Washington menawarkan konsesi ekonomi jika Palestina setuju mengakui seluruh Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Palestina tegas menolak tawaran tersebut.
WASHINGTON, SENIN— Amerika Serikat mengindikasikan siap mengungkap rencananya untuk Palestina. Rencana yang kerap disebut sebagai ”Transaksi Abad Ini” itu akan diungkap lewat konferensi investasi dan ekonomi Palestina di Manama, Bahrain, 25-26 Juni 2019.
AFP/THOMAS COEX
Sebuah masjid terpantul pada sebuah jendela kaca dengan latar belakang pelabuhan kota Gaza City, 16 Mei 2019. Amerika Serikat menyiapkan konsesi ekonomi, berupa investasi dan pembangunan ekonomi di Jalur Gaza dan Tepi Barat, dalam skema perdamaian Palestina-Israel rancangan mereka. Skema tahap awal itu akan dibahas pada konferensi di Manama, Bahrain, 25-26 Juni mendatang.
Seorang pejabat AS, yang tidak mau diungkap namanya, menyebut konferensi itu akan menunjukkan kepada warga Gaza bahwa ada negara donor yang mau datang dan berinvestasi jika perdamaian tercipta. Konferensi bertajuk ”Perdamaian untuk Kesejahteraan” itu disebutkan akan menggabungkan pemerintah, perwakilan masyarakat, dan perwakilan dunia usaha dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
”Lokakarya ini kesempatan penting untuk berbagi ide, membahas strategi, serta memperkuat dukungan bagi potensi investasi dan inisiatif yang hanya mungkin dilakukan lewat kesepakatan perdamaian,” kata pernyataan bersama Manama-Washington tentang pertemuan itu, Minggu (19/5/2019) malam waktu Washington atau Senin dini hari WIB.
Pertemuan di Manama itu dinyatakan menjadi kesempatan untuk menyajikan ide membangun atau mengembangkan potensi ekonomi di kawasan. ”Kami pikir sekarang kesempatan untuk menjelaskan kepada kawasan tentang rencana ekonomi yang kami garap sejak lama,” kata seorang pejabat AS yang tidak diungkap namanya.
”Warga Palestina, bersama semua warga lain di Timur Tengah, berhak atas masa depan yang bermartabat dan kesempatan yang lebih baik untuk kehidupan mereka. Kemajuan ekonomi hanya bisa dicapai dengan visi ekonomi kuat dan isu utama politik bisa diselesaikan. Kami tidak sabar menyajikan pandangan kami untuk menjembatani (penyelesaian) masalah politik dalam waktu dekat,” kata utusan khusus Presiden AS untuk masalah Palestina, Jared Kushner.
Kushner menjanjikan ide baru untuk rencana perdamaian versi AS. Hal itu mengindikasikan akan menyisihkan solusi dua negara yang diminta Palestina dan menetapkan seluruh Jerusalem sebagai ibu kota Israel. AS sebenarnya sejak lama mendukung solusi dua negara lewat berbagai perundingan damai yang disponsorinya. Akan tetapi, belakangan, AS membuat keputusan kontroversial dengan mengakui seluruh Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Palestina marah karena sejak lama dijanjikan dan meminta Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.
Proposal ganda
Konferensi di Manama akan mengungkap bagian pertama dari proposal ganda AS soal Palestina dan Timur Tengah. Rencana perdamaian versi AS digabung dengan rencana pembangunan ekonomi Palestina yang melibatkan Mesir, Jordania, dan Lebanon. Proposal ekonomi akan diungkap di Manama. Sementara proposal penyelesaian masalah politik, termasuk soal ibu kota Palestina, diduga akan diungkap tidak lama selepas konferensi di Manama itu.
Baik sisi ekonomi maupun politik dari proposal AS itu sejak lama ditolak Palestina. Bahkan, Palestina meyakini rencana itu akan gagal, terutama karena sampai sekarang Palestina berkeras menolak solusi perdamaian versi Presiden AS Donald Trump. Dalam versi itu, ibu kota Palestina bukan lagi Jerusalem Timur.
Versi itu membuat ambisi Trump untuk mendamaikan Palestina-Israel tidak akan mudah. Apalagi, perundingan Palestina-Israel sudah bertahun-tahun buntu, dan Palestina menolak berunding lagi dengan Israel. Tak hanya itu, keputusan AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel membuat Palestina menolak berkomunikasi dengan pemerintahan Trump.
Trump mencoba berbagai cara untuk memaksa Palestina berunding lagi, termasuk memangkas bantuan keuangan kepada Palestina. Akibatnya, terjadi krisis keuangan di pemerintahan Palestina. ”Krisis keuangan yang dialami Otoritas Palestina sekarang adalah dampak perang keuangan yang dilancarkan demi konsesi politik. Kita tidak akan tunduk pada pemerasan dan tidak akan menukar hak politik dengan uang,” kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh kepada anggota kabinet.
Ia juga mengatakan, Palestina tidak diberi tahu atau dilibatkan dalam rencana konferensi di Manama. ”Pemerintah tidak diajak berkonsultasi tentang lokakarya tersebut, baik tentang masalah maupun waktunya,” kata Shtayyeh tanpa menjelaskan apa Palestina akan hadir atau tidak dalam konferensi tersebut.
