Majelis Rektor Surabaya Madura Dinginkan Suasana

Majelis rektor perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Surabaya dan Madura, Senin (20/5/2019), menyampaikan pernyataan tentang peringatan 111 Tahun Kebangkitan Nasional dan imbauan terkait dengan situasi kondisi setelah Pemilihan Umum 2019.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Majelis rektor kampus negeri, swasta, dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Surabaya dan Madura dalam pernyataan sikap terkait peringatan Kebangkitan Nasional dan Pemilihan Umum 2019, Senin (20/5/2019), di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

SURABAYA, KOMPAS — Majelis rektor perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Surabaya dan Madura, Senin (20/5/2019), menyampaikan pernyataan tentang peringatan 111 Tahun Kebangkitan Nasional dan imbauan terkait situasi kondisi setelah Pemilihan Umum 2019.

Pernyataan dibacakan Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih mewakili 20 perwakilan majelis rektor PTN, PTS, dan LLDikti Surabaya dan Madura di Aula Amerta Gedung Rektorat Kampus C (Mulyorejo). Turut hadir antara lain Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Mochamad Ashari dan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Muhammad Syarif.

Ada tiga butir komitmen PTN, PTS, dan LLDikti, yang dibacakan. Pertama, menjaga kedamaian, kebersamaan, serta kesatuan dan persatuan di antara sesama warga bangsa dengan tidak bertindak yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba, tidak membuat dan atau menyebarkan berita bohong dan fitnah, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak memaksakan kehendak (anarkistis), serta tidak memprovokasi dan terprovokasi.

Kedua, menyelesaikan setiap persoalan, permasalahan, dan atau perselisihan yang terjadi dengan jalan musyawarah yang didasari nilai-nilai kebajikan, kebijakan, obyektivitas, dan rasionalitas, serta kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Apabila jalan musyawarah tidak mungkin dilakukan, hendaknya digunakan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menggunakan cara-cara yang inkonstitusional.

Ketiga, secara berkelanjutan dan bersama-sama berjuang dan berusaha keras dan cerdas untuk mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat,  mengembangkan inovasi dan teknologi serta membangun peradaban untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berketuhanan, berperikemanusiaan, beradab, bersatu, berdaulat, aman, damai, sentosa, maju, sejahtera, adil, dan makmur yang sejajar dengan negara-negara maju di dunia.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Majelis rektor kampus negeri, swasta, dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Surabaya dan Madura dalam pernyataan sikap terkait peringatan Kebangkitan Nasional dan Pemilihan Umum 2019, Senin (20/5/2019), di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

”Semoga ini menjadi penanda bahwa jangan lagi ada yang mengotak-ngotakkan kita semua, di antara masyarakat,” ujar Nasih.

Terkait peringatan 111 Tahun Kebangkitan Nasional, menurut Nasih, majelis rektor mengajak semua elemen masyarakat meleburkan diri untuk membangun negeri. Hapus mengotak-ngotakkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Marilah membangun Indonesia dan mengatasi ketertinggalan dari negara lain.

Terkait dengan situasi kondisi setelah Pemilu 2019, majelis rektor mengimbau seluruh masyarakat menjaga dan mendorong terciptanya iklim dan suhu politik yang adem. Kembalilah ke persatuan dan kesatuan. Pilihan boleh berbeda. Kontestasi sudah selesai dan jangan berkelahi lagi.

”Apapun pilihan yang telah kita tentukan, mari kita tetap bersatu padu untuk bersama-sama bangkit,” kata Nasih.

KOMPAS/LASTI KURNIA (LKS) 15-12-2018

Museum Kebangkitan Nasional (STOVIA) di Senen, Jakarta Pusat

Majelis rektor juga meminta badan eksekutif mahasiswa (BEM) tidak perlu memaksakan diri pergi ke Jakarta untuk berdemonstrasi terkait pengumuman Pemilu 2019. Jika tidak puas, seharusnya mahasiswa memberi contoh dengan menempuh jalur hukum dengan membawa berbagai bukti yang sahih dan kuat. Unjuk rasa, apalagi memaksakan kehendak, yang dibawa dalam aksi jalanan bukan karakter mahasiswa, terutama di era milenial.

Wakil Rektor III Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Sutiyono menambahkan, kampus negeri dan swasta terpanggil untuk turut mendinginkan suasana dalam masyarakat yang mungkin masih terasa terbelah akibat kontestasi politik.

”Kami akan menolak jika ada permohonan izin mahasiswa pergi ke Jakarta untuk unjuk rasa, apalagi membawa atribut kampus,” katanya.