Dukungan komponen masyarakat agar polisi mengungkap auktor intelektualis di balik kerusuhan penolakan hasil pemilihan umum pada 21 dan 22 Mei menguat. Masyarakat dari Aliansi Pemuda untuk Bela NKRI mendukung kepolisian menuntaskan kasus itu dan meminta dalang atau auktor intelektualis kerusuhan diadili seberat-beratnya.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dukungan komponen masyarakat agar polisi mengungkap auktor intelektualis di balik kerusuhan penolakan hasil pemilihan umum pada 21 dan 22 Mei menguat. Masyarakat dari Aliansi Pemuda untuk Bela NKRI mendukung kepolisian menuntaskan kasus itu dan meminta dalang atau auktor intelektualis kerusuhan diadili seberat-beratnya karena telah mengorbankan rakyat untuk kepentingan kelompok tertentu.
Seratusan orang terdiri dari masyarakat dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda untuk Bela NKRI menyatakan dukungan terhadap TNI dan Polri dalam aksinya di Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (27/5/2019). Dalam orasinya, mereka mengucapkan terima kasih atas upaya kedua instansi tersebut dalam menjaga keamanan dan ketertiban baik sebelum maupun setelah pemilihan umum (pemilu).
”Polri harus mengusut auktor intelektualis kerusuhan 21 dan 22 Mei karena kerusuhan di Jakarta telah mengorbankan rakyat kecil serta mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Padahal, ada jalur konstitusional untuk menuntaskan persoalan pemilihan umum,” kata Ahmad Fatsei, koordinator aksi ini.
Polri harus mengusut auktor intelektualis kerusuhan 21 dan 22 Mei karena kerusuhan di Jakarta telah mengorbankan rakyat kecil serta mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Padahal, ada jalur konstitusional untuk menuntaskan persoalan pemilu.
Aliansi Pemuda untuk Bela NKRI mengutuk upaya inkonstitusional dalam menolak hasil pemilihan umum. Upaya tersebut telah memecah belah masyarakat dan menelan korban jiwa.
Ahmad dalam orasinya menekankan, para auktor intelektualis berupaya membenturkan masyarakat dengan TNI dan Polri. Mereka ini harus ditangkap serta dihukum seberat-beratnya.
”Rakyat selalu jadi korban kepentingan elite-elite. Usut tuntas auktor intelektualis yang memprovokasi kerusuhan,” ucapnya.
Konstitusional
Aliansi Pemuda untuk Bela NKRI menyayangkan tindakan inkonstitusional menyikapi hasil pemilu. Padahal, undang-undang telah membuka ruang atau jalur penuntasan sengketa.
”Tidak perlu saling menyalahkan karena pemilu sudah usai. Hasil pemilu harus diterima serta dijunjung tinggi. Ketidakpuasan harus dituntaskan melalui jalurnya,” katanya.
Pada hari yang sama, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Jakarta mendesak pemerintah mengusut tuntas dalang di balik kerusuhan aksi massa menolak hasil pemilihan umum pada 21 dan 22 Mei lalu. Konsolidasi Mahasiswa Jakarta juga memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi menuntaskan berbagai sengketa pemilu.
Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Jakarta (KMJ) berorasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, tepatnya di dekat pintu masuk ke Monumen Nasional. Dalam orasinya, mereka meminta Amien Rais bertanggung jawab atas insiden yang terjadi pada 21 dan 22 Mei.
Koordinator KMJ, Dafa, mengatakan, pemerintah harus mengusut tuntas dalang kerusuhan tersebut karena massa seperti telah dikondisikan untuk berbuat anarkis di titik-titik tertentu. ”Dalang dan perusuh harus ditindak tegas. Mahasiswa siap menjaga NKRI,” kata Dafa.
Dalam aksi damai ini, KMJ membawa spanduk dan poster bertuliskan ”Jokowi-Prabowo Kapan Ngopi Bareng” dan ”Rakyat Optimis Ada Rekonsiliasi Nasional”. Selain itu, mahasiswa juga melepas dua merpati putih sebagai simbol perdamaian di Indonesia.