Perusahaan Jepang Alokasikan Investasi pada Proyek Pembangunan Berkelanjutan

AP PHOTO/JAE C. HONG

Seorang komuter terpantul pada dinding kaca di sebuah jembatan di Distrik Shiodome, Tokyo, Jepang, 17 Mei 2019. Perusahaan-perusahaan besar makin berminat mengerjakan proyek dan bisnis terkait pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

TOKYO, KOMPAS -- Perusahaan-perusahaan besar Jepang semakin berminat mengerjakan aneka proyek dan bisnis terkait pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Aneka proyek dan usaha terkait tujuan itu dibuat layak secara bisnis.

"Institusi keuangan Jepang, seperti asuransi dan perbankan, mengalokasikan porsi investasinya pada proyek-proyek Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pengalokasian itu membuat dana tersedia dan layak secara bisnis," kata Hiroki Haruta, Deputi Direktur Divisi Kerja Sama Isu Global pada Biro Kerja Sama Internasional di Kementerian Luar Negeri Jepang, Jumat (24/5/2019), di Tokyo, Jepang.

Selain mengejar pembiayaan dari institusi keuangan, perusahaan Jepang juga bisa mencari dana melalui bursa saham. Perusahaan yang bisnisnya terkait SDGs bisa menerbitkan saham baru untuk mendanai inisiatif usahanya.

Pola itu dimungkinkan, antara lain, karena pemerintah Jepang gencar mempromosikan pentingnya pencapaian 17 tujuan dalam SDGs. Hal itu meningkatkan kesadaran di Jepang dan secara global sehingga masyarakat mendukungnya.

Pola itu juga menunjukkan Jepang mengubah paradigma dari pendanaan menjadi pembiayaan. Pola pendanaan kurang diminati karena kerap mengandalkan pada bantuan dan jarang menekankan kelayakan bisnis. Sebaliknya, pola pembiayaan amat menekankan pada kelayakan bisnis.

Tidak dapat ditampik bahwa pola itu membuka peluang komersialisasi SDGs. Akan tetapi, hal itu dinilai bisa menjadi jalan tengah atas keterbatasan pendanaan SDGs.

AP PHOTO/EUGENE HOSHIKO

Seorang pengunjung berjalan di sepanjang koridor yang dibentuk dengan kayu model gerbang "Torii" di Ueno Park, Tokyo, 19 Mei 2019. Cuaca hangat berlanjut di area metropolitan saat temperatur diperkirakan naik menjadi 25 derajat Celsius, menurut badan meteorologi Jepang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menaksir kebutuhan dana SDGs mencapai 2,5 triliun dollar AS per tahun. Dana sebanyak itu dibutuhkan agar 17 tujuan SDGs bisa dicapai dalam 15 tahun sejak 2015.

PBB dan banyak negara tidak ingin mengulangi cerita Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Sebagian MDGs, seperti pengurangan angka kematian ibu dan bayi serta pemberantasan penyakit menular melalui imunisasi, tidak tercapai antara lain karena alasan keterbatasan pendanaan. Afrika dan sejumlah negara di kawasan lain gagal mencapai MDGs.

Peluang swasta

Haruta mengatakan, alternatif pembiayaan yang layak bisnis akan membuat lebih banyak pihak swasta terlibat dalam pencapaian SDGs. Keterlibatan swasta amat penting karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Di banyak negara maju sekalipun, pemerintah tidak bisa menyediakan dana sebesar taksiran kebutuhan SDGs. Sebab, pemerintah harus membagi dananya yang terbatas itu untuk berbagai keperluan lain.

Alternatif pembiayaan yang layak bisnis akan membuat lebih banyak pihak swasta terlibat dalam pencapaian SDGs.

Negara berkembang dan negara kurang berkembang lebih sulit lagi mengalokasikan dana untuk pencapaian SDGs. Sebab, negara-negara itu sudah kekurangan dana untuk program rutinnya.

Alternatif pembiayaan yang melibatkan swasta juga bisa dibuat secara spesifik, seperti obligasi hijau untuk mendanai proyek mitigasi dampak perubahan iklim. "Alternatif pembiayaan memungkinkan pengembangan inovasi, termasuk untuk memitigasi dampak perubahan iklim," kata seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Jepang yang tidak bersedia diungkap namanya.

AP PHOTO/EUGENE HOSHIKO

Warga berjalan pada bayangan sebuah gedung di Tokyo, Jepang, 10 Mei 2019. Cuaca panas berlanjut di area metropolitan saat temperatur diperkirakan meningkat hingga 28 derajat Celsius, berdasarkan badan meteorologi Jepang.

Inovasi tidak hanya mencari solusi yang benar-benar baru. Inovasi juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hal-hal yang sudah dipakai saat ini. "Seperti energi fosil, saya dapat menyatakan tidak mungkin menghentikan (pemakaian) energi fosil. Hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan efisiensi pemakaiannya," kata dia.

Energi fosil tetap menjadi pilihan selama belum ada sumber energi lain yang terjangkau secara pembiayaan maupun akses. Sumber energi lain belum tersedia sumber energi lain sebanyak energi fosil. "Dengan peningkatan efisiensi penggunaan, emisi karbonnya bisa ditekan," ujar pejabat tersebut.

Kemudahan menjadi kata kunci penyediaan teknologi terkait SDGs. Teknologi bagus yang tidak mudah diakses, dari segi pembiayaan maupun ketersediaan, tidak akan bisa dimanfaatkan.