Akhiri Ketidakpastian Pasca-Pemilu 2019

Oleh

Ferry Santoso / C Anto Saptowalyono

· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS - Kericuhan dalam demo pascapenetapan hasil perolehan suara Pemilu 2019 dinilai belum berdampak serius bagi iklim usaha. Namun, pelaku usaha berharap ketidakpastian politik dan keamanan segera berakhir.

Sejumlah pelaku industri yang dihubungi dan ditemui di Jakarta, Rabu (22/5/2019), menilai gejolak politik pascapenetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum mengganggu aktivitas di beberapa pusat perdagangan dan bisnis DKI Jakarta. Namun, situasi itu dianggap belum menghambat aktivitas ekonomi nasional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adhi S Lukman berpendapat, kericuhan yang terjadi belum mengganggu jalur distribusi. Gangguan terjadi di titik-titik lokasi kejadian di Jakarta. “Secara umum, tidak ada masalah,” katanya.

Namun demikian, jika tidak segera diatasi, para pelaku usaha khawatir kericuhan meluas dan mengganggu aktivitas ekonomi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia, Fajar Budiono menyatakan, pelaku usaha khawatir kericuhan mengganggu aktivitas ekonomi. "Kami berharap kondisi akan kembali normal dalam satu dua hari ini," kata Fajar.

Adhi menambahkan pelaku usaha berharap aparat keamanan menangkap aktor di balik pelaku kericuhan berdasarkan temuan-temuan di lapangan, seperti adanya temuan uang dalam amplop. Selain itu, pelaku usaha berharap politisi, lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara. “Jangan sampai aksi-aksi anarkistis (berlanjut sehingga) justru merugikan semua pihak,” katanya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono menambahkan, pelaku usaha baik skala besar, menengah, maupun kecil membutuhkan kepastian dan kenyamanan berusaha. "Aksi-aksi anarkistis berpotensi menyebabkan ketidakpastian," kata Joko.

Jaga optimisme

Pelaku usaha atau investor yang merasakan ketidakpastian atau ketidaknyamanan, kata Joko, biasanya diam. Mereka mengamati situasi, tidak ekspansif, dan tidak agresif. Akibatnya, roda ekonomi tidak bergerak optimal.

Menurut Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian Ismy, kericuhan bisa menimbulkan persepsi yang negatif di kalangan investor bahwa Indonesia tidak aman. Jika investor tidak banyak berinvestasi lagi di Indonesia, hal itu dapat merugikan masyarakat luas.

Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir menyatakan, selaku pengusaha, pihaknya menjaga optimisme atas apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Baginya, pengusaha tidak selayaknya melihat suatu hal dalam jangka pendek saja. Gejolak politik adalah hal yang biasa dan bisa terjadi di mana pun di dunia.

"Kalau berpikir jangka panjang, dengan penduduk usia muda yang besar dan pendapatan per kapita masih 4.000 dollar AS, saya optimistis di tahun 2045 nanti perekonomian Indonesia akan masuk lima besar dunia," kata Garibaldi melalui pesan singkat.

Founder dan CEO Bukalapak Achmad Zaky berpendapat, masih banyak pekerjaan rumah Indonesia di tengah persaingan global yang semakin menjadi-jadi. Dia mencontohkan produktivitas industri, kualitas sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan inovasi.

Zaky berharap kondisi Indonesia tetap damai pascapenetapan hasil Pemilu 2019. "Kita seharusnya memusatkan energi untuk berkompetisi dengan negara-negara lain," kata Zaky.

Perketat keamanan

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan mengatakan, pengelola pusat perbelanjaan umumnya meningkatkan jumlah tenaga keamanan. Sistem pengamanan dan pengecekan diperketat dengan standar prosedur.

Sejumlah pusat perbelanjaan yang berada dalam radius 1 kilometer dari pusat unjuk rasa, yakni kantor Badan Pengawas Pemiliu di Jalan MH Thamrin, Jakarta, kata Ridwan, tutup lebih awal. Plaza Indonesia dan Grand Indonesia, misalnya, tutup pukul 15.00 WIB. Penutupan lebih awal ditempuh pengelola untuk memastikan karyawan pulang dengan aman.

Direktur Utama PT Sarinah (Persero), Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa menyebutkan, pihaknya mengerahkan petugas pengamanan secara internal serta mendapatkan bantuan dari aparat TNI dan Polri. Sepanjang Rabu, hampir semua ritel di Sarinah tutup, kecuali Lawson. Ngurah menyebutkan, potensi omzet yang hilang mencapai Rp 400–500 juta per hari. Oleh karena itu, dia berharap Sarinah bisa segera beroperasi lagi.

Secara terpisah, Public Relations Grand Indonesia, Annisa Hazarini mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan pengamanan. (JUD/MED/APO)

Editor:

Mukhamad Kurniawan

investasi anarki kepastian usaha demo pemilu 2019