Tokoh Bangsa Serukan Persatuan Bangsa

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Silaturahmi bersama Gerakan Suluh Kebangsaan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Maraknya peredaran hoaks berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Persoalan ini mendapat perhatian serius dari sejumlah tokoh bangsa seiring dengan menguatnya politik identitas. Mereka mengimbau elite politik, pemuka agama, dan pemuka masyarakat menjaga suasana kondusif.

”Apa yang terjadi pasca-penetapan hasil Pemilu 2019 pada 21 dan 22 Mei 2019 merupakan aksi yang membahayakan bangsa. Kami berharap ada harapan-harapan untuk pembangunan demokrasi, penegakan hukum, hingga mitigasi ancaman,” kata Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mohammad Mahfud MD, di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Mahfud menyampaikan poin ini dalam silaturahmi bersama Gerakan Suluh Kebangsaan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Gerakan Suluh Kebangsaan dibentuk atas inisiatif Mahfud yang didukung sejumlah tokoh bangsa untuk menyerukan persatuan bangsa.

Baca juga: Hindari Perpecahan, Jaga Persatuan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Mural dan grafiti bertema persatuan, keberagaman, dan ajakan menghormati perbedaan menghiasi tembok-tembok kota, seperti di Slipi, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Selain sebagai hiasan kota, mural dan grafiti seperti ini menjadi sarana berekspresi, sekaligus menyampaikan pesan-pesan kebangsaan.

Seruan rekonsiliasi juga digaungkan Gerakan Suluh Kebangsaan. Mahfud menilai, politik tidak bisa disamakan dengan permainan bahwa pemenang akan mengambil semua bagian, sementara yang kalah akan dihabisi seluruhnya.

”Saya kira, untuk alam dan budaya Indonesia, rekonsiliasi politik itu menjadi penting untuk terus didorong, yang sekarang sudah mulai dilakukan dan mulai menampakkan perkembangan yang positif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan dukungannya kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini khususnya dalam hal menghadapi perusuh guna memulihkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.

”Kami juga mendukung pemerintah dan segenap jajarannya untuk mengungkap dalang kerusuhan. Sebab, gerakan kerusuhan ini tidak mungkin terjadi secara spontan. Gerakan ini jelas terlihat sangat terencana dan ada sistem komandonya,” tutur Mahfud.

Menanggapi kerusuhan yang terjadi, Wiranto menyampaikan, aparat keamanan telah bertindak profesional sesuai dengan prosedur standar operasi yang berlaku untuk tidak menyerang, tetapi dalam posisi bertahan sambil melakukan langkah persuasif.

Baca juga: Seruan untuk Kembali Bersatu

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah poster mural berisi ajakan menyukseskan Pemilu 2019 dipajang di salah satu sisi trotoar Jalan Ir H Djuanda, Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/3/2019).

”Kalaupun ada tindakan yang berlebihan dan menyalahi aturan, Polri telah membentuk tim pencari fakta yang bekerja sama dengan Komisi Nasional HAM guna melakukan tindakan hukum,” katanya.

Sejalan dengan itu, Wiranto menyebutkan, krisis persatuan bangsa sebenarnya tidak akan terjadi kalau semua pihak dapat menahan diri dan menyelesaikan permasalahan melalui jalur konstitusi.

Kini, tuduhan kecurangan Pemilu 2019 tengah diselesaikan melalui jalur konstitusi atau Mahkamah Konstitusi. ”Masyarakat harap tenang dan tidak terpengaruh berbagai spekulasi yang ramai berkembang di masyarakat, khususnya melalui media sosial,” ujarnya.