Penyediaan Rumah Untuk Rakyat - Deretan permukiman kumuh dan kurang layak yang sebagian besar dihuni warga kurang mampu di tepi Waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/3). Pemerintah berencana meluncurkan tabungan perumahan rakyat (tapera) sebagai langkah untuk mengatasi masalah kekurangan rumah. Rencana tersebut banyak ditentang karena tapera dianggap hanya akan menjadi solusi pembiayaan rumah bukan mengatasi kekurangan rumah yang kini mencapai 15 juta unit.Kompas/Iwan Setiyawan (SET)16-03-2014
JAKARTA, KOMPAS
Program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera akan diluncurkan pada 2020. Saat ini Badan Pengelola Tapera masih menyiapkan organisasi dan model bisnisnya terkait pengumpulan, pemupukan, dan pemanfaatan dana.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) Ariev Baginda Siregar mengatakan, BP Tapera baru dibentuk Maret lalu. Tahun ini, BP Tapera fokus pada pembentukan organisasi beserta teknologi informasi untuk mendukung jalannya Tapera.
“Penyiapan teknologi informasi ini cukup berat karena model bisnis dan proses bisnis Tapera yang melibatkan manajer investasi dan bank kustodian butuh sistem teknologi informasi yang cukup canggih karena sekarang saja sudah ada data 4,5 juta peserta,” kata Ariev, Minggu (26/5/2019), di Jakarta.
Ariev menambahkan, Tapera dilaksanakan untuk menyediakan dana murah jangka panjang. BP Tapera akan memberikan dana murah kepada bank atau lembaga pembiayaan sehingga suku bunga kredit untuk perumahan menjadi rendah. Suku bunga kredit tersebut setidaknya sama dengan suku bunga kredit rumah subsidi, yang saat ini sebesar 5 persen atau lebih rendah dari itu.
Namun demikian, kesuksesan program Tapera tergantung pada beberapa pihak, di antaranya pemerintah dan pemerintah daerah.
Nantinya, peserta Tapera adalah semua pekerja, baik pekerja sektor formal maupun pekerja sektor informal, termasuk pekerja asing yang bekerja di Indonesia. Iuran Tapera sebesar 3 persen, yang terdiri dari 2,5 persen pekerja dan 0,5 persen pemberi kerja.
Dari sisi kepesertaan, potensi jumlah peserta Tapera sangat besar. Pada 2019, potensi jumlah peserta Tapera dari kelompok pekerja mencapai 126 juta jiwa. Rata-rata jumlah tersebut meningkat 1,9 persen setiap tahun, sejalan dengan peningkatan usia produktif di Indonesia. Dengan demikian, pada 2024, jumlah pekerja yang berpotensi menjadi peserta Tapera sebanyak 139 juta jiwa.
Saat ini peserta Tapera adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang sebelumnya adalah peserta Bapertarum. Dana kelolaan BP Tapera per April sebesar Rp 10,4 triliun. Setelah meluncurkan Tapera pada 2020, BP Tapera berencana untuk mencoba kepesertaan dari pekerja mandiri berbasis komunitas, seperti nelayan dan petani, pada 2023.
“Kalau pekerja swasta masih punya waktu 7 tahun lagi meski dari pihak kami sudah menerima jika ada perusahaan yang mau bergabung,” ujar Ariev.
Menurut Ariev, BP Tapera terbuka kepada setiap perbankan untuk menjadi bank penyalur. Sementara, untuk fungsi bank kustodian, pihaknya akan menawarkan kepada bank-bank pemerintah. Selain itu, karena dana Tapera harus melalui manajer investasi, maka BP Tapera juga akan mencermati kredibilitas manajer investasi yang akan bekerja sama dengan BP Tapera.
Mitra
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono berharap dapat menjadi mitra BP Tapera. Untuk itu, BTN telah mengambil langkah strategis, antara lain menyediakan jasa sebagai bank kustodian, menyiapkan produk-produk keuangan untuk pemupukan dana, serta menyiapkan manajer investasi.
Beberapa waktu lalu BTN berkomitmen membeli 30 persen saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management. Nantinya, BTN akan meningkatkan kepemilikan saham hingga 85 persen.
“Kami sedang membuat manajemen investasi dan sekarang sedang dalam proses mendapat perizinan dari OJK sehingga kami dapat memiliki manajer investasi,” kata Maryono. (NAD)
