Rekonsiliasi Tidak Bisa Saling Menunggu

Upaya rekonsiliasi tak dapat diwujudkan dengan saling menunggu pihak lain melakukan sesuatu. Demi persatuan Indonesia, inisiatif menuju rekonsiliasi seharusnya dapat dimulai siapa saja. Kini capres Prabowo Subianto memainkan peran penting.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Calon presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto mengikuti debat keempat calon presiden yang diselenggarakan KPU di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Upaya rekonsiliasi tidak dapat diwujudkan dengan saling menunggu pihak lain melakukan sesuatu. Demi persatuan Indonesia, inisiatif menuju rekonsiliasi seharusnya dapat dimulai siapa saja. Kini calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, memainkan peran penting.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Fadli Zon, mengatakan, keputusan untuk menjalin rekonsiliasi dengan pihak Joko Widodo-Ma’ruf Amin ada di tangan Prabowo. Fadli tidak mengetahui rencana pertemuan antara Presiden Jokowi dan Prabowo dalam waktu dekat.

Namun, sebetulnya, bagi Fadli, Wapres Jusuf Kalla telah mewakili pihak pemerintah dalam pertemuannya dengan Prabowo pada Kamis, 23 Mei.

”Pak Prabowo ketemu senior, dalam hal ini Pak JK, itu kan hal yang biasa saja,” kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (27/5/2019) di Jakarta.

Meski demikian, lanjut Fadli, pandangan para anggota BPN Prabowo-Sandi tidaklah seragam mengenai rencana pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo. ”Saya kira, itu pendapat masing-masing (anggota BPN Prabowo-Sandi). Pendapat yang paling penting itu dari Pak Prabowo. Di sini ada yang pro, ada yang kontra, biasa-biasa saja. Ada juga yang menganggap nanti saja setelah (putusan) MK,” ujar Fadli.

Baca juga: Zulkifli Hasan Ajak Elite Politik Rekonsiliasi

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Pasca-penetapan perolehan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), proses Pemilu 2019 berlanjut menuju permohonan perkara perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan BPN Prabowo-Sandi.

Dengan adanya proses hukum di MK, dorongan muncul pada setiap pasangan capres-cawapres untuk berekonsiliasi demi menghindari berulangnya kericuhan akibat demonstrasi hasil pemilu seperti yang terjadi pada 22 Mei.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus untuk menjaga proses persidangan di MK. Ia meminta pendukung Prabowo-Sandi yang merasa memiliki bukti tambahan dapat memberikannya ke kantor BPN.

Wakil Sekjen Partai Gerindra ini pun menilai, mayoritas pendukung Prabowo-Sandi menginginkan silaturahmi dengan Presiden Jokowi dilakukan setelah putusan MK.

Secara terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mengingatkan upaya rekonsiliasi dengan Prabowo-Sandi. Saat itu, Presiden Jokowi mengutus Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk bertemu Prabowo. Namun, pertemuan itu tidak terjadi.

”Sejak awal kami ingin komunikasi antara Pak Jokowi dan Prabowo dapat dilakukan agar polarisasi politik akibat pilpres dapat segera diakhiri. Kita kembali menjalin silaturahmi dan merajut persatuan,” ujar Ace.

Baca juga: BJ Habibie Imbau Para Tokoh untuk Lakukan Rekonsiliasi

Ace mengatakan, secara etis dan sesuai kebiasaan di negara-negara lain, pihak yang kalahlah yang memulai komunikasi dengan yang menang. Namun, ia memastikan, Presiden Jokowi sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan mengatakan, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Prabowo perlu didorong guna menenangkan situasi saat ini yang penuh ketegangan.

Namun, Bara mengingatkan, publik juga menginginkan negara bisa tegas terhadap pihak-pihak yang sudah mengembangkan upaya delegitimasi terhadap proses demokrasi dan institusi negara. ”Mereka yang menyebar distrust terhadap institusi seperti KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi juga harus bertanggung jawab,” ucapnya.

Pada Rabu (22/5/2019), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Sehari sebelumnya, setelah penetapan perolehan suara Pemilu 2019 oleh KPU, Zulkifli juga menyatakan pengakuannya terhadap kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Amin.

Presiden Jokowi juga telah bertemu dengan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada hari yang sama.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019).

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono juga mengimbau setiap peserta pemilu memulai upaya rekonsiliasi. ”Demi mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia,” katanya.

Baca juga: Segera Realisasikan Pertemuan Jokowi dan Prabowo

Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar juga mengapresiasi KPU, Bawaslu, Kepolisian Negara RI, dan Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga proses pemilu yang berjalan dengan tertib, jujur, dan adil.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, akhir pekan lalu, menilai agar pertemuan kedua pasangan calon dilakukan setelah putusan MK. Hal itu sebagai wujud menghargai pendukung dan tim sukses pasangan calon yang telah berjuang atau menaruh harapan pada proses di MK.