah mengikis pilar-pilarnya makin keropos.

Simak saja narasi tentang pemilu. Pesta usai, tetapi ada pihak yang tak sabar menunggu hasilnya. Paling kentara adalah narasi kecurangan. Penyelenggara pemilu dituding tidak adil dan curang. Bahkan, dicap sebagai kecurangan terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Padahal, kan, tinggal adu data dan bukti saja. Memang, sih, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei umumnya pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul dibandingkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - Ma\'ruf Amin bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bertemu dalam Debat Kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat pamungkas diajang Pilpres 2019 itu mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta perdagangan dan industri. Debat kelima ini bertepatan dengan hari terakhir kampanye terbuka yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sebetulnya penolakan hasil Pilpres 2019 (yang belum diumumkan itu) itu repetisi   Pilpres 2014. Akan tetapi, sekarang ini memang lebih lama dan lebih serius. Anehnya lagi cuma suara Pilpres yang dipertanyakan. Suara Pileg nyaris tak diotak-atik. Maklum saja suara partai Koalisi Adil Makmur (Gerindra, PAN, PKS, Demokrat) rata-rata naik dibandingkan perkiraan survei. Dan partai koalisi lolos ambang batas parlemen yang 4 persen, kecuali partai baru, Partai Berkarya. Tak heran banyak suara juga yang meledek, mengapa hasil Pileg diterima, sedangkan hasil Pilpres dianggap ada kecurangan sehingga ditolak? Pihak yang dituding pun enteng saja menjawabnya bahwa Pileg dan Pilpres itu urusan lain. Ah, namanya politikus, piawai sekali bersilat lidah.

Kencangnya penolakan Pilpres sampai-sampai muncul gerakan people power. Kekuatan rakyat itu mengesankan ajakan menjurus cara-cara di luar konstitusi, dianggap mengarah pada makar atau penggulingan kekuasaan. Apalagi ada penolakan penggunaan mekanisme demokratis. Mahkamah Konstitusi yang merupakan saluran demokratis untuk penyelesaian sengketa pemilu tidak dipercaya lagi. Jika saluran demokratis tidak percaya lagi, pikiran liar tentu saja aneh-aneh. Tak heran ada sejumlah orang yang diperiksa polisi.​ Ada juga ajakan untuk menolak membayar pajak. Beginilah demokrasi kita, aneh bin ajaib.

Namun, namanya politik tidak ada yang kaku dan membeku, tetapi dinamis. Misalnya Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR, telah bertemu Presiden Jokowi di Istana pada 24 April lalu. Agus Harimurti Yudhoyono, Komandan Kogasma Partai Demokrat juga sudah bertemu Jokowi di Istana pada 2 Mei lalu. Sebaliknya, di kubu Koalisi Adil Makmur sering terdengar ribut-ribut dari luar tembok. Paling sering terdengar perang kata-kata antara politikus Partai Demokrat dan politikus Partai Gerindra. Kata banyak orang, koalisi itu sudah tak solid lagi.

Dinamika lain juga muncul Bogor. Sejumlah pemimpin muda bertemu. Ada Wali Kota Bogor Bima Arya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tangerang Airin Rachmi Diany, Yenny Wahid, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Forum ini bisa lebih dinamis jika Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Sandiaga Uno bisa hadir. Forum itu bisa memberi asa baru untuk perpolitikan ke depan. Tampaknya mereka adalah next leader yang manggung di Pilpres 2024.

Jadi, pesan tersembunyi dari Kamkwamba di Malawi bahwa pertarungan elite politik   hanya mempercepat demokrasi membusuk. Seusai pemilu, rakyat kembali dengan problem masing-masing. Karena itu, ide-ide baru perlu dimunculkan untuk keluar dari kemelut yang berlarut-larut ini. Kesadaran para pemimpin muda mungkin bisa memberi energi baru agar demokrasi tak cepat membusuk.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Ketua tim pemenangan calon presiden 01 DKI Jakarta yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Prasetio Marsudi bersama Ketua tim pemenangan calon presiden 02 DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membaca pernyataan bersama untuk kembali menjalin persatuan pasca-Pemilu dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (24/4/2019). Pernyataan damai dua pihak yang berkompetisi dalam Pilpres tersebut diharapkan meredam gejolak akibat Pemilu di Indonesia.