PBB Diharapkan Buat Kemajuan Nyata untuk Palestina
Laporan komisi independen awal tahun ini menekankan banyaknya pelanggaran HAM oleh negara pendudukan, termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kesehatan di Palestina.
Oleh
Pascal S Bin Saju
·3 menit baca
NEW YORK, KAMIS — Konflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian serta stabilitas kawasan dan global. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dapat menghasilkan kemajuan yang nyata dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan hal itu saat memimpin pertemuan mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (22/5/2019) waktu setempat. Retno memimpin pertemuan dalam kapasitas sebagai Presiden DK PBB selama Mei ini.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri semua anggota DK PBB. ”Briefing ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman,” kata Tata, sapaan Arrmanatha.
Perkembangan terakhir di Timur Tengah disampaikan oleh Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah (UNSCO), Nickolay Mladenov, dan komisioner Jenderal Badan Bantuan Pengungsi Palestina (UNRWA), Pierre Krähenbühl.
Dalam pertemuan itu, situasi di Palestina menjadi perhatian khusus Indonesia. Menurut Tata, Menlu Retno menyampaikan bahwa sejak pertemuan serupa pada Januari lalu, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina, bukan membaik, melainkan memburuk.
”Telah terjadinya kekerasan baru pada awal Mei dan ada penutupan sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, serta terus berkembangnya permukiman ilegal di tanah Palestina terus memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina,” kata Tata meniru Menlu Retno.
Dalam konteks tersebut, Menlu menekankan tiga hal penting untuk diperhatikan. Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil Palestina. Laporan komisi independen awal tahun ini menekankan banyaknya pelanggaran HAM oleh negara pendudukan, termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kesehatan di Palestina. Untuk itu, Retno menekankan pentingnya perlindungan internasional bagi masyarakat sipil Palestina.
Selain itu, Retno juga menegaskan, perlu segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting. Dalam hal ini, Retno menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung.
Ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali. Untuk itu, perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan. ”Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain ’solusi dua negara’,” kata Retno.
Selain isu Palestina, Menlu juga menekankan situasi keamanan di Timur Tengah akan memengaruhi situasi keamanan global. Untuk itu, penting bagi DK PBB untuk memastikan ada kemajuan konkret.
Indonesia terus menunjukkan komitmennya terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya isu perdamaian di Palestina. Sebagai salah satu isu prioritas selama keanggotaan Indonesia di DK PBB, perjuangan rakyat Palestina selalu secara konsisten disuarakan Indonesia.