Obyek Vital Dijaga Petugas

ANTARA FOTO/ADAM WALUYO

Prajurit Yonif Para Raider 305/Tengkorak Brigif 17/Kostrad melakukan latihan fast roping saat apel pengamanan di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (20/5/2019). Prajurit TNI dari berbagai kesatuan akan disebar ke sejumlah titik dan obyek vital di Jakarta guna membantu pengamanan Ibu Kota saat pengumuman hasil Pemilu 2019 pada Rabu, 22 Mei 2019.

Pengamanan di sejumlah obyek vital terus dilakukan aparat keamanan menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada Rabu, 22 Mei 2019. Warga bisa beraktivitas biasa.

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 50.000 personel gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah mengamankan Ibu Kota saat pengumuman hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif, Rabu, 22 Mei 2019. Pengamanan dilakukan di sejumlah obyek vital, pusat perdagangan, serta fasilitas umum, seperti stasiun dan terminal bus.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono, Senin (20/5/2019), mengatakan, simbol negara dan obyek vital yang dijaga antara lain Gedung KPU, Bawaslu, DPR/MPR/DPD, dan Istana Negara di jakarta.

Selain itu, enam elemen masyarakat melaporkan rencana aksi 22 Mei dengan peserta sekitar 1.500 orang. Argo mengatakan, polisi memiliki teknik tersendiri menghadapi massa. ”Biar petugas KPU bekerja dengan tenang, bisa menyelesaikan tugasnya, tidak dipengaruh oleh pihak lain,” ujarnya.

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Ady Wibowo menambahkan, rumor terkait kedatangan massa dalam jumlah besar tidak perlu ditanggapi karena hal itu hanya dibuat untuk meresahkan masyarakat.

”Kami akan menjaga titik-titik keramaian agar mobilitas dan aktivitas warga tetap berjalan lancar. Anggota kami juga akan melakukan patroli keamanan,” kata Ady.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para peserta rapat berbincang sebelum dimulainya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (20/5/2019). Selain melanjutkan pembahasan rekapitulasi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur yang kemarin  ditunda karena menunggu surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hari itu KPU juga mengagendakan rekapitulasi untuk Sumatera Utara, Maluku, Papua, dan Riau.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa mengatakan, prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) disiagakan mengamankan pengumuman hasil Pemilu 2019.

”Prajurit Kopassus akan diturunkan ketika kondisi di lapangan membutuhkan bantuan Kopassus,” kata Andika.

Di Glodok, Jakarta Barat, kemarin, aktivitas perdagangan terlihat normal. Petugas juga menjamin keamanan di salah satu sentra perdagangan ini.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Suasana di Kawasan Bisnis Glodok, Jakarta Barat,  Senin (20/5/2019) sore. Warga tetap beraktivitas seperti biasa menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU.

”Ada (beberapa lokasi) pengamanan, seperti Glodok dan Kota Tua,” ucap Kepala Polsek Taman Sari Ajun Komisaris Besar Rully Indra Wijayanto.

Sementara Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang Amin Munawar mengajak warga menjaga ketertiban. Seluruh keputusan KPU terkait hasil Pemilu 2019 harus diterima dengan lapang dada. Jika ada yang tidak puas, salurkan itu kepada mekanisme yang ada.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah memastikan jadwal kerja pegawai negeri sipil pada hari Rabu tetap normal. ”Tidak ada hari libur. Kami akan memantaunya,” katanya.

Baca juga: FKUB Kota Tangerang: Jangan Terprovokasi!

Petugas medis

Sementara sebagai dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi aksi massa pada 22 Mei, sejumlah 82 dokter dan 173 perawat serta 82 ambulans disiagakan.

”Mereka mulai bertugas sejak Selasa (21/5/2019) malam di 25 titik strategis. Mereka bertugas secara sif,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti dalam paparan kepada media di Kantor Dinkes DKI Jakarta, kemarin.

Sejumlah 42 puskesmas tingkat kecamatan dan 32 RSUD juga siap membantu apabila dibutuhkan. Selain itu, Dinkes DKI juga memiliki kerja sama dengan sejumlah rumah sakit mitra, di antaranya RS Jantung Harapan Kita, RSU Bunda, YPK Mandiri, RS PELNI, RS Budi Kemuliaan, dan RS Jakarta.

”Mereka nantinya bersiaga di 25 titik penting, seperti KPU Pusat, Monas, juga Bawaslu,” kata Widyastuti.

Kesiapsiagaan dinkes, lanjut Widyastuti, dilakukan karena ada permintaan dari KPU.

”Dukungan dinas kesehatan bukan saja untuk besok tanggal 22, tapi sudah kami mulai sejak  17 April di mana kegiatan pencoblosan sudah dimulai. Tim kami di puskesmas kecamatan kami siagakan untuk mendampingi di tingkat kecamatan masing-masing, termasuk pada saat penghitungan suara, dan nanti saat tanggal 22,” tutur Widyastuti.

KOMPAS/HELENA F NABABAN

Widyastuti (tengah), Kepala Dinkes DKI Jakarta, di Kantor Dinkes DKI Jakarta, Senin (20/5/2019), memberi penjelasan tentang kesiapan dinkes memberikan layanan kesehatan terhadap kegiatan pengumpulan massa pada Rabu (22/5/2019) saat pengumuman hasil pemilu 2019 oleh KPU.

Apalagi, lanjut Widyastuti, kesiapsiagaan itu sesuai dengan amanat UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Permenkes No 64/2013 tentang penanggulangan krisis kesehatan serta adanya surat edaran dari Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan tanggal 16 Mei 2019.

Dalam memberikan layanan kesehatan, jelas Widyastuti, apabila ada peserta cidera yang merupakan akibat langsung dari aksi di wilayah DKI, skema pembayaran melalui pembayaran BPJS. Apabila tidak terjamin, nanti bisa melalui klaim dan masuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melekat pada dukungan Dinkes DKI.

Kekuatan medis dan paramedis yang disiagakan, lanjut Widyastuti, bukan kekuatan penuh karena dinkes juga mesti mengatur jumlah petugas. Hal itu utamanya karena petugas medis dan paramedis juga harus bersiaga saat arus mudik dan arus balik dalam rangka hari raya Idul Fitri.

Angkutan umum

KOMPAS/RIZA FATHONI

Calon penumpang masuk melewati pintu pembayaran Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada hari pertama fase operasi secara komersial (berbayar), Senin (1/4/2019).

Kesiapsiagaan dan antisipasi juga dilakukan oleh operator MRT. M Kamaluddin selaku Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengatakan, pihaknya menambah empat personel keamanan di setiap periode tugas jaga (sif).

Untuk antisipasi, setiap penumpang yang akan masuk stasiun harus melewati gerbang detektor. Petugas keamanan yang menggunakan alat deteksi akan memeriksa isi tas atau barang bawaan penumpang.

Sementara Agung Wicaksono, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, menjelaskan, layanan bus Transjakarta tetap diupayakan normal. (WAD/HLN/PIN/VAN/DAN/GIO)