JAKARTA, KOMPAS - Lebih dari dua pekan paska kebakaran yang melanda lahan PT KAI di Kampung Bandan yang dihuni ratusan keluarga. Kini, Pemprov DKI Jakarta dan PT KAI menyusun poin-poin kesepakatan antara Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT KAI. Sementara sambil menunggu kesepakatan ditandatangani, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapat tugas membangun shelter atau hunian sementara bagi warga.
Premi Larasari, Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, pada Rabu (29/05/2019) lalu sehabis rapat koordinasi antara Pemprov DKI dengan PT KAI menjelaskan, pertemuan di Rabu kemarin adalah membahas kesepakatan antara Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan PT KAI. Kesepakatan tersebut adalah tentang pengembangan kawasan di sekitar stasiun.
"Kesepakatan yang kita bahas ini akan menjadi payung hukum bagi kerjasama antara Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT KAI. Ini belum ditandatangani. Setelah MoU ini ditandatangani, akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara Sarana Jaya dengan PT KAI business to business (b to b)," jelas Premi.
"Kesepakatan yang kita bahas ini akan menjadi payung hukum bagi kerjasama antara Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT KAI. Ini belum ditandatangani. Setelah MoU ini ditandatangani, akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara Sarana Jaya dengan PT KAI business to business (b to b)," jelas Premi.
Bersamaan dengan pembahasan itu Pemprov DKI bisa memanfaatkan sementara lahan di Kampung Bandan untuk shelter atau pemukiman sementara warga yang pemukimannya terbakar.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, sesuai rapat sebelumnya, DPRKP bertugas membangun shelter.
"Jangka panjang b to be nantinya Sarana Jaya dengan PT KAI apakah nanti pembangunan rusun dan sebagainya. Dari Pak Marco (Marco Kusumawijaya, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan/TGUPP) nanti survei sosialnya. Yang menjadi tugas kami membangun selter sementara sambil menunggu nanti permanennya akan seperti apa sesuai survey sosial itu," jelas Kelik.
Adapun shelter yang akan dibangun ada 262 unit untuk 262 keluarga di lahan yang terbakar itu. Kelik menjelaskan, jumlah unit yang akan dibangun adalah berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan. Adapun jumlah itu berkurang dari data sebelumnya paska kebakaran yang saat itu tercatat ada 450 keluarga.
Untuk keperluan pembangunan, di tahap awal DPRKP akan melakukan lelang dan pemberesan ataupun pembersihan lahan. Sementara saat ini sudah ada warga yang kembali membangun rumah, DPRKP menyarankan warga untuk berhenti membangun.
"Itu tugas walikota utara untuk sosalisasi," jelas Kelik.
Kalau tahap pembersihan lahan selesai, DPRKP siap melelang pembangunan. Dengan model unit shelter semacam unit yang dibangun di kampung akuarium, maka shelter direncanakan selesai dalam dua bulan.
Dalam pembahasan tersebut juga terungkap bahwa PT KAI setuju pemanfaatan lahan demikian. Menurut Kelik karena PT KAI juga membutuhkan lahan untuk perpanjangan stabling kereta atau tempat parkir kereta.
"PT KAI juga butuh untuk perpanjangan stabling untuk perkembangan deponya. Kabarnya sudah ada rancangan detil teknis atau detailed engineering design (DED). Intinya nanti kerja sama antara Sarana Jaya dengan PT KAI, supaya nanti nyambung desainnya antara yang mau dibangun KAI dengan Sarana Jaya," jelas Kelik.