Jaga Suasana Damai

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat seusai pertemuan di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jaklarta, Kamis (23/5/2019) malam. Pertemuan itu salahs atunya membahas situasi terkini pascapengumuman hasil pemilu 2019.

Lobi-lobi politik dilakukan sejumlah elit untuk menjaga suasana tetap damai. Pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, diharapkan segera terwujud.

JAKARTA, KOMPAS  -  Lobi dan komunikasi politik terus dilakukan sejumlah elite untuk membangun suasana damai setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil Pemilu 2019. Selain tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa, lobi-lobi politik itu juga dilakukan untuk mewujudkan pertemuan antara   dua calon presiden yang berkontestasi di Pemilu 2019, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Lobi politik ini, antara lain dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis (23/5/2019), dengan mengundang sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat ke rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Hadir dalam pertemuan ini, antara lain Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Sirodj, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu\'ti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin,   Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo, dan   Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD.

Usai pertemuan yang berlangsung pukul 21.00-23.15 ini, Try Sutrisno meminta agar persatuan dan kesatuan bangsa terus diteguhkan. "Bangkitlah kita semua, tak ada kalah dan menang. Karenanya, jangan diperpanjang hal yang tidak bermanfaat,” tuturnya.

Wapres Kalla menambahkan, seluruh tokoh bangsa optimistis rakyat Indonesia bisa melaksanakan demokrasi dengan tenang.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan, sejumlah elite partai politik (parpol) yang berbeda koalisi di Pemilu 2019 juga terus menjalin komunikasi untuk mewujudkan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. Pertemuan kedua tokoh itu diyakini amat penting untuk meredakan ketegangan politik.

"Pak Jokowi ingin segera bertemu dengan Pak Prabowo dalam kapasitas sebagai sesama calon presiden," kata Arsul.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, sebagai salah satu anggota koalisi pendukung Prabowo-Sandi, juga mendorong adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo. “Pertemuan antar elite itu sangat positif dan harus didukung semua pihak,” tuturnya

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Presiden Jusuf kalla menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jaklarta, Kamis (23/5/2019) malam. Pertemuan itu salahs atunya membahas situasi terkini pascapengumuman hasil pemilu 2019.KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)23-05-2019

Terkait hal itu, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, Prabowo tidak keberatan jika Jokowi ingin bertemu. Namun pertemuan diminta digelar di kediaman Prabowo dan tidak untuk mengkompromikan hasil pemilu atau menawarkan jabatan di pemerintahan.

“Kapan pun Pak Jokowi silaturahim ke (rumah Prabowo di) Kertanegara atau Hambalang, Pak Prabowo itu welcoming (terbuka),” kata Dahnil.

Pertemuan itu, menurut Dahnil, paling mungkin digelar di kediaman Prabowo karena saat ini Prabowo masih konsentrasi mempersiapkan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya, saat ini sulit bagi Prabowo untuk   mengunjungi Jokowi di Istana Presiden.

Sengketa di MK

Juru Bicara Badan pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menegaskan, hari ini pihaknya akan menyampaikan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tenggat waktu permohonan PHPU Pilpres 2019 ke MK adalah hari ini   pukul 24.00 WIB.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Suasana di ruang pemeriksaan berkas pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 2019 di dalam gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Mulai hari itu, MK telah membuka layanan pendaftaran gugatan PHPU 2019. Layanan pendaftaran gugatan PHPU akan berakhir pada Jumat (24/5/2019) pukul 01.46 WIB, sesuai dengan penetapan hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (21/5/2019) dini hari.

Ketua MK Anwar Usman menjamin semua permohonan sengketa hasil pemilu akan dilayani dan diperiksa oleh MK. Ia juga memastikan semua hakim konstitusi memeriksa perkara sengketa pemilu dengan independen serta berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan di dalam pengadilan. "Kami tidak terpengaruh oleh situasi di luar,"tuturnya.

Secara terpisah, KPU juga telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan hasil Pemilu di MK. "KPU sudah merampungkan tim hukum, yang nanti akan bertugas untuk sengketa di MK," tutur anggota KPU Viryan Aziz.

TKN Jokowi-Amin juga akan mengajukan permohonan ke MK untuk menjadi pihak terkait dalam PHPU Pilpres   yang diajukan Prabowo-Sandi. Kuasa Hukum Jokowi-Amin Yusril Ihza Mahendra akan memimpin tim hukum beranggotakan 33 orang untuk menghadapi persidangan di MK.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Presiden Jusuf kalla menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jaklarta, Kamis (23/5/2019) malam. Pertemuan itu salahs atunya membahas situasi terkini pascapengumuman hasil pemilu 2019.

Selain Yusril sebagai ketua, tim itu juga dipimpin oleh Wakil Ketua Trimedya Pandjaitan (PDI-P), Arsul Sani (PPP), Teguh Samudera (Hanura), Luhut Pangaribuan (profesional), serta Direktur Hukum dan Advokat TKN Ade Irfan Pulungan sebagai sekretaris.

“Kami sebagai pihak terkait berkepentingan membantu membantah alasan-alasan dari pihak Pak Prabowo,” ujar Ade Irfan Pulungan.

Disusupi

Ketua Suluh Kebangsaan Mahfud MD menduga, aksi massa pada 21-22 Mei untuk menolak hasil Pemilu 2019 yang dilakukan pendukung pasangan Prabowo–Sandi, telah disusupi oleh perusuh. “Kami meyakini sudah ada penyusup dan penumpang gelap yang mempunyai agenda yang berbeda dengan kelompok aksi damai, bukan bagian dari gerakan yang menyuarakan aspirasi menolak hasil Pilpres 2019,” katanya.

Anggota Suluh Kebangsaan Sarwono Kusumaatmadja menilai beberapa kerusuhan di Jakarta merupakan tindak kriminal. Para perusuh dan aktor di belakangnya harus ditindak tegas.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sejumlah tokoh dari Gerakan Suluh Kebangsaan menyampaikan pernyataan merespon kondisi kebangsaan terutama kerusuhan yang terjadi pascapenguman hasil Pemilu di Jakarta, Kamis (23/5/2019). Dalam pernyataannya mereka antara lain meminta dihentikannaya tindakan anarkisme dan provokasi yang meresahkan serta menyebabkan hilangnya rasa aman, mendukung aparat keamanan untuk bertindak tegas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dalam menghadapi perusuh, dan meminta para elit politik untuk menahan diri dari ucapan yang dapat memantik terciptanya ketegangan dan bentrokan antar anggota masyarakat. Sejumlah tokoh yang hadir seperti Frans Magnis Suseno, Amin Abdullah, Quraish Shihab, Abduk Mu\'ti, Mahfud MD, Alwi Shihab, Komarudin Hidayat, Sarwono Kusumatmadja, Helmy Faisal, dan Erry Riyana.