Hari Ini Batas Waktu Perbaikan Permohonan

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Hingga hari ini, sudah ada 10 permohonan gugatan yang diajukan.

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Konstitusi mengakhiri masa perbaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif pada Jumat (31/5/2019) ini. Dari 337 permohonan partai politik yang diserahkan ke MK, sebanyak 319 permohonan di antaranya harus dilengkapi paling lambat 31 Mei 2019.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso, Kamis (30/5), di Jakarta, mengatakan, perbaikan permohonan masih bisa dilakukan hingga Jumat ini. Perbaikan itu meliputi penyempurnaan berkas permohonan, surat kuasa, dan bukti-bukti.

”Proses penerimaan perbaikan permohonan terus berjalan sekalipun hari libur. Sebab, perbaikan dilakukan selama 3×x24 jam, bukan hitungan jam kerja,” kata Fajar, Kamis, di Jakarta.

Pada 28 Mei, MK telah menyerahkan akta permohonan belum lengkap kepada 319 pemohon sengketa pileg ke MK. Apabila hingga batas akhir 31 Mei perbaikan tidak dilakukan, MK tetap akan meregistrasi permohonan tersebut. Namun, ketidaklengkapan berkas permohonan itu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim konstitusi dalam memeriksa perkara.

”Hakim yang akan menilai dan memberikan putusan akan perkara. Namun, MK sebagai pengadilan pada dasarnya tidak boleh menolak perkara yang masuk,” ujarnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan uji materi beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). Putusan tersebut dua di antaranya terkait daftar pemilih tambahan dan syarat memilih menggunakan KTP elektronik (E-KTP).

Berbeda dengan sengketa pileg, tidak ada batas waktu bagi pemohon sengketa pemilihan presiden untuk memperbaiki berkas permohonan. Bukti-bukti masih bisa diajukan hingga sebelum putusan dijatuhkan paling lambat 28 Juni.

Hingga saat ini, kata Fajar, tim hukum pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum menyerahkan   bukti tambahan setelah penyerahan permohonan sengketa pada 24 Mei.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan, perbaikan permohonan dan kelengkapan bukti-bukti akan ditambah selama proses pemeriksaan perkara di MK. Data dan bukti yang dimiliki diyakini kuat dan jumlahnya cukup.

Sementara itu, KPU telah menunjuk lima firma hukum untuk menghadapi gugatan terhadap hasil pemilu di MK. Selain itu, KPU juga akan mengumpulkan KPU provinsi ataupun kabupaten/kota yang daerahnya menjadi lokasi sengketa. KPU daerah sudah diminta mempersiapkan dokumen dan alat bukti untuk menjawab keberatan pemohon sengketa dan menyiapkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para saksi partai politik dan pasangan calon presiden menyaksikan pembukaan segel dokumen berita acara hasil penghitungan suara tingkat provinsi Sumatera Utara dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Senin (20/5/2019). Selain melanjutkan pembahasan rekapitulasi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur yang kemarin sempat ditunda karena menunggu surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hari itu KPU juga mengagendakan rekapitulasi untuk Sumatra Utara, Maluku, Papua dan Riau.