Menimbang Katingan Menjadi Ibu Kota Baru

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Seorang warga Desa Rangan Surai, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Kamis (31/1/2019), mengikat rotan yang dipanen dari kebun dan hutan. Rotan itu dibersihkan di sungai, kemudian dikeringkan.

Skenario pemindahan ibu kota negara mengarah ke luar Jawa. Wilayah Kalimantan digadang-gadang sebagai lokasi yang cocok untuk pusat pemerintahan baru Indonesia.

”Pulau Borneo” mempunyai lahan yang luas, lokasi geografis strategis yang berada di tengah Indonesia, mempunyai potensi ekonomi besar, serta aman dari gempa bumi. Meskipun demikian, ada sejumlah kekurangan seperti infrastruktur yang belum memadai, rawan banjir dan kebakaran hutan, serta rawan konflik sosial.

Pemerintah masih mengkaji beberapa lokasi ibu kota negara di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Awal Mei 2019, Presiden Joko Widodo telah mengunjungi dua lokasi, yakni kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Litbang Kompas membedah kelebihan dan kekurangan empat wilayah di Kalimantan, yakni Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kutai Kartanegara, yang berpotensi menjadi ibu kota baru. Secara umum, ketiga wilayah itu unggul dalam ketersediaan lahan yang luas dan bebas dari gempa.

Namun, masih ada pekerjaan rumah dalam penyediaan infrastruktur perkotaan yang memadai, rawan banjir dan kebakaran hutan/lahan, serta aksesibilitas transportasi.

Setidaknya ada sejumlah kriteria penentuan lokasi ibu kota menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2019). Di antaranya, kondisi geografis yang strategis, tersedia lahan yang luas, dan bebas dari bencana. Selain itu, juga tersedia sumber daya air, dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang, memiliki infrastruktur memadai, potensi konflik sosial rendah, serta ada di lokasi yang aman.

Kondisi geografis menggambarkan modal dasar dalam sebuah pembangunan saat ini hingga masa mendatang. Di antaranya, jarak dari pusat pemerintahan lama serta posisinya apakah mudah dijangkau dari wilayah lain di Indonesia.

Kemudian soal kondisi topografi yang memerlukan wilayah datar serta ketersediaan lahan luas milik pemerintah sebagai lokasi pusat pemerintahan baru. Hal terpenting adalah wilayah harus bebas dari bencana gempa bumi, banjir, dan kebakaran.

Faktor berikutnya adalah sumber daya air. Keberadaan sumber daya air ini penting bagi sebuah wilayah baru pusat pemerintahan yang akan diikuti oleh pusat permukiman. Sumber daya air untuk kawasan perkotaan mengandalkan air permukaan yang bebas dari pencemaran.

Baca juga: Andai Jakarta Tak Lagi Menjadi Ibu Kota

Berikutnya adalah infrastruktur wilayah saat ini yang dibedah menggunakan tiga poin, yaitu panjang jalan, beserta klasifikasinya berdasarkan permukaan jalan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Selanjutnya, parameter ekonomi regional turut menjadi pertimbangan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan regional, dan angka kemiskinan.

Dari sisi sumber daya manusia ada dua parameter, yaitu kependudukan, yang meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan lapangan pekerjaan utama, serta kualitas pembangunan sumber daya manusia, seperti Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). Sehari sebelumnya, Presiden juga mengunjungi wilayah Taman Hutan Raya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Bebas dari bencana

Kabupaten Katingan yang terletak di segitiga emas Kalimantan Tengah itu menjadi salah satu calon kuat lokasi baru ibu kota Indonesia. Selain tidak ada ancaman bencana geologis, wilayah di sisi barat Kota Palangkaraya itu mempunyai modal lahan yang cukup luas untuk lokasi pembangunan pusat pemerintahan baru. Hanya saja, tetap dibutuhkan pembenahan infrastruktur seperti kesehatan, pendidikan, dan jalan.

