UE-Indonesia Tekankan Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Charles-Michel Geurts pada peluncuran Blue Book 2019 di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Uni Eropa dan Indonesia, Selasa (28/5/2019) di Jakarta, menekankan komitmen untuk bekerja sama dalam pembangunan berkelanjutan. Keduanya menganut prinsip yang sama, yaitu mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan masyarakat, perlindungan lingkungan, demokrasi, pluralisme, serta tatanan internasional berbasis aturan.

Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Charles-Michel Geurts mengatakan, sejak 2014, status Indonesia sebagai negara berkembang telah tumbuh sebagai negara berpendapatan menengah.

”Kondisi tersebut membuat hubungan antara UE dan Indonesia tumbuh dari hubungan bilateral bantuan menjadi kemitraan dengan kepentingan yang sama. Kerja sama UE-Indonesia berlanjut dengan dasar yang kokoh untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030,” kata Geurts.

UE dan Indonesia telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Selama 10 tahun terakhir, program kerja sama antara UE dan Indonesia menghabiskan dana 500 miliar euro. Kerja sama berorientasi, antara lain, pada bidang perdagangan, perubahan iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, pendidikan, serta kesehatan.

Pada 2019, UE dan Indonesia sepakat, kerja sama kedua negara akan bertema ”Bersama bagi Pembangunan Berkelanjutan”. Kedua negara akan menjajaki prospek kerja sama di bidang apa saja yang sejalan dengan SDGs.

Geurts melanjutkan, UE ingin fokus mengembangkan lima hal pada 2019. Kelima hal tersebut adalah people (manusia), planet (Bumi), prosperity (kesejahteraan), peace (perdamaian), dan partnership (kemitraan).

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Charles-Michel Geurts

Adapun UE meluncurkan Blue Book 2019. Buku tersebut merupakan laporan tahunan kerja sama pembangunan ekonomi berkelanjutan antara UE dan Indonesia pada 2018. Program kerja sama tersebut fokus pada mitigasi efek perubahan lingkungan.

”UE mendukung 15 proyek dengan organisasi masyarakat. Dua di antaranya fokus secara khusus pada implementasi dan lokalisasi SDGs,” kata Geurts.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia mengapresiasi jalinan kerja sama dengan UE. Namun, masih ada beberapa masalah yang timbul selama implementasi program kerja sama.

”Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi diperlukan. Masalah ini butuh koordinasi UE dan Indonesia. Kami harap ada kerja sama bersama sehingga kedua negara berkontribusi pada pencapaian SDGs secara global,” kata Bambang.