Jelang 22 Mei, Plt Bupati Cirebon Minta Warga Tidak Ke Jakarta

Kompas

Plt Bupati Cirebon Imron Rosyadi

CIREBON, KOMPAS - Pelaksana tugas Bupati Cirebon Imron Rosyadi meminta masyarakat di Cirebon, Jawa Barat, tidak ke Jakarta saat pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu, Rabu (22/5/2019). Masyarakat juga diimbau agar mempercayakan hasil perhitungan suara kepada penyelenggara Pemilu.

"Sudah, masyarakat jangan pergi ke Jakarta. Tetap di sini, Cirebon. Apalagi, ini bulan puasa. Mari perbanyak ibadah," ujar Imron setelah Apel Pengamanan Pengumuman Hasil Pileg dan Pilpres, Selasa (21/5/2019), di Lapangan Ranggajati, Cirebon. Turut hadir Kepala Kepolisian Resor Cirebon Ajun Komisaris Besar Suhermanto.

Imron mengimbau masyarakat Cirebon agar percaya pada penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum. Jika ada yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi, Imron meminta warga untuk menempuh jalur hukum, bukan melalui pengerahan massa.

Kompas

Suasana forum Multaqo ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren, dan organisasi Islam se-Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di Tuparev, Cirebon, Senin (20/5/2019). Forum itu menilai gerakan pengerahan massa atau “people power” pada Rabu (22/5/2019) tidak perlu dilakukan. Masyarakat diminta menjaga kondusivitas dan menyerahkan pada proses hukum jika ditemukan permasalahan dalam Pemilu.

Seperti diberitakan sejumlah media, aksi "people power" atau pengerahan massa akan berlangsung pada Rabu di depan kantor KPU dan Badan Pengawas Pemilu di Jakarta. Aksi tersebut terkait dengan penolakan hasil Pemilu.

Sebelumnya, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara nasional yang diumumkan Selasa pukul 01.46 WIB. Hasilnya, menetapkan pasangan Jokowi-Amin meraih suara terbanyak dengan total suara 85.607.362 suara atau 55,50 persen.

Adapun Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Dengan demikian, Jokowi-Amin unggul dengan selisih suara 16.957.123 suara. (Kompas, 21/5/2019).

Sudah, masyarakat jangan pergi ke Jakarta. Tetap di sini, Cirebon. Apalagi, ini bulan puasa. Mari perbanyak ibadah

Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto menambahkan, pihaknya menyiagakan hampir 1.200 personel gabungan untuk mengamankan pengumuman hasil Pemilu. "Sampai saat ini, Cirebon masih kondusif," ucapnya.

Kompas

Suasana forum Multaqo ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren, dan organisasi Islam se-Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di Tuparev, Cirebon, Senin (20/5/2019). Forum itu menilai gerakan pengerahan massa atau “people power” pada Rabu (22/5/2019) tidak perlu dilakukan. Masyarakat diminta menjaga kondusivitas dan menyerahkan pada proses hukum jika ditemukan permasalahan dalam Pemilu.

Operasi penyekatan

Sebelumnya, pada Senin malam, Polres Cirebon melakukan operasi penyekatan bagi warga yang diduga ikut aksi "people power" ke Jakarta. Penyekatan digelar untuk memgantisipasi barang berbahaya yang dibawa warga.

Namun, pihaknya belum menemukan rombongan warga yang ingin mengikuti aksi tersebut. "Kalau yang perorangan ada di luar pantauan kami," ucapnya.

Kemarin, forum multaqo ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren, dan organisasi Islam se-Kabupaten Cirebon menilai, gerakan pengerahan massa pada Rabu tidak perlu dilakukan.

Masyarakat diminta menjaga kondusivitas dan menyerahkan pada proses hukum jika ditemukan permasalahan dalam pemilu.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Kepala Polres Cirebon AKBP Suhermanto menjelaskan penangkapan seorang terduga pembuat dan penyebar ujaran kebencian dan hoaks di Cirebon, Jawa Barat, Senin (13/5/2019).

Sebelumnya, Cirebon menjadi perhatian karena seorang warga setempat diduga membuat dan menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks. Pada Senin (13/5/2019) lalu, IAS (49), warga Sumber, Cirebon, ditangkap polisi karena diduga membuat dan menyebarkan video bermuatan ujaran kebencian dan hoaks. Video tersebut diduga kuat terkait dengan Pemilu 2019.

Video berdurasi 1 menit 57 detik itu, antara lain, berisi seruan ungkapan provokatif yang membenturkan TNI dan Polri. IAS juga mengungkapkan, 22 Mei merupakan hari ulang tahun Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal, informasi itu tidak benar.