Dari sisi geologi, wilayah ini termasuk stabil sehingga ancaman bencana alam geologi dapat dikatakan cukup rendah. Catatan dokumen Peta Gempa Nasional 2017 menunjukkan, ada tiga sesar utama di Kalimantan, yaitu Tarakan, Mangkalihat, dan Meratus. Namun, ketiga sesar itu terletak sangat jauh dari Katingan, yaitu lebih dari 100 kilometer.

Sebaliknya, risiko bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi. Tahun 2018 terjadi sedikitnya empat kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Bencana banjir tercatat pada 2017-2019. Pada 2018, ada empat kejadian banjir yang memaksa lebih dari 50.000 jiwa mengungsi dan merendam 493 rumah. Tahun 2018 terjadi banjir skala kecil yang hanya merendam 19 rumah. Tahun ini, pada 22 Mei, tercatat Desa Samba Kahayan dan Samba Danum di Kecamatan Katingan Tengah diterjang banjir sekitar 0,5 meter.

Pemerintah harus memilih lokasi yang minim risiko bencana jika memilihnya sebagai lokasi ibu kota. Harapannya, wilayah baru yang dipilih memberikan kondisi nyaman dan aman untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Lahan luas

Di antara calon ibu kota lainnya dalam kawasan segitiga emas Kalteng, lahan yang tersedia di Katingan lebih luas. Dari sekitar 2 juta hektar lahan, lahan terbangun untuk permukiman baru 0,17 persennya. Hal itu berarti masih dimungkinkan adanya pengembangan kota baru dengan memanfaatkan 60 persen lahan hutan (hutan lahan kering, mangrove, rawa, dan hutan tanaman industri).

Akan tetapi, kelemahannya, 40 persen wilayah Katingan merupakan kawasan konservasi. Di antaranya Taman Nasional Sebangau, Kebun Raya Katingan, Hutan Pendidikan Universitas Palangkaraya, dan Hutan Restorasi Mendawai. Kawasan konservasi itu telah ditetapkan sebagai  kawasan konservasi untuk Borneo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2016. Apabila akan menjadi pusat pemerintahan baru, itu akan menjadi catatan khusus untuk pengembangan wilayah baru.

Kabupaten Katingan akan menyiapkan lahan sekitar 120 hektar untuk mendukung pemerintahan baru. Lahan Katingan yang masih luas itu berpotensi menampung lebih banyak penduduk jika nanti menjadi pusat pemerintahan baru. Hingga 2017, kepadatan penduduk baru 8 jiwa per kilometer persegi. Jika nanti ada tambahan 1,5 juta penduduk, kepadatan masih cukup wajar, berkisar 83 jiwa per km².

Lahan yang masih luas serta penduduk yang belum padat didukung juga dengan topografi wilayah yang relatif datar. Di bagian utara sedikit berbukit, tetapi seluruh wilayahnya didominasi topografi datar hingga landai. Pembangunan yang akan dilakukan tidak akan terkendala kondisi topografi dan menjadi nilai tambah tersendiri bagi Katingan.

Kompas

Sejumlah kapal kelotok menggiring kayu-kayu gelondongan di Sungai Katingan yang melintasi Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Rabu (19/3/2014). Kayu-kayu benuas, meranti, dan bengkirai yang berdiameter berkisar 80 sentimeter dengan panjang 10 meter antara lain dibawa dari Kecamatan Sanaman Mantikei menuju muara di Pegatan, Kecamatan Katingan Kuala.

Aksesibilitas

Ibu kota yang baru diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah. Oleh karena itu, posisinya harus berada di tengah wilayah kepulauan Indonesia. Setelah Kabupaten Katingan diukur jaraknya ke masing-masing ujung wilayah Nusantara, wilayah ini terletak persis di tengah kepulauan Indonesia. Jarak ke ujung barat sejauh sekitar 2.500 kilometer, sedangkan ke ujung timur sekitar 3.000 kilometer.

Namun, aksesibilitas transportasi darat dan laut relatif cukup jauh. Jarak dari Kota Palangkaraya sekitar 250 kilometer atau tujuh jam jalan darat. Bandara terdekat yang bisa diakses adalah Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya dan bandara di kota Sampit yang waktu tempuhnya sama-sama tujuh jam. Sebenarnya Kabupaten Katingan telah mempunyai Bandara Tumbang Samba yang berhenti beroperasi sejak 2010.

Akses ke pelabuhan juga membutuhkan waktu sekitar tujuh jam dari Pelabuhan Laut Sampit. Hal itu akan menghambat proses perpindahan penduduk dari Jakarta yang menggunakan transportasi darat dan laut.

Belum memadai

Pekerjaan rumah yang harus dibenahi sebelum nantinya menjadi pusat pemerintahan baru adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Katingan yang pecah dari kabupaten induk Kotawaringin Timur sejak 2002 itu masih terus berbenah.

Dari sisi infrastruktur, ada beberapa bagian yang perlu dibenahi, contohnya jalan beraspal. Panjang jalan diaspal mencapai 223,14 kilometer pada 2015, kemudian bertambah 32,97 kilometer atau sekitar 15 persen dua tahun kemudian.

Risiko bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan di Katingan cukup tinggi.

Meskipun jalan aspal menunjukkan peningkatan, jenis jalan yang mendominasi adalah jalan tanah. Jenis jalan itu akan sangat susah dilalui saat musim hujan. Infrastruktur lainnya berupa fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, klinik/balai kesehatan, dan pondok bersalin desa. Jumlahnya mencapai 368 unit, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Katingan. Layanan kesehatan didominasi fasilitas posyandu 203 unit atau 55,16 persen pada 2017.

Sedikit berbeda dari fasilitas kesehatan, sektor pendidikan memiliki lebih banyak fasilitas, yaitu 456 unit dari tingkat TK hingga SMA/SMK. Mempertimbangkan jumlah penduduk tahun 2017, rasionya terhadap fasilitas pendidikan sebesar 1:363. Kondisi itu menunjukkan masih belum optimalnya layanan pendidikan.

Kompas

Lokasi bekas penambangan emas di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Sabtu (31/10/2015).

Ekonomi

Tantangan berikutnya setelah penyediaan infrastruktur adalah pergeseran sektor ekonomi. Selama ini, Katingan masih mengandalkan kegiatan ekonomi primer pertanian yang menyumbang 28,6 persen perekonomian daerah. Penduduk pun juga mayoritas masih bekerja di sektor pertanian.

Andalan kegiatan pertanian ini bisa menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Katingan. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 6,53 persen, kemudian naik mencapai 6,56 persen pada 2017. Sementara nilai produk domestik regional bruto harga berlaku sudah mencapai Rp 6,8 triliun tahun 2017, naik sekitar 24 persen dalam waktu dua tahun.

Dominasi sektor primer bisa saja berubah karena adanya pembangunan untuk menunjang fungsi wilayah sebagai ibu kota. Pergeseran ke sektor jasa dan industri makin kuat. Pergeseran sektor ekonomi itu akan semakin meningkatkan perekonomian.

Hal itu ditunjang juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang masih memerlukan pembenahan. Indeks Pembangunan Manusia 2017 sebesar 67,56, lebih rendah 2,23 poin dari rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah. Dari rata-rata lama sekolah, penduduk Kabupaten Katingan masih sekitar 8,64 tahun atau level sekolah menengah pertama kelas dua. Sementara angka harapan hidup mencapai 65,63 tahun pada 2017.

Apabila memilih Katingan yang berada di segitiga emas Kalimantan Tengah, ketersediaan lahan dan bencana tidak menjadi persoalan penting. Namun, dibutuhkan pembenahan dan penambahan infrastruktur untuk menunjang ibu kota baru. Persiapan sumber daya manusia serta sosial budaya juga perlu digarisbawahi dan menjadi faktor nonfisik aspek calon ibu kota baru yang tak boleh dilupakan. (LITBANG KOMPAS)