Jokowi Mencari Eksekutor Andal untuk Posisi Menteri
Oleh
FX Laksana Agung
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo bertekad membentuk kabinet periode 2019-2024 yang efektif dan efisien bekerja menjalankan agenda pembangunan, termasuk menyelesaikan persoalan struktural bangsa. Untuk itu, ia mencari eksekutor andal sebagai menteri-menterinya.
"Kabinet yang bisa kerja. Seperti sudah saya sampaikan, mampu mengeksekusi program-program yang ada. Kemampuan eksekutor, itu yang paling penting. Juga memiliki kemampuan manajerial yang baik, mampu mengelola setiap masalah dengan program. Dan eksekusinya benar," kata Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan usai buka bersama yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Minggu (26/05/2019).
Kabinet yang bisa kerja. Seperti sudah saya sampaikan, mampu mengeksekusi program-program yang ada. Kemampuan eksekutor, itu yang paling penting. Juga memiliki kemampuan manajerial yang baik, mampu mengelola setiap masalah dengan program
Integritas dan kapabilitas, menurut Presiden, tentu merupakan syarat dasar. Selebihnya, adalah kemampuan eksekusi dan manajerial yang baik menjadi pertimbangan utama.
Sejalan dengan itu, Presiden tengah dan terus mematangkan kabinet periode 2019-2024. Ia tidak mendikotomikan latar belakang menteri, dari partai politik atau bukan dari partai politik.
"Kita nggak bicara masalah parpol dan nonparpol. Yang paling penting adalah kemampuan seperti saya sampaikan tadi, antara lain eksekusi dan manajerial," kata Presiden.
Saat ditanya rencana pertemuan dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Presiden menjawab singkat, "Belum".
Adapun tentang pernyataan Bambang Widjojanto yang menuding pemerintahan Jokowi korup dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak menjadi pembantu rezim korup, Presiden mengingatkan agar semua pihak bersikap arif dan bijaksana. Oleh karena itu, sikap dan pernyataan merendahkan lembaga negara sebaiknya dihindari.
"Jangan senang merendahkan sebuah institusi. Saya kira nggak baik. Apapun lembaga yang ada, ini dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah trust dari publik. Jangan sampai direndahkan, dilecehkan seperti itu. Saya kira nggak baik. Kepada siapa pun," kata Presiden.
Sementara dalam pidato pada acara buka bersama di hadapan sekitar 700 anggota dan pengurus HIPMI dan sejumlah undangan lainnya, Presiden menyatakan, pemerintah ingin mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha besar baru. Presiden berjanji akan merumuskan langkah konkret pada periode kedua.
"Saya sudah beberapa kali berbicara tentang ini. Tetapi memang secara konkret apa yang harus kita kerjakan belum terumuskan dengan baik. Insya Allah di periode kedua ini, perumusannya akan lebih konkret sehingga menjalankannya lebih gampang," kata Presiden.
Presiden juga berpesan kepada gubernur, bupati, dan walikota, untuk menindaklanjuti berbagai infrastruktur yang sudah terbangun. Konsepnya adalah menghubungkannya dengan pusat kegiatan ekonomi seperti sentra perkebunan atau pertanian, kawasan wisata, kawasan industri, dan sentra usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, peran swasta juga sangat penting.
"Yang juga ingin kita kerjakan, meskipun dalam lima tahun ini sebagian sudah kita kerjakan, yaitu reformasi birokrasi dan reformasi strukural. Di antaranya adalah penyederhanaan perijinan dan penyederhanaan kelembagaan. Kita ini terlalu banyak lembaga sehingga saling tumpang tindih dan menjadikannya tidal efisien," kata Presiden.
Sehubungan dengan itu, Presiden dalam lima tahun terakhir menyatakan telah membubarkan 23 lembaga negara yang dianggap tidak relevan lagi dengan tantangan dan kebutuhan jaman.
"Ke depan, saya kira akan banyak lembaga-lembaga yang memang sudah tidak kita perlukan yang akan kita hapus," kata Presiden.
Ke depan, saya kira akan banyak lembaga-lembaga yang memang sudah tidak kita perlukan yang akan kita hapus
Persoalan struktural sebagaimana disinggung Presiden antara lain merujuk pada defisit transaksi berjalan. Ini merupakan masalah klasik yang belum terselesaikan hingga saat ini dan krusial sebab menjadi faktor dalam menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan nasional.
"Kuncinya hanya ada dua, peningkatan ekspor dan investasi. Inilah pekerjaan besar kita," kata Presiden sambil mengajak peran seluruh pemangku kepentingan.
Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadilia, dalam sambutannya, menyatakan, negara tidak mungkin maju tanpa stabilitas politik dan keamanan. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu membangun bangsa.
"Kita harus merajut kebersamaan. Kata kunci membangun bangsa adalah stabilitas. Bagi HIPMI, politik telah usai. Sekalipun dalam pileg dan pilpres ada babak perpanjangan waktu, babak selanjutnya ada MK, tidak mungkin akan banyak mengubah hasil karena (selisih) skornya terlalu lebar," kata Bahlil